ARTIKEL/BERITA CIVITAS AKADEMIKA


60% Dosen PTS Belum S-2

26 Jan 2010

BANDUNG, (PR)-
Sekitar enam puluh persen dosen perguruan tinggi swasta (PTS) di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV Jabar dan Banten, belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimum S-2. Dari total 9.616 dosen di 474 PTS, hingga akhir Desember 2009, 5.648 di antaranya masih berpendidikan S-i dan 24 orang Diploma 4 (D-4).

Kepala Subbagian Kepegawaian Kopertis IV, Maemunah mengatakan, sebagian besar dosen yang masih S-i adalah dosen yayasan dan dosen luar biasa. “Untuk dosen PNS (pegawai negeri sipil).tinggal tiga puluh persen yang masih S-i,” ujarnya ketika ditemui Senin (25/1). Dari data terakhir, kata Maemunah, dosen PNS yang tersebar di 170 PTS se-Jabar dan Banten berjumlah 1.253 orang. “Sebanyak 756 orang sudah S-2, 120 orang sudah S-3, dan sisanya masih S-i sebanyak 377 orang,” ujarnya.

Sementara untuk dosen yayasan dan dosen luar biasa, masih didominasi oleh sarjana S-I. Dari 7.589 dosen yayasan di 474 PTS, Kopertis IV mencatat masih ada 4.821 dosen yang baru berpendidikan S-l, 56 dosen spesialis I dan 21 lulusan D-4. Selebihnya ada 2.494 dosen S-2, 8 dosen spesialis II, dan 189 dosen S-3.

Kondisi serupa terjadi pada dosen luar biasa yang berjumlah total 777 orang. “Sebanyak 453 orang masih S-i dan D-4, sisanya 284 orang S-2, 3 spesialis I, dua spesialis II, dan 35 S-3,” kata Maemunah.Dari segi jabatan fungsional, PTS di wilayah Kopertis IV juga masih kekurangan guru besar. Berdasarkan data, hanya terdapat sekitar 93 guru besar yang terdiri dari 50 dosen PNS dan 43 dosen yayasan.

Sebelumnya, Koordinator Kopertis IV, Abdul Hakim Halim mengatakan, jumlah guru besar yang ada didominasi oleh PTS-PTS besar. “Masih banyak PTS yang belum memiliki guru besar. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan untuk kualifikasi PTS itu sendiri,” ujarnya.

Mau tidak mau, kata Hakim, PTS harus terus meningkatkan kualitasnya, termasuk ketersediaan tenaga pengajar dengan kompetensi tinggi. Bila tidak, persaingan yang makin ketat akan membuat PTS dengan kualitas kurang baik akan tersisih.

Oleh karena itu, Hakim menyarankan PTS untuk terus mendorong staf pengajar mereka dalam peningkatan kualifikasi. “Pemerintah sudah memberikan dukungan melalui beasiswa pendidikan dosen S-2 dan S-3, baik di

dalam maupun di luar negeri. Namun pada kenyataannya, dosen PTS yang memanfaatkan kesempatan itu sedikit sekali sehingga banyak yang belum terserap,” katanya menjelaskan.

Sejauh ini, tambah Hakim, beasiswa dosen yang belum terserap memang lebih banyak disebabkan oleh faktor usia dan keterbatasan kemampuan. “Memang ada yang sudah berkeinginan maju dan mengikuti tes, tetapi tidak lulus. Ini terutama terjadi untuk beasiswa ke luar negeri. Namun tidak sedikit yang memang malas untuk melanjutkan studi,” katanya. (A-178)”*

Entitas terkaitBanten | Diploma | Hakim | Jabar | Kondisi | Maemunah | Pemerintah | PNS | PTS | Sebanyak | Sejauh | Selebihnya | Koordinator Kopertis | Kopertis IV | Abdul Hakim Halim | Dosen PTS Belum | Wilayah IV Jabar | Kepala Subbagian Kepegawaian Kopertis | Koordinator Perguruan Tinggi Swasta | Ringkasan Artikel Ini

60% Dosen PTS Belum S-2. Kepala Subbagian Kepegawaian Kopertis IV, Maemunah mengatakan, sebagian besar dosen yang masih S-i adalah dosen yayasan dan dosen luar biasa. Sementara untuk dosen yayasan dan dosen luar biasa, masih didominasi oleh sarjana S-I. Dari 7.589 dosen yayasan di 474 PTS, Kopertis IV mencatat masih ada 4.821 dosen yang baru berpendidikan S-l, 56 dosen spesialis I dan 21 lulusan D-4. Selebihnya ada 2.494 dosen S-2, 8 dosen spe- sialis II, dan 189 dosen S-3. Berdasarkan data, hanya terdapat sekitar 93 guru besar yang terdiri dari 50 dosen PNS dan 43 dosen yayasan.
Jumlah kata di Artikel : 467
Jumlah kata di Summary : 106
Ratio : 0,227

*Ringkasan berita ini dibuat otomatis dengan bantuan mesin. Saran atau masukan dibutuhkan untuk keperluan pengembangan perangkat ini dan dapat dialamatkan ke tech at mediatrac net. Pendapat Anda

Pendapat anda mengenai ringkasan artikel ini : Baik Buruk

Perspektif Sertifikasi                                             Pendidik dalam Peningkatan  Mutu dan Kesejahteraan Dosen

Posted: 22nd October 2009 by sambas in Pendidikan

0

Perspektif Sertifikasi Pendidik dalam Peningkatan Mutu
dan Kesejahteraan Dosen

A. Pendahuluan

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan Tinggi. Dengan sertifikat ini, setiap dosen memiliki hak tunjangan fungsional dari Pemerintah sebesar gaji pokoknya disamping penghasilan rutin lainnya.

Perspektif sertifikasi ini akan meningkatkan mutu sekaligus kesejahteraan dosen. Namun, untuk merealisasikannya terdapat banyak kendala, seperti belum adanya sistem dan regulasi pelaksanaan sertifikasi dosen, keterbatasan anggaran Pemerintah, dan masih terbatasnya dosen yang berpendidikan S2/S3 sebagaimana persyaratan kualifikasi akademik di PT. Menurut data Balitbang Depdiknas, secara nasional dari 236.286 dosen, sekitar  43,46 persen atau 102.690 orang yang sudah berpendidikan master dan doktor; sementara itu 133.596 orang lainnya masih berpendidikan sarjana.

Pengalaman sertifikasi guru tahap pertama menunjukkan persoalan   keterbukaan dan keadilan penentuan rangking calon peserta, lemahnya  sosialisasi dan koordinasi dinas dengan sekolah dan guru tentang pengumpulan portofolio, pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penentuan kelulusan uji sertifikasi portofolio (kompas, 24 September 2007).

