Dumping Produk Cina

Oleh H. EDDY JUSUF

PASAR domestik dalam negeri rupanya tak pernah luput dari perhatian invansi pemasaran produk Cina. Harus diakui, kepiawaian Cina untuk menguasai perdagangan dunia mulai dari hulu hingga hilir dan didukung oleh kebijakan ekonomi negaranya dalam melakukan perubahan ekonomi secara fundamental.

Invansi perdagangan Cina di Asia termasuk Indonesia mulai menancapkan kuku-kuku yang berbasis marketing pada setiap sendi dan lini perekonomian termasuk di sektor riil dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jangan heran, produk asal Cina membanjiri pasar-pasar domestik dalam negeri, dipasarkan dengan harga lebih murah antara 17%-33% dari harga standar.

Ekspor produk Cina mulai dari alas kaki hingga produk teknologi tinggi dapat diperoleh dengan harga murah. Kuat dugaan, Cina menjual produknya dengan harga penetrasi dumping terhadap pasar-pasar alternatif di dunia, termasuk Indonesia setelah permintaan pasar utama mereka seperti Eropa dan Amerika Serikat merosot tajam akibat krisis ekonomi global.

Kondisi resesi global mendorong Cina makin agresif dalam melakukan penetrasi pasar di Indonesia dan tak lagi diposisikan sebagai alternatif yang dinilai rawan daya beli, namun menjadi peluang dalam mengeruk keuntungan bagi negeri tirai bambu itu. Contoh, produk alas kaki asal Cina jauh lebih murah hingga 33%, disebabkan kebijakan pemerintah Cina memberlakukan fasilitas tax rebate terhadap produk alas kaki yang diekspor. Bahkan, insentifnya dinaikkan dari 11% menjadi 17% guna memperkuat daya saing industri manufakturnya.

Sebagai pengekspor alas kaki dan barang dari kulit juga Indonesia mulai keteter. Meskipun demikian, pada kuartal III/2008 sepanjang Januari-November 2008, mampu mengeruk keuntungan hingga 14% dibandingkan dengan periode sama 2007 menjadi 1,7 miliar dolar AS dan Indonesia tercatat sebagai pengekspor alas kaki terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Vietnam.

Invansi pasar Cina tentunya cukup mengganggu pasar domestik, khususnya bagi UMKM karena produk mereka tak akan mampu mengimbangi dari sisi harga yang tak sebanding dengan produksinya. Hasilnya, produk UMKM terus bergeser pada titik rawan daya beli karena produk yang dihasilkan terlalu mahal dengan kualitas sama.

Tentunya hal ini menjadi keprihatinan kita semua, di mana produksi dalam negeri belum dapat menjadi raja di negeri sendiri. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah cerdas dari pemerintah untuk memberikan “proteksi” agar ekspansi pasar Cina tak terlalu menguasai pasar domestik dalam negeri. Selain itu, bea dan cukai perlu terus meningkatkan pengawasan di pintu masuk kepabeanan sesuai Permendag No. 60/2009, yang telah berlaku efektif sejak 1 Februari 2009.

Kondisi pasar serupa terjadi menjelang Lebaran dan Ramadan ketika produk Cina betul-betul menguasai pasar domestik. Untuk tekstil misalnya, dominasi Cina membanjiri pasar-pasar dalam negeri. Semua komunitas yang membidangi pertekstilan nasional seakan tak dapat berbuat banyak dengan masuknya tekstil impor Cina.

Kesan yang muncul, betapa mudahnya produk asing masuk ke Indonesia! Apa yang diperkirakan sebelumnya tentunya akan terjadi, produk dalam negeri akan termarginalkan oleh produk impor jika tak segera dilindungi pemerintah. Kondisi itu akan diperparah sejalan berlakunya Asean Cina Free Trade Agreement (ACFTA) tentang penerapan bea masuk 0% untuk produk manufaktur, mulai Januari 2010. Jika ditelusuri, banyak kalangan menilai, Permendag No. 56/2008 mengenai izin impor lima jenis produk termasuk tekstil, kurang efektif dalam membendung peredaran impor tekstil Cina. Pelaku usaha mendesak pemerintah agar Permendag tersebut menjadi keputusan presiden (keppres). Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan fungsionalisasi Permendag sehingga mampu melindungi pasar domestik dan menertibkan impor ilegal. Meskipun, di sisi lain, daya saing produk dalam negeri dinilai masih rendah di tataran pasar global.

