Rabu , 07 Mei 2008 ,
Diskusi Dosen Fakultas Ekonomi Unpas
Indonesia Negara Kaya Tapi Masyarakatnya Miskin

Daradjat Arianto
RENCANA kenaikan harga BBM tentu merepotkan semua pihak. Untuk itu, pemerintah sebaiknya mengimbangi kenaikan tersebut dengan beberapa insentif. Seperti regulasi hingga pajak dan retribusi di daerah harus ditinjau ulang. Kendati begitu, khusus warga Jabar kenaikan itu dinilai tidak membuat terpuruk lebih jauh.

Hal itu dikemukakan Prof Dr HM Sidik Priadana, Direktur PascaSarjana Program Doktor Manajemen Unpas, Selasa (6/5). Sidik menyampaikan dalam diskusi dosen Fakultas Ekonomi Unpas.
“Statement SBY tentang penghematan itu menurut saya aneh. Pemerintah ingin lepas dari trap krisis energi, tapi tidak mengantisipasi alternatif energi. Tidak berpikir mengenai suistainable resource,” jelas Sidik.
Ia menambahkan, di satu sisi pemerintah minta penghematan, di sisi lain tidak menyiapkan alternatif. Malah energi biofuel yang sempat dicanangkan malah tidak jalan. Beda dengan di Thailand, pemakaian biofuel sudah 20 persen dengan bahan baku dari tebu, jagung dan gaplek. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena membuat daya saing Indonesia tak pernah beranjak naik.
Ditambahkan, ada tidaknya kenaikan listrik dan BBM, posisi Indonesia masih tetap tak berbeda dibanding negara lain. Dari data yang ada pada 2007 lalu, posisi Indonesia berada di peringkat 54, jauh di bawah Malaysia (23), Thailand (33) dan Philipina (54).
Bahkan Singapura yang tidak memiliki Sumber Daya Alam berada di peringkat 2 di bawah Amerika. Tahun 2006, Indonesia berada di posisi 52, 2005 di peringkat 50 dan 2004 peringkat 49.
Untuk itulah, Sidik menyebut Indonesia sebagai negara kaya tapi masyarakatnya miskin. Kategori lainnya ada negara miskin tapi masyarakatnya kaya seperti Jepang, Korea, Swiss dan Singapura. Ada lagi negara kaya masyarakatnya kaya seperti Amerika, Australia, Canada dan lainnya. Yang parah tentu negara miskin masyarakatnya miskin seperti Uganda, Etiopia, Bangladesh dan lainnya.
“Karena itu, kalau mau menaikkan BBM harus diimbangi dengan insentif regulasi dan kaitannya dengan produksi, perbaikan infrastruktur, kemudahan perijinan, tax holiday kalau perlu. Di daerah, pajak dan retribusi harus ditinjau ulang. Jadi jangan hanya dinaikkan tapi tak ada upaya lain,” jelas Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan pengkajian Ekonomi (LP3E) Kadin Jabar ini.
Namun begitu, menurut Sidik kenaikan BBM dihubungkan dengan masyarakat Jabar tampaknya tidak akan membuat terpuruk lebih jauh. Pasalnya daya beli masyarakat Jabar lebih tinggi dibanding propinsi lainnya, infrastruktur sudah lebih baik, dan pengusaha sudah terbiasa dengan gejolak ekonomi.
Sehingga dampaknya tidak terlalu besar. Kalaupun terasa hanya pada jangka pendek yakni setahun, Selanjutnya di tahun kedua bisa cepat pulih kembali. (dar)http://tribunjabar.co.id/artikel_view.php?id=8427&kategori=15