B. Dosen Sebagai Tenaga Profesional

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional.  Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai profesional,  pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya, menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister (1997) dalam Ani M Hasan (2003:3), menyatakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Menurut  Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

  1. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
  2. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  3. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
  4. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
  5. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
  6. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
  7. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
  8. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
  9. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UUGD).  Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Kualifikasi akademik dosen  minimum:

  1. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
  2. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Sebagai tenaga profesional, dosen memiliki hak dan kewajiban  dalam melakanakan Tridarma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

  1. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  4. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  5. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
  6. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen  berhak:

  1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum danjaminan kesejahteraan sosial;
  2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  5. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
  7. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

C. Sertifikasi Pendidik Dalam Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Dosen

Sertifikat pendidik bagi dosen merupakan fenomena baru dalam dunia pendidikan kita. Pasal 45 UUGD mengamanatkan, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Setiap dosen wajib memiliki sertifikat pendidik, di samping berbagai komponen lainnya. Itulah sebabnya masalah sertifikasi pendidik menjadi sangat urgen saat ini. Bahwa sertifikasi pendidik bagi dosen merupakan fenomena baru yang konstruktif memang banyak diakui; nantinya akan terlihat mana dosen yang profesional dan yang tidak profesional. Dalam hal ini diasumsikan bahwa sertifikasi dosen berjalan seiring dengan profesionalismenya.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.   Menurut Pasal 47 UUGD, Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menurut Pasal 3 UUGD, Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran,  pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Implikasi dari kualifikasi akademik dosen dalam sertifikasi pendidik adalah untuk mendapatkan sertifikasi pendidik atau dapat diuji sertifikasi, maka seorang dosen setidak-tidaknya harus berpendidikan S2 atau pascasarjana. Sementara itu dalam pasal Pasal 45 UUGD, Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam perspektif kesejahteraan, penghasilan dosen diprediksikan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Menurut Ki Supriyoko (2007), sekarang di masyarakat ramai diperbincangkan tentang sertifikat pendidik, seolah-olah yang harus memegang sertifikat pendidik sebagai tanda keprofesionalannya hanyalah guru saja. Hal ini tentu kurang tepat karena para dosen pun dituntut memiliki hal yang sama untuk memenuhi tuntutan keprofesionalannya. Begitu juga dengan kepemilikan berjenis kompetensi serta pemenuhan kualifikasi akademik yang tidak hanya menyangkut guru, tetapi juga dosen pendidikan tinggi.

Bagi kebanyakan dosen di Indonesia, tambahan penghasilan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan mengingat penghasilan dosen umumnya relatif rendah. Rendahnya penghasilan dosen di Indonesia semakin terasa apabila dibandingkan dengan penghasilan dosen di negara yang kinerja pendidikannya relatif memadai seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat.

Konsep sertifikasi pendidik memang positif tetapi untuk merealisasikan akan banyak mengalami kendala di lapangan. Ironisnya, kendala itu justru bersumber dari para dosen yang pada akhirnya akan merugikan nasib dosen itu sendiri. Inilah masalah serius yang kita hadapi bersama.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten Prof. Dr. Didi Turmudzi (2007) menyatakan bahwa  masalah anggaran menjadi kendala utama yang menyebabkan tersendatnya pelaksanaan sertifikasi dosen.Seperti halnya sertifikasi guru, sertifikasi dosen pun sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Sampai sekarang pun kami masih belum tahu kapan pemerintah akan mulai melaksanakan sertifikasi bagi para dosen, termasuk sertifikasi kepada dosen swasta. Selain peraturan pemerintah (PP) mengenai sertifikasi dosen belum turun dan anggaran yang belum memadai, perbedaan pendapat yang masih terjadi di semua unsur termasuk tubuh pemerintah sendiri menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan sertifikasi ini. Lebih lanjut dikatakan bahwa “Perguruan tinggi juga sangat heterogen dan tidak semuanya memiliki anggaran yang besar, sementara pemerintah pun belum siap dalam anggaran ini. Jangankan untuk dosen, untuk guru saja belum tentu tuntas semuanya. Jadi, sampai sekarang belum tahu kapan sertifikasi dosen akan dimulai. Sebab, semua hal masih harus dipersiapkan secara matang,” tuturnya.

Prof. Dr. Ahmad Tafsir, salah seorang tim asesor dari Universitas Islam Negeri Gunung Jati, dalam acara ”Seminar Kebijakan dan Implementasi Sertifikasi Profesi dan Guru PAI” di Universitas Islam Bandung, mengungkapkan bahwa  peluang kecurangan bisa terjadi karena antara asesor dan guru atau dosen yang diuji kompetensinya tidak saling bertemu. Proses sertifikasi guru dan dosen yang diprogramkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan dosen diprediksikan rawan manipulasi, terutama berkait dengan pemalsuan berbagai dokumen yang dilampirkan dalam penyusunan portofolio sebagai syarat utama mendapat sertifikat pendidik.

D. Overview Draft Peraturan Pemerintah Tentang Dosen

Pada bagian ini didiskripsikan (overview) tentang draft Peraturan Pemerintah tentang dosen. Sertifikat pendidik bagi dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: (a). memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada satuan pendidikan  tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; (b). memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan (c) lulus sertifikasi.

Sertifikasi dilakukan melalui penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan penilaian portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen mencakup penilaian atas hasil pendidikan, pelatihan, dan berbagai kegiatan akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dosen tetap dalam jabatan yang sudah memiliki kualifikasi akademik doktor dan sudah mempunyai jabatan fungsional guru besar memperoleh sertifikat pendidik tanpa melalui penilaian pengalaman akademik dan profesional

Sertifikasi pendidik bagi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggara sertifikasi pendidik bagi dosen ditetapkan berdasarkan pada kriteria berikut:

  1. memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi sekurang-kurangnya bernilai B;
  2. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah peserta sertifikasi pendidik bagi dosen setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.  Sertifikat pendidik bagi dosen yang diperoleh dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi pendidik bagi dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif mengacu pada proses pemberian sertifikat pendidik bagi dosen yang imparsial, tidak diskriminatif, dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Transparan) mengacu pada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan sebagai suatu sistem yang meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

Tunjangan profesi diberikan kepada dosen  yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. memenuhi persyaratan akademik sebagai dosen sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  2. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik bagi dosen yang telah diberi satu nomor registrasi dosen oleh Departemen;
  3. melaksanakan tugas sebagai dosen  tetap yang diangkat  oleh Pemerintah atau masyarakat dan bertugas sebagai dosen  pada perguruan tinggi  yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah dengan beban kerja sesuai tri darma perguruan tinggi sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (sks);
  4. beban kerja sesuai dengan tri darma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk darma pendidikan dan penelitian sekurang-kurangnya sepadan dengan 9 (sembilan) satuan kredit semester (sks) yang dilaksanakan dalam perguruan tinggi yang bersangkutan;
  5. beban kerja sesuai dengan tri darma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk darma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
  6. pengabdian kepada masyarakat melalui lembaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan dengan seijin pimpinan satuan perguruan tinggi yang bersangkutan dan merupakan penerapan keahlian yang dimilikinya sebagai dosen;
  7. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain yang dimaksud pada huruf c;
  8. terdaftar pada Departemen sebagai dosen  tetap; dan
  9. berusia maksimal: 56 (lima puluh enam) tahun bagi dosen dengan jabatan Asisten Ahli; 65 (enam puluh lima) tahun bagi dosen dengan jabatan Lektor atau Lektor Kepala; dan 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan guru besar yang mendapat perpanjangan masa tugas. Guru besar yang berusia lebih dari 70 tahun dan masih aktif sebagai dosen tetap memperoleh tunjangan profesi dari satuan pendidikan tinggi dimana yang bersangkutan ditugaskan.