Kini dominasi produk Cina di pasar Indonesia dinilai sudah melebihi ambang batas dan membahayakan bagi industri dalam negeri. Apabila pemerintah tidak segera memperbaiki strategi pemasaran produk dalam negeri, Indonesia akan selalu menjadi market mereka.

Bagaimana menyiasati derasnya produk Cina yang murah itu? Tentunya pemerintah perlu melakukan praktek proteksi (soft protection) terhadap pelaku bisnis dalam negeri. Hal ini penting dilakukan sebagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam negeri, seperti memberikan insentif pajak dan penyederhanaan perizinan.

Pada sisi lain, proteksi yang diberikan pemerintah juga harus hati-hati dan selaras dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya dalam menerapkan instrumen pengamanan perdagangan (trade remedy) yang juga telah banyak dilakukan negara-negara maju dan anggota WTO lainnya. Termasuk pemerintah Cina sendiri sudah melakukan proteksi terhadap produk-produknya di luar negeri, seperti dukungan kredit ekspor, insentif pajak, listrik, dan tanah.

Sebenarnya, apa yang telah dilakukan pemerintah Cina dengan memberikan dukungan subsidi berlebihan dan subsidi terselubung tidak menyalahi aturan WTO dan Indonesia dapat melakukan hal serupa. Nah, persoalannya kini bagaimana dengan Indonesia, apakah ada keinginan untuk melakukan hal serupa dengan tujuan sama, yakni melindungi industri dalam negeri untuk kesejahteraan rakyatnya? ***

Penulis, Guru Besar Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten, Dpk. Universitas Pasundan Bandung.

Penulis:

Back

Kamis ( wage ) 8 Oktober 2009

19 Syawal 1430 H.

Sawal 1942

© 2009 – Pikiran Rakyat Bandung

Mahalnya Biaya di PTN Menyebabkan Naiknya Pendaftar ke PTS

BANDUNG, (PR).-
Tingginya uang masuk di program studi (prodi) prospektif perguruan tinggi negeri (PTN), dinilai turut menyebabkan meningkatnya jumlah pendaftar di perguruan tinggi swasta (PTS) tahun ini. Namun, peningkatan jumlah pendaftar hanya terjadi di PTS yang mapan.

“Masyarakat semakin rasional dalam memilih tempat kuliah. Mereka mempertimbangkan biaya tetapi tetap memikirkan kualitas,” ujar Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jawa Barat dan Banten Didi Turmudzi di Bandung, Minggu (6/9). Naiknya uang masuk prodi strategis di sejumlah PTN, menurut dia, membuat masyarakat memilih PTS dengan kualitas yang relatif sama dengan PTN tadi.

“Sekarang sudah tidak ada lagi PTN dan PTS. Yang membedakan hanyalah akreditasinya,” ujarnya. PTS dengan akreditasi A, kata dia, bisa dipastikan menerima pendaftar yang tidak bisa mendaftar ke PTN karena tingginya uang masuk. “Calon mahasiswa justru diuntungkan karena dari sisi fasilitas dan kurikulum, PTS tadi sudah bagus. Di sisi lain, dia tidak harus membayar semahal di PTN,” ujar Rektor Universitas Pasundan (Unpas) Bandung itu.

Lebih tingginya uang masuk di prodi prospektif PTN daripada PTS, contohnya terjadi di ekonomi manajemen dan kedokteran. Mahasiswa jurusan ekonomi manajemen melalui jalur khusus salah satu PTN di Kota Bandung, harus membayar Rp 25 juta sebagai uang masuk. Sementara di Unpas, Rp 20 juta sudah mencakup biaya kuliah hingga meraih gelar S-1. Begitu juga yang terjadi di fakultas kedokteran.

Namun, Didi mencatat kenaikan jumlah pendaftar hanya terjadi di PTS dengan akreditasi minimal B. Dari 474 anggota Aptisi, PTS yang termasuk kategori mapan adalah dua puluh persennya atau sekitar 95 PTS.

Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Jawa Barat Sali Iskandar menuturkan, untuk PTS dengan akreditasi C atau D, jumlah pendaftarnya pun menyesuaikan kualitas PTS tersebut. Namun, jumlah pendaftar PTS pun, menurut dia, juga dipengaruhi oleh daya dukung industri prodi.

“Untuk prodi teknik mesin misalnya, karena sektor industri sedang lesu, maka cenderung mengikuti. Makanya kalau akreditasinya kurang bagus dan memiliki prodi yang sedang lesu, jumlah pendaftarnya semakin menurun,” katanya. (A-167)***

Penulis:

Back

Pikiran Rakyat  : 07 September 2009

JURNAL NASIONAL

KATALOG JURNAL INTERNASIONAL