Berikut disajikan berbagai pengalaman sebagai bentuk hambatan dan kendala Sertifikasi Pendidik bagi Guru sebagai berikut :

  • Sebagian besar guru yang terpilih dalam kuota sertifikasi guru tahun 2006 dan 2007 menyatakan pesimistis bisa lolos dalam penilaian portofolio yang segera dilakukan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Para guru ini kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik dalam komponen portofolio seperti yang disyaratkan (Kompas 14 Agustus 2007)
  • Dari 1.778 guru di Jawa Barat hanya 1.544 orang yang menyerahkan portofolio guna mengikuti sertifikasi guru untuk kuota tahun 2006. Dari jumlah yang mengumpulkan portofolio tersebut hanya 477 orang atau sekitar 27 persen yang lulus sertifikasi (Pikiran Rakyat Kamis, 27 September 2007)
  • Menurut data Balitbang Depdiknas, secara nasional baru sekitar 8 persen guru SD yang memiliki pendidikan minimal sarjana. Itu berarti, dari sekitar 1,2 juta guru SD yang dimungkinkan diuji sertifikasi hanya 8 persen saja. Di luar SD banyak guru SMP, SMA dan SMK yang bernasib sama; demikian pula dengan guru (pendidik) TK dan PAUD, meskipun dengan variasi angka yang berbeda-beda. Itu artinya, untuk mendapatkan tunjangan profesi, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S1 harus melalui perjalanan yang cuku panjang dan berliku. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Fasli Jalal  menyatakan “Akan kita atur agar proses mendapat sertifikat profesi tidak KKN, bagaimana guru yang ada di daerah juga dapat mengambil sertifikat profesi. Siapa yang harus didahulukan mengambil sertifikat pendidik, akan kita buat aturannya,” Guru-guru berstatus sarjana dan sudah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 20 tahun akan didahulukan. (http://menulisbuku.wordpress.com )
  • Program sertifikasi guru akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarguru di sekolah. Sebab, guru ada yang sudah mendapatkan sertifikat akan memperoleh tunjangan profesi, sementara sebagian lainnya belum, padahal kewajiban para guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar adalah sama (Suara Pembaharuan Daily)

E. Kajian Filofosi Sertifikasi Pendidik Bagi  Dosen Dalam Jabatan

Berbagai pengalaman dalam sertifikasi pendidik-guru dalam jabatan saat ini menampakkan beberapa hambatan dan kendala sejak tahapan konsep dan substansi sertifikasi, mekanisme hingga dampak sertifikasi dalam peningkatan mutu dan dan kesejahteraan para guru Indonesia.

Secara filosofis, sertifikasi pendidik (dosen) perlu dilakukan pengembangan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting dan strategis, mengingat Perguruan Tinggi merupakan pusat pengembangan nilai-nilai kehidupan, keilmuan dan ketrampilan yang perlu didukung tenaga yang bermutu dan akuntabel.

Secara ontologis, konsepsi sertifikasi dosen dapat dipahami dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi dosen merupakan proses pengakuan profesisebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sertifikasi dilakukan melalui penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan penilaian portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen mencakup penilaian atas hasil pendidikan, pelatihan, dan berbagai kegiatan akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Sertifikasi pendidik dosen dalam jabatan akan menilai kelayakan dan kesesuaian (fit and proper) terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.  Implikasi dari ontologis ini adalah dalam penjabaran konsep sertifikasi dosen dalam jabatan hendaknya tepat konsisten dengan Tridarma PT sebagai acuan penilaian karier dosen yang selama ini diatur melalui Jabatan  fungsional akademik.

Kualifikasi dosen yang wajib  mengikuti sertifikasi pendidik adalah : Berpendidikan Strata 2, Berjabatan fungsional akademik serendah-rendahnya asisten ahli, Masa kerja 2 tahun. Serfikasi dosen tidak perlu diikuti oleh Dosen berpendidikan Doktor dan berjabatan fungsional Profesor.

Secara epistemologi, proses sertifikasi dosen dalam jabatan perlu dijabarkan secara sistematik sejak tahapan menetapkan aspek-aspek portofolio, kriteria dan teknik pengukuran, penilaian (keputusan) dan Tindaklanjut atas keputusan sertifikasi.

Pelaksanaan sertifikasi dosen dengan acuan yuridis–formal sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Sertifikasi dilakukan berbasarkan  prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. Sesuai prinsip good governance  yaitu partisipasi, keterbukaan,  obyektif, transparansi, dan akuntabilitas. (a) Partisipatif, artinya setiap dosen diberi kesempatan untuk menghitung portofolio yang menjadi fokus sertisikasi. (b) Keterbukaan, artinya setiap dosen memiliki kesempatan untuk mengetahui konsep, prinsip dan teknik penilaian portofolio. (c) Objektif, artinya  mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. (d) Transparan, artinya mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi.(e) Akuntabel, artinya proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
  2. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. (a) Sertifikasi mengacu pada kompetensi dan standar kompetensi dosen  (kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), (b) Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada dosen, perlu dilakukan penilaian terhadap unjuk kerjanya, sebagai bukti penguasaan seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan. (c) Instrumen penilaian kompetensi tersebut dapat berupa tes dan non tes. Pengembangan instrumen penilaian kompetensi guru dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri dan atau swasta tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan standar yang sama untuk seluruh Indonesia.
  3. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan dosen : (a) Sertifikasi dosen  merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dosen (b) Dosen yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dosen (c) Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). (d) Peningkatan mutu dan kesejahteraan dosen diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Perguruan Tinggi yang diberi kewenangan melakukan sertifikasi dosen dengan kriteria sebagai berikut  :

  • Fakultas/Progdi. S-1 Berakreditasi A,
  • Menyelenggarakan Program  Pasca Sarjana dengan akreditasi Unggul dan relevan dengan latar belakang dosen yang akan diakreditasi
  • Memiliki website dan e-learning, yang  dapat diakses oleh Stake holder
  • Memiliki pengalaman melakukan sertifikasi profesi

Secara teknik sertifikasi dibawah tanggung jawab dan koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.  Kepada dosen-dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta perlu melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dalam mensosialisasikan dan mengkoordinasikan portofolio dan memberdayakan dosen yang dipandang berkualifikasi sebagai asesor.

Untuk menjadi asesor dalam sertifikasi dosen diusulkan memiliki kualifikasi sebagai berikut :

  1. Bergelar Doktor pada bidang studi (disiplin ilmu) yang relevan
  2. Berjabatan Fungsional Akademik Profesional

Secara Aksiologi, Sertifikasi pendidik akan memberikan nilai-nilai profesional dalam peningkatan mutu sekaligus kesejahteraan dosen. Secara profesional, dengan sertifikasi pendidik memberikan pengakuan para dosen dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini akan memotivasi para dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai pendidik (pengajar), peneliti dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Dengan sertifikasi dapat  meningkatan pemerataan pendidikan di tanah air, oleh karena dengan sertifikasi ini memungkinkan adanya ‘polling resources’ secara nasional dalam memecahkan persoalan kekurangan dosen berkualitas.  Implikasi dari pemikiran ini, dapat menyusun regulasi tentang sertifikasi dosen hendaknya dapat menjamin good governance yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja para dosen. Dengan standarisasi penilaian portofolio, setiap dosen yang lulus sertifikasi akan memiliki kemampuan (kompetensi) minimal yang wajib dipenuhinya untuk melaksanakan jabatan fungsionalnya.

Secara ekonomis, sertifikasi pendidik akan meningkatkan kesejahteraan dosen dalam bentuk penerimaan tunjangan profesi.  Dengan tambahan penghasilan ini akan memusatkan perhatian pada tugas-tugas akademik yang menjadi tanggung jawabnya.

F. Kesimpulan

Dari pemahaman dan pembahasan di atas dapat disimpulkan :

  1. Sertifikasi dosen merupakan proses pengakuan profesi sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sertifikasi dilakukan melalui penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan penilaian portofolio kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
  2. Proses sertifikasi dosen dalam jabatan perlu dijabarkan secara sistematik sejak tahapan menetapkan aspek-aspek portofolio, kriteria dan teknik pengukuran, penilaian (keputusan) dan Tindaklanjut atas keputusan sertifikasi. Sertifikasi dilakukan berdasarkan  prinsip-prinsip good governanse  yaitu partisipasi, keterbukaan,  transparansi, dan akuntabilitas.
  3. Sertifikasi pendidik akan memberikan nilai-nilai profesional dalam peningkatan mutu sekaligus kesejahteraan dosen.

Daftar Pustaka

Didi Turmudzi Prof. Dr. Dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/ 102007 /23 /0701.htm23 Okt 2007, (14 November 2007)
Ismaun, Prof. Dr. H. M.Pd, (2007), Filsafat Administrasi Pendidikan, (Serahan Perkuliahan), Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
Mudyahardjo, Redja, (2000), Pengantar Pendidikan (Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan di Indonesia), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada (2006).
Oong, Komar, Dr. H. M.Pd, 2007, Modul Filsafat Ilmu dan Pendidikan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
Supriyoko Ki dalam http://www.suarapembaruan.com/News/2006/06/16/Editor/ edit01. htm (14 November 2007)
Syaiful Sagala, Dr., MPd., dalam : “Administrasi Pendidikan Kontemporer”, Alphabeta, Bandung (2006).
UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”
UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang “Guru dan Dosen”, BP. Cipta Jaya Jakarta (2006).
PP  RI  No. 19  tahun 2005 tentang “Standar Nasional Pendidikan “, Sinar Grafika, Jakarta (2005).
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/14/ humaniora/3762226.htm
Amandemen UUD 1945, perubahan ke-1, 2, 3 dan 4 dalam satu naskah, Media Pressindo, Jakarta (2005).
http://menulisbuku.wordpress.com/2007/09/13/mampukah-sertifikasi-guru mendongkrak-mutu-pendidikan/

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/20/Kesra/kes01.htm

raan Dosen

Perpustakaan Hijau di Palaguna

Oleh Suherman

Keputusan Gubernur Jawa Barat untuk mengalihfungsikan Gedung Palaguna  menjadi  perpustakaan atau pusat informasi  patut mendapat apresiasi. Keputusan tersebut juga merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap visi pendidikan untuk membangun Jabar. ”Buku harus menjadi kampak untuk menghancurkan lautan beku di dalam diri kita”, sebagaimana diucapkan Franz Kafka (1883-1924), tampaknya sangat diyakini betul oleh Gubernur Jabar yang juga seorang kutu buku.

Pembangunan perpustakaan tersebut juga menjadi bukti, gubernur paham betul adanya korelasi sangat erat antara kemajuan suatu daerah atau negara dan tingkat kegemaran membaca masyarakatnya. Memang, salah satu indikator peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan juga salah satu butir dari Millenium Development Goals (MDGs) adalah kemajuan dalam bidang pendidikannya. Akan tetapi, apabila direnungkan lebih dalam, dapat dikatakan, hakikat pendidikan adalah membaca. Sebuah proses pendidikan yang tidak dapat menumbuhkan kegemaran membaca pada peserta didik pasti berakhir dengan kegagalan. Sistem pendidikan yang baik adalah yang menjadikan perpustakaan sebagai jantung sekolah. Sesungguhnya fungsi utama perpustakaan adalah menumbuhkan minat baca dan meningkatkan kegemaran membaca pemustaka (user).

Dari berbagai pendapat yang muncul di masyarakat, juga dalam diskusi dengan wakil rakyat (legislatif), banyak yang menilai keputusan gubernur tersebut kurang strategis mengingat lokasi Palaguna berada di daerah ”kawasan emas” yang sangat strategis untuk kegiatan bisnis. Sementara perpustakaan adalah  lembaga yang kegiatannya hanya menghabiskan anggaran. Sebenarnya kekhawatiran ini tidak perlu muncul apabila dilihat secara integral dan komprehensif. Membuat konsep untuk menyatukan ketiga jenis aspirasi yang muncul—yaitu dijadikan perpustakaan, pusat bisnis, dan ruang terbuka hijau (RTH)—bukan pekerjaan sulit. Pusat informasi atau perpustakaan bisa dikelola dengan manajemen yang berorientasi pada kegiatan sosial dan bisnis. Penulis sangat meyakini, keberadaan perpustakaan di tempat yang strategis ini bisa dikelola secara mandiri atau tidak mengandalkan pada pembiayaan daerah (APBD). Dengan sentuhan pengelolaan modern, sebenarnya pembangunan pusat informasi di Palaguna merupakan projek yang sangat layak investasi atau dapat dibiayai swasta.

Pembangunan perpustakaan atau pusat informasi di Palaguna dapat mengakomadasi semua aspirasi yang muncul. Pertama, keinginan Kota Bandung untuk memiliki RTH akan terealisasi, dan mungkin akan menjadi RTH yang produktif misalnya dengan menjadikannya sebagai  taman membaca. Pusat informasi dibangun tentu saja dengan pola arsitektur dengan memperhatikan aspek lingkungan atau sebut saja dengan ”perpustakaan hijau” sebagaimana juga kini sedang tren tentang model sekolah hijau. Kedua, pusat informasi ini  bisa menjadi sumber PAD, mengingat sekarang kita sedang berada dalam abad informasi, di mana informasi menjadi komoditas yang sangat potensial. Ketiga, masyarakat Jawa Barat akan memiliki perpustakaan dan pusat kegiatan  yang representatif. 

Nilai positif

Adanya perpustakaan atau pusat informasi di kawasan alun-alun akan memberikan banyak manfaat atau nilai positif bagi masyarakat Jawa Barat.

Pertama, menjadi pusat pustaka atau perbukuan dan pusat baca Jawa Barat. Minat masyarakat terhadap sumber informasi (buku) diindikasikan  meningkat. Ini dapat dilihat, misalnya, dengan tingkat kunjungan pada saat diadakan pameran buku. Semakin bergairahnya usaha penerbitan serta geliat kembali toko-toko buku yang tersebar di Jawa Barat dan Kota Bandung pada khususnya.  Kecenderungan tersebut tidak diimbangi dengan sarana yang memadai.

Kedua, dengan manajemen perpustakaan atau pusat informasi modern, Gedung Palaguna dapat dijadikan pusat inspirasi dan pengembangan kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Paradigma lama yang menganggap perpustakaan hanya sarana untuk mendapat informasi memang tidak akan memadai untuk mengelola perpustakaan ini. Diperlukan redefinition state of mind para pengelolanya. Sebenarnya, perpustakaan dapat dijadikan tempat bertemunya berbagai macam potensi masyarakat, dan salah satu fungsi perpustakaan adalah memfasilitasi dan memediasi sinergi potensi masyarakat.

Ketiga, apabila alun-alun dan masjid raya dijadikan kawan terpadu dengan Gedung Palaguna, hal tersebut  dapat menjadi sarana rekreasi edukatif yang sangat potensial. Fungsi alun-alun sebagai pusat keramaian yang edukatif dapat dihidupkan. Keberadaan tempat-tempat bersejarah di sekitar alun-alun sangat mendukung dijadikannya kawasan ini sebagai kawan edukasi. Kawasan ini akan menjadi ikon baru sebagai pengembangan ibu kota Jawa Barat sebagai kota pendidikan.

Keempat, lebih jauh nilai posisif dari dibangunnya perpustakaan di Palaguna akan dapat mengurangi kerawanan sosial  (premanisme, kriminalitas, dan prostitusi) di kawasan Alun-alun Bandung. Dengan dikelola secara asal-asalan seperti sekarang, kawasan alun-alun terlihat sangat kumuh dan  tidak layak dijadikan jantungnya Kota Bandung. Taman gantung sering kali terlihat  dijadikan sebagai ”tempat kost” para gelandangan. Siang hari sering terlihat jemuran pakaian dalam di sela-sela taman gantung. Pemandangan yang sangat ironis karena terjadi di halaman masjid raya, juga berada persis di depan kediaman (pendopo) wali kota.

Mudah-mudahan pembangunan perpustakaan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan ”dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Penulis yakin, masyarakat Jawa Barat akan mendukung penuh program ini. Semoga!***

Penulis, Pustakawan Berprestasi Terbaik Jawa Barat.

Penulis: PIKIRAN RAKYAT

RABU ( WAGE )  17 MARET 2010

1 RABIUL AKHIR 1431 H

SILIH MULUD 1943

Back

Lima  PT  di  Jawa  Barat  Terbaik

Tingkat  Asia

BANDUNG, (PR).-
Lima perguruan tinggi (PT) yang berlokasi di Jawa Barat masuk dalam  jajaran perguruan tinggi terbaik tingkat Asia  berdasarkan fakultas tingkat internasional versi  Quacquarelli Symonds (www.topuniversities.com) yang didapat melalui survei di tahun 2009. Salah satunya Universitas Pasundan (Unpas) yang berada di urutan ketiga. Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Rektor Jawa Barat dan Banten  Prof. Didi Turmudzi, Senin (8/3) di Bandung.

Menurut Didi, hal yang menggembirakan lagi, tiga dari lima perguruan tinggi tersebut berlokasi di Bandung. Yakni Unpas, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Katolik Maranatha.

”Dari 406 perguruan tinggi se-Asia yang lolos dalam peringkatan versi QS , 36 perguruan tinggi di antaranya adalah perguruan tinggi negeri dan swasta Indonesia.  Tujuh belas di antaranya terpilih sebagai perguruan tinggi terbaik tingkat Asia berdasarkan fakultas tingkat internasional versi QS,” ucapnya.

 Menurut Didi, dalam peringkat QS yang berkedudukan di London ini, urutan pertama ditempati oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kedua Institut Pertanian Bogor, dan ketiga Universitas Pasundan Bandung. Selain berdasarkan fakultas tingkat internasional, menurut Didi, QS juga mengumumkan 36 perguruan tinggi terbaik Indonesia di tingkat Asia untuk kriteria kesejajaran akademik. Posisi pertama ditempati  Universitas Indonesia, kedua ITB, dan ketiga Universitas Airlangga.

Beberapa perguruan tinggi lainnya di Jawa Barat yang masuk kriteria ini adalah IPB di urutan ke-4, Unpad urutan ke-10, Universitas Katolik Parahyangan urutan ke-17, Universitas Kristen Maranatha dan Unpas di urutan ke-28, serta Politeknik Negeri Bandung di urutan ke-34.

”Sementara itu, untuk penilaian berdasarkan karya ilmiah (makalah) per fakultas, ITB berada di urutan pertama, IPB kedua, dan UI ketiga. Perguruan tinggi Jawa Barat yang berhasil masuk hingga urutan 23 adalah Unpad (ke-7), Unpar (ke-16), dan Unpas (ke-22),” ucapnya. (A-157)***

Penulis: Bandung : Pikiran Rakyat : Kamis ( pon ) 11 Maret 2010

Back

Mahasiswa Menggali Ilmu tak Hanya dari Buku Cetak Perpustakaan

Ditargetkan Penuhi Standar Internasional

 

 BANDUNG, (PR).- Di tengah menurunnya minat baca masyarakat pada umumnya, minat baca kalangan mahasiswa sebenarnya masih tinggi. Dalam hal ini minat mahasiswa menggali ilmu dari bacaan, tidak harus selalu diartikan membaca buku atau literatur cetak lainnya. Namun, bisa juga dilihat dari minat baca mereka terhadap literatur lain seperti media elektronik, media digital, dan jaringan situs global. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia Luki Wijayanti mengatakan, dengan perkembangan teknologi dan hadirnya konvergensi media, tidak berarti menurunkan minat baca mahasiswa. “Membaca itu tidak dari buku saja, tetapi bisa juga dengan mengakses internet, membaca koran. Bahkan, di televisi selain tontonan berita, ada juga bacaan informasi penting yang bisa diperoleh,” ujarnya di sela-sela acara Sampoerna Corner: Summit Meeting on “Evaluation and Planning Program 2010″, di Jln. Dr. Djunjunan, Bandung, Rabu (23/2). Hadirnya fasilitas internet dan berbagai kemudahan mengakses informasi di era perkembangan teknologi, sebenarnya suatu kemajuan yang dapat digunakan untuk merangsang minat baca di kalangan masyarakat umum. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya seseorang bisa menyaring informasi dari media apa pun menjadi suatu yang berguna bagi dirinya. “Sudah seharusnya mahasiswa sekarang bisa lebih menanamkan minat baca yang tinggi, karena dengan membaca, karakter dalam diri itu bisa terbentuk,” kata Luki yang juga Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi itu. Luki menjelaskan, mahasiswa harus bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kampus seperti perpustakaan. “Perpustakaan adalah hak mahasiswa dan lembaga pendidikan berkewajiban memfasilitasi mahasiswa dengan perpustakaan,” katanya. Perpustakaan perguruan tinggi kata Luki, dalam dekade millennia memiliki tantangan kerja yang lebih berat, menyesuaikan dengan kebutuhan civitas academica. Tidak saja dari sisi resources, tetapi teknologi informasi yang harus mampu menjawab semua kebutuhan di tengah banjirnya arus informasi global. “Standar idealnya harus memiliki sejuta eksemplar pustaka buku dan harus tersedia satu unit komputer untuk sepuluh pengunjung perpustakaan. Selain itu, harus ditunjang juga oleh sistem basis data yang terkomputerisasi,” kata Luki. Luki menegaskan, pihaknya saat ini menargetkan perpustakaan di tujuh perguruan tinggi se-Indonesia, untuk bisa memenuhi standar internasional dalam waktu dekat. Ketujuh perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Sriwijaya Palembang, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas Diponegoro Semarang, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan Universitas Brawijaya Malang. (A-178)*** Penulis: Pikiran Rakyat 25 Februari 2010 ( hari Kamis ) Back

Label Bernama “World Class University”

Berbicara mengenai kualitas dan daya saing bangsa, Indonesia baru menempati urutan ke-42 dunia, masih di bawah beberapa negara Asia lain yang notabene sama-sama negara berkembang. Lebih jauh, indeks pembangunan manusia (IPM) negeri ini berada di posisi 111 dari 182 negara. Masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang berada di urutan ke-66 dan Thailand di urutan ke-87.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dalam suatu kesempatan pernah mengatakan, ada tiga komponen utama untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa, realitas kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas dan peran perguruan tinggi, serta upaya strategis yang dilakukan pemangku kebijakan untuk meningkatkan daya saing bangsa. “Ini adalah tiga substansi yang harus diperdalam demi meningkatkan daya saing bangsa,” ujarnya di Bandung beberapa waktu lalu.

Muhaimin mengatakan, perguruan tinggi harus dapat memainkan perannya sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong daya saing bangsa di level nasional dan internasional. Perguruan tinggi di negara ini harus didorong untuk memiliki kualitas internasional. Sampai 2008, sekitar dua ratus perguruan tinggi terbaik masih didominasi Jepang dan Cina.

Terlepas dari harapan Muhaimin agar perguruan tinggi menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, Depdiknas memang memiliki target tersendiri agar perguruan tinggi di Indonesia dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain di dunia. Terobosan yang dilakukan adalah mendorong perguruan tinggi yang ada untuk memenuhi kualifikasi world class university (WCU). Langkah konkret yang dilakukan belum lama ini, Ditjen Dikti memberi bantuan pembiayaan Evaluation dan Annual License Fee bagi empat belas perguruan tinggi se-Indonesia untuk mengejar kualifikasi WCU versi The QS World University Ranking. Dari empat belas perguruan tinggi tersebut, Jabar diwakili tiga perguruan tinggi negeri, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta Universitas Pasundan (Unpas) sebagai wakil perguruan tinggi swasta tanah Priangan.

Sementara sepuluh wakil lain di luar Jabar adalah Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Institut Sepuluh November, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Universitas Gunadarma, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Syiah Kuala, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Negeri Malang. Selain itu, beberapa perguruan tinggi juga ikut serta dalam penilaian dengan pembiayaan mandiri.

Hasil yang dicapai memang cukup membanggakan. Enam perguruan tinggi masuk jajaran seratus besar perguruan tinggi terbaik tingkat Asia 2009. Universitas Gadjah Mada meraih peringkat tertinggi ke-24, diikuti oleh Universitas Indonesia di peringkat ke-28, ITB ke-38, Universitas Airlangga ke-87, IPN ke-90, dan Undip peringkat ke-95.

Kendati demikian, perlu disadari bahwa tidak semua perguruan tinggi sanggup untuk memenuhi kualifikasi WCU. Kendala utama yang dihadapi tentunya masalah pembiayaan. Betapa tidak, syarat untuk menjadi sebuah WCU tidaklah ringan. Untuk versi The QS World University Ranking misalnya, ada enam bobot penilaian yang harus dipenuhi, academic peer review dengan bobot nilai 40 persen, employer review (10 persen), rasio mahasiswa dalam satu fakultas (20 persen), performa penelitian (20 persen), proporsi fakultas internasional (5 persen), dan proporsi mahasiswa asing (5 persen).

Untuk academic peer review dan employer review dilakukan dengan survei online oleh pihak QS. Namun untuk bisa dikenal oleh responden di seluruh dunia, suatu perguruan tinggi tentunya harus menjalankan promosi dengan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi untuk membuat satu fakultas internasional dan menarik mahasiswa asing.

Dalam pandangan Ketua Majelis Rektor Indonesia Djoko Santoso, WCU adalah universitas yang mampu menghadapi perubahan zaman. Artinya, yang harus ditekankan di sini adalah perguruan tinggi mampu menafsirkan tantangan masa depan. “Akan tetapi kan di negara kita orang bersekolah kebanyakan cuma untuk mencari ijazah. Oleh karena itu, sebagian besar perguruan tinggi di sini pun bertujuan hanya memberikan ijazah, bukan memenuhi kapasitas keahlian mahasiswanya,” tuturnya.

Berkaitan dengan itu, Djoko belum bisa memastikan kesiapan perguruan tinggi di Indonesia dalam mencapai world class university.

Namun, Djoko melanjutkan, kesiapan menghadapi era global lebih ditunjukkan oleh perguruan tinggi negeri daripada perguruan tinggi swasta. Alasannya, PTN dinilai lebih tua sehingga secara tidak langsung diartikan mampu bertahan dari dinamika zaman selama ini. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan PTS pun ada yang siap seperti UII (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta). “Umur PTS itu pun sudah tua dan tetap mampu bertahan,” ucapnya.

Koordinator Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten Abdul Hakim Halim sependapat dengan Djoko. Ia merasa pencapaian WCU tidak harus membedakan status PTN atau PTS. “Jika kita lihat, dari 82 PTN yang ada hanya tiga yang masuk peringkat 500 besar dunia. Kita lihat juga PTS, toh banyak juga yang masuk jajaran 500 besar,” kata Hakim menjelaskan.

Sementara dalam pandangan Wakil Ketua Asosiasi Peguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat dan Ketua Bidang Organisasi Aptisi Wilayah IV Jabar-Banten M. Budi Djatmiko, kebijakan untuk arah kualifikasi menuju WCU memang lebih baik dibebankan kepada perguruan tinggi negeri. Untuk meraih kualifikasi WCU membutuhkan dana besar, sedangkan dana perguruan tinggi swasta tidak semuanya besar. Terlebih dengan tantangan yang semakin berat di kalangan pengelola PTS pada tahun-tahun mendatang.

Menanggapi persoalan itu, Hakim menilai, PTS dengan pembiayaan kurang besar memang tidak perlu fokus mengejar status WCU. Yang penting PTS tersebut memanfaatkan dana yang ada untuk terus meningkatkan kualitas. “Percuma jika meraih status WCU tetapi tidak bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan toh sebagian besar penghuni PTS adalah mahasiswa lokal,” katanya.

Di mata Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV Nanat Fatah Natsir, kualifikasi WCU memang perlu ditargetkan, tetapi bukan sesuatu yang mendesak. Yang penting sekarang adalah menjadikan perguruan tinggi sebagai penghasil inovasi dari penelitian yang dapat diaplikasikan di masyarakat. “Jika belum mampu membiayai penelitian internasional untuk memenuhi kualifikasi WCU, lakukan saja penelitian lokal,” kata Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) ini.

Menurut dia, UIN SGD baru menargetkan kualifikasi WCU pada 2018 mendatang. “Tahun 2004-2011 target kami adalah mengembangkan diri guna menjadi salah satu perguruan tinggi unggulan yang kompetitif. Tahun 2011-2018 kami mengarah ke research university, setelah itu baru mengejar kualifikasi WCU,” tuturnya. (Handri/Amaliya/Nuryani/”PR”)***

Penulis:

Back

PIKIRAN RAKYAT

JUMAT ( PON ) 11 DESEMBER 2009

24 ZULHIJAH 1430 H

RAYAGUNG 1942

Jumlah dan Daftar Nama Dosen Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah IV yang memiliki Jabatan Fungsional GURU BESAR/GURU BESAR MADYA dan yang memiliki kualifikasi S-3 (DOKTOR) adalah sebagai berikut :  
   
   
    Daftar Dosen PNS DPK dan Dosen Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Jabatan Fungsional GURU BESAR MADYA dan GURU BESAR
   
  Daftar Dosen PNS DPK yang berkualifikasi S-3 (Doktor)
   
   
   
   
   

 

GURU BESAR MADYA dan GURU BESAR
NO. NAMA PTS/FAKULTAS
1. Prof. Muhtar Affandi UNPAS
2. Prof. Cecep Syarifudin UNPAS
3. Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH. UNPAR
4. Prof. Dr. Soedjono D., SH. UNPAR
5. Prof. Dr. Djoko Sulasno Sidi UNPAR
6. Prof. Ir. Hidayat Natawigena UNINUS
7. Prof. Dr. Ir. Suharto UNPAR
8. Prof. Dr. Sanyoto HW., dr., DSM UNJANI
9. Prof. Dr. Koswara, SH., MS. UNIS
10. Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja UNPAR
11. Prof. Dr. Koesbandiyah, MS., Ak. STIEB
12. Prof. Dr. Muchidin Affandi UNBAR
13. Prof. Dr. H. Tubagus Hasanuddin.,M.Sc UNPAS ( DPK)
14. Prof. Ir. H. Djuanda Suraatmadja ITENAS
15. Prof. Dr. Barita Effendi Siregar.,M.S UNLA (DPK)
16. Prof. Dr. H. Mashudi., SH.,MH UNPAS ( DPK)
17. Prof. Dr. Mohamad Sidik Priadana.,M.Si UNPAS (DPK)
18. Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung.,SH UNPAK
19. Prof. Dr. B. Arief Sidharta.,SH UNPAR
20. Prof. Ir. Soebianto UKM
21. Prof. Ir. Goenarso UKM
22. Prof. H. Drs. Ismail Makmun UNTIRTA
23. Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Mufli Saefudin UNIDA
24. Prof. Dr. H.R. Arifin Wirakusumah.,MASc., Ak STIE TRIDHARMA
25. Prof. Ir. Handojo STTM
26. Prof. Toebagoes Moch. Soelaiman.M.ScEE STTM
27. Prof. Ir. Tjipto Utomo., M.Ch.E ITENAS28
28. Prof. Dr. Ir. Endi Rochendi, M.Sc. UNSWAGATI28
29. Prof. Dr. H. Tjahyo Sutisnawidjaja, MS UNPAS
30 Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si UNPAS
31 Prof. Ir. Adang Kadarusman S, M.Sc UNPAS
32. Prof. Hj. Ummu Salamah, MS UNPAS
33. Prof. Dr. Haryono Sudriamunawar ,M.S UNNUR

 

DOKTOR
No. Nama PTS/FAKULTAS
1. Dr. Ahman Sya,M.Pd UNSIL/FKIP
2. Dr. Rudi Priyadi,MS UNSIL/Faperta
3. Dr. Djoni,Ir.,MS UNSIL/Faperta
4. Dr. Hatta,S.H.,MH STHB
5. Dr. M.Siddik Priadana,Drs.,MS UNPAS/FE
6. Dr. Benyamin Harits, MS UNPAS/FISIP
7. Dr. Tjahjo Sutisnawidjaja,MS UNPAS/FISIP
8. Dr. Sunatra R.S.,SH.,MS UNPAS/FKIP
9. Dr. Ummu Salamah, MS UNPAS/FISIP
10. Dr. Rulli Indrawan, MS UNPAS/FISIP
11. Dr. Mashudi,SH.,MH UNPAS/FH
12. Dr. Tb. Hasanudin, M.Sc., Ak UNPAS/FE
13. Dr. Barita Siregar, MS UNLA/FISIP
14. Dr.Krisna Harahap, SH.,M.Hum STHB
15. Dr. Oom Komala,MS UNPAK/F.MIPA
16. Dr. Yogi,Ir.,MS UNWIM/Faperta
17. Ir. R. Wahyudi Triweko, M.Eng., Ph.D UNPAR/FT
18. Edward Nurima, Drs., Ph.D UNPAR/FISIP
19. Dr. Reki Wicaksono Ashadi, Ir., M.Agr UNIDA/Faperta
20. Dr. Haryono Sudriamunawar ,M.S UNNUR/Fisip
21. Dr. Amran Jaenudin, Ir.,MS UNSWAGATI/Faperta
22. Dr. A. Rivai Wirasasmita, MS IKOPIN
23. Dr. Andreas Bintoro UKM/Ekonomi
24. Dr. Bambang Heru Purwanto,Drs.MS UNPAS/FKIP
25. Dr. Iwan Budiman.,Dr UKM/Kedokteran
26. Dr. Ieke Sartika Iriany UNIGA/Fisip
27. Dr. Drs., R.E. Djarkasih.,MS UNPAS/Ekonomi
28. Dr. Drs., Purwadhi. M.Pd STMIK Bandung
29. Dr. Abdurrahmat., MS. UNIGA/Fisip
30. Dr. Ir. Adang Kadarusman S.,M.Sc UNPAS/Teknik
31. Dr. Neni Yulianita., MS UNISBA/Fikom
32. Dr. Drs. R.M. Ramudi Arifin, MS IKOPIN
33. Dr. Dra.  Afifah., MS UNJANI/Teknik
34. Dr. Rr. Retno Widyani.,drh., MS UNIGA/Pertanian
35. Dr. Suryaman Binardi.,Ir.MP UNIGA/Pertanian
36. Dr. Uyat Suyatna UNPAS/Fisip
37. Dr. H. Agus Rasas.,SH.,MH UNINUS
38. Dr. Dedi Mulyasana., M.Pd UNINUS
39. Dr. Dra. Sewi Laelatul Badriah., M.Kes UNSIL
40. Dr. Ir. M. Supli Effendi., M.Sc. UNPAS
41. Dr. Soleh Suryadi UNPAS
42. Dr. Wagiati Sutedjo.,SH.M.S UNPAS
43. Dr.Drs. H.M. Didi M.Si UNPAS
44. Dr. Kamal Alamsyah.,M.Si UNPAS
45. Dr. Ir. Nandang Najmulmunir.,M.P UNISMA
46. Dr. Ir. Euis Dasipah M.P UNISMA
47. Dr. H. Dadan Wildan.,Drs.M.Hum UNIGAL
48. Dr. H. Soelaeman Sukmalana.,M.M STIEPAS
49. Dr. Ir. Maman Suryaman UNSIL
50. Dr. Titien Rostini.M.Hum STBA YAPARI
51. Dr. Toto Tohir.M.H UNISBA
52. Dr. Edy Yusup Supendi.M.Sc UNPAS
53. Dr. Ir. Endi Rochendi.M.Sc UNSWAGATI
54. Dr. Edi Setiadi.M.H UNISBA

Rabu, 09 Desember 2009

FE Unpas Buka “Pojok Bursa”

Selasa, 05 Agustus 2008 , 19:00:00

BANDUNG, (PRLM) – Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pasundan (Unpas) membuka Galeri Bursa Berjangka dan Bursa Efek (Pojok Bursa) di lingkungan kampus. Pembukaan “Pojok Bursa” ditandai penandatanganan naskah kerja sama (MoU) antara Dekan FE Unpas Dr. Abdul Maqin, S.E., M.P. dengan Branch Manager PT CIC (Century Intervest Corporation) Futures Cabang Bandung Bunyamin Lukmanudin, disaksikan Pembantu Rektor I Unpas Prof. Dr. Eddy Yusuf, S.P. M.Si., di Gedung FE Unpas, Selasa (5/8).

Menurut Dekan FE Unpas Dr. Abdul Maqin, S.E., M.P., pembukaan “Pojok Bursa” ini untuk merespon perkembangan pasar keuangan derivatif atau pasar modal/berjangka yang perannya semakin penting bagi perekonomian nasional. Ada tiga sasaran utama yang akan dikembangkan “Pojok Bursa” yaitu aspek edukasi, rekruitmen dan investasi.

“Selain dimanfaatkan civitas akademika (mahasiswa, dosen dan karyawan Unpas), Pojok Bursa ini bisa dimanfaatkan pula oleh masyarakat umum,” ujar Pembantu Dekan I FE Unpas, Undang Juju S.E., M.Si. yang juga sebagai Pengasuh “Pojok Bursa”. (A-68/A-37)***

BERITA TERKAIT

  • BANDUNG RAYA

>> More

>> More

>> More

>> More

>> More

>> More

>> More

>> More

>> More

PORTAL LAIN

>> Go To Site

Lihat juga portal lain Pikiran Rakyat

Berita dari PR ADV

POJOK ACARA

>> Go To Site

Copyright © 2009 Pikiran Rakyat.

Dumping Produk Cina

Oleh H. EDDY JUSUF

PASAR domestik dalam negeri rupanya tak pernah luput dari perhatian invansi pemasaran produk Cina. Harus diakui, kepiawaian Cina untuk menguasai perdagangan dunia mulai dari hulu hingga hilir dan didukung oleh kebijakan ekonomi negaranya dalam melakukan perubahan ekonomi secara fundamental.

Invansi perdagangan Cina di Asia termasuk Indonesia mulai menancapkan kuku-kuku yang berbasis marketing pada setiap sendi dan lini perekonomian termasuk di sektor riil dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jangan heran, produk asal Cina membanjiri pasar-pasar domestik dalam negeri, dipasarkan dengan harga lebih murah antara 17%-33% dari harga standar.

Ekspor produk Cina mulai dari alas kaki hingga produk teknologi tinggi dapat diperoleh dengan harga murah. Kuat dugaan, Cina menjual produknya dengan harga penetrasi dumping terhadap pasar-pasar alternatif di dunia, termasuk Indonesia setelah permintaan pasar utama mereka seperti Eropa dan Amerika Serikat merosot tajam akibat krisis ekonomi global.

Kondisi resesi global mendorong Cina makin agresif dalam melakukan penetrasi pasar di Indonesia dan tak lagi diposisikan sebagai alternatif yang dinilai rawan daya beli, namun menjadi peluang dalam mengeruk keuntungan bagi negeri tirai bambu itu. Contoh, produk alas kaki asal Cina jauh lebih murah hingga 33%, disebabkan kebijakan pemerintah Cina memberlakukan fasilitas tax rebate terhadap produk alas kaki yang diekspor. Bahkan, insentifnya dinaikkan dari 11% menjadi 17% guna memperkuat daya saing industri manufakturnya.

Sebagai pengekspor alas kaki dan barang dari kulit juga Indonesia mulai keteter. Meskipun demikian, pada kuartal III/2008 sepanjang Januari-November 2008, mampu mengeruk keuntungan hingga 14% dibandingkan dengan periode sama 2007 menjadi 1,7 miliar dolar AS dan Indonesia tercatat sebagai pengekspor alas kaki terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Vietnam.

Invansi pasar Cina tentunya cukup mengganggu pasar domestik, khususnya bagi UMKM karena produk mereka tak akan mampu mengimbangi dari sisi harga yang tak sebanding dengan produksinya. Hasilnya, produk UMKM terus bergeser pada titik rawan daya beli karena produk yang dihasilkan terlalu mahal dengan kualitas sama.

Tentunya hal ini menjadi keprihatinan kita semua, di mana produksi dalam negeri belum dapat menjadi raja di negeri sendiri. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah cerdas dari pemerintah untuk memberikan “proteksi” agar ekspansi pasar Cina tak terlalu menguasai pasar domestik dalam negeri. Selain itu, bea dan cukai perlu terus meningkatkan pengawasan di pintu masuk kepabeanan sesuai Permendag No. 60/2009, yang telah berlaku efektif sejak 1 Februari 2009.

Kondisi pasar serupa terjadi menjelang Lebaran dan Ramadan ketika produk Cina betul-betul menguasai pasar domestik. Untuk tekstil misalnya, dominasi Cina membanjiri pasar-pasar dalam negeri. Semua komunitas yang membidangi pertekstilan nasional seakan tak dapat berbuat banyak dengan masuknya tekstil impor Cina.

Kesan yang muncul, betapa mudahnya produk asing masuk ke Indonesia! Apa yang diperkirakan sebelumnya tentunya akan terjadi, produk dalam negeri akan termarginalkan oleh produk impor jika tak segera dilindungi pemerintah. Kondisi itu akan diperparah sejalan berlakunya Asean Cina Free Trade Agreement (ACFTA) tentang penerapan bea masuk 0% untuk produk manufaktur, mulai Januari 2010. Jika ditelusuri, banyak kalangan menilai, Permendag No. 56/2008 mengenai izin impor lima jenis produk termasuk tekstil, kurang efektif dalam membendung peredaran impor tekstil Cina. Pelaku usaha mendesak pemerintah agar Permendag tersebut menjadi keputusan presiden (keppres). Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan fungsionalisasi Permendag sehingga mampu melindungi pasar domestik dan menertibkan impor ilegal. Meskipun, di sisi lain, daya saing produk dalam negeri dinilai masih rendah di tataran pasar global.

Kini dominasi produk Cina di pasar Indonesia dinilai sudah melebihi ambang batas dan membahayakan bagi industri dalam negeri. Apabila pemerintah tidak segera memperbaiki strategi pemasaran produk dalam negeri, Indonesia akan selalu menjadi market mereka.

Bagaimana menyiasati derasnya produk Cina yang murah itu? Tentunya pemerintah perlu melakukan praktek proteksi (soft protection) terhadap pelaku bisnis dalam negeri. Hal ini penting dilakukan sebagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam negeri, seperti memberikan insentif pajak dan penyederhanaan perizinan.

Pada sisi lain, proteksi yang diberikan pemerintah juga harus hati-hati dan selaras dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya dalam menerapkan instrumen pengamanan perdagangan (trade remedy) yang juga telah banyak dilakukan negara-negara maju dan anggota WTO lainnya. Termasuk pemerintah Cina sendiri sudah melakukan proteksi terhadap produk-produknya di luar negeri, seperti dukungan kredit ekspor, insentif pajak, listrik, dan tanah.

Sebenarnya, apa yang telah dilakukan pemerintah Cina dengan memberikan dukungan subsidi berlebihan dan subsidi terselubung tidak menyalahi aturan WTO dan Indonesia dapat melakukan hal serupa. Nah, persoalannya kini bagaimana dengan Indonesia, apakah ada keinginan untuk melakukan hal serupa dengan tujuan sama, yakni melindungi industri dalam negeri untuk kesejahteraan rakyatnya? ***

Penulis, Guru Besar Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten, Dpk. Universitas Pasundan Bandung.

Penulis:

Back

Kamis ( wage ) 8 Oktober 2009

19 Syawal 1430 H.

Sawal 1942

 

© 2009 – Pikiran Rakyat Bandung

Mahalnya Biaya di PTN Menyebabkan Naiknya Pendaftar ke PTS

BANDUNG, (PR).-
Tingginya uang masuk di program studi (prodi) prospektif perguruan tinggi negeri (PTN), dinilai turut menyebabkan meningkatnya jumlah pendaftar di perguruan tinggi swasta (PTS) tahun ini. Namun, peningkatan jumlah pendaftar hanya terjadi di PTS yang mapan.

“Masyarakat semakin rasional dalam memilih tempat kuliah. Mereka mempertimbangkan biaya tetapi tetap memikirkan kualitas,” ujar Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jawa Barat dan Banten Didi Turmudzi di Bandung, Minggu (6/9). Naiknya uang masuk prodi strategis di sejumlah PTN, menurut dia, membuat masyarakat memilih PTS dengan kualitas yang relatif sama dengan PTN tadi.

“Sekarang sudah tidak ada lagi PTN dan PTS. Yang membedakan hanyalah akreditasinya,” ujarnya. PTS dengan akreditasi A, kata dia, bisa dipastikan menerima pendaftar yang tidak bisa mendaftar ke PTN karena tingginya uang masuk. “Calon mahasiswa justru diuntungkan karena dari sisi fasilitas dan kurikulum, PTS tadi sudah bagus. Di sisi lain, dia tidak harus membayar semahal di PTN,” ujar Rektor Universitas Pasundan (Unpas) Bandung itu.

Lebih tingginya uang masuk di prodi prospektif PTN daripada PTS, contohnya terjadi di ekonomi manajemen dan kedokteran. Mahasiswa jurusan ekonomi manajemen melalui jalur khusus salah satu PTN di Kota Bandung, harus membayar Rp 25 juta sebagai uang masuk. Sementara di Unpas, Rp 20 juta sudah mencakup biaya kuliah hingga meraih gelar S-1. Begitu juga yang terjadi di fakultas kedokteran.

Namun, Didi mencatat kenaikan jumlah pendaftar hanya terjadi di PTS dengan akreditasi minimal B. Dari 474 anggota Aptisi, PTS yang termasuk kategori mapan adalah dua puluh persennya atau sekitar 95 PTS.

Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Jawa Barat Sali Iskandar menuturkan, untuk PTS dengan akreditasi C atau D, jumlah pendaftarnya pun menyesuaikan kualitas PTS tersebut. Namun, jumlah pendaftar PTS pun, menurut dia, juga dipengaruhi oleh daya dukung industri prodi.

“Untuk prodi teknik mesin misalnya, karena sektor industri sedang lesu, maka cenderung mengikuti. Makanya kalau akreditasinya kurang bagus dan memiliki prodi yang sedang lesu, jumlah pendaftarnya semakin menurun,” katanya. (A-167)***

Penulis:

Back

Pikiran Rakyat  : 07 September 2009

Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.