E-mail
Written by Kompas – Yulvianus Harjono   
Saturday, 22 September 2007
Sebuah angkutan kota berwarna hijau yang sarat penumpang dipaksa berhenti saat lampu merah di persimpangan Jalan Ir H Djuanda (Dago)- Jalan LL RE Martadinata (Riau) menyala. Dengan sigap, Wasjan (34) beraksi. Begitu karaoke yang selalu menggantung di dadanya dinyalakan, ia langsung bernyanyi layaknya artis ngetop. Senyum simpul tersunggging di bibirnya begitu recehan terkumpul di sakunya. Terhitung sudah delapan tahun pria asal Sukajadi, Bandung, itu menyambung hidup sebagai pengamen. Dengan penghasilan rata-rata Rp 30.000 per hari, ia masih dibebani tanggungan hidup seorang istri dan enam anak. Pekerjaan “receh” itu kini ditekuninya bersama dua adik kandungnya yang usianya cukup terpaut jauh darinya. Latar belakang pendidikan yang buruk, putus sekolah dari kelas 2 SD, memaksanya tawakal menekuni profesi itu.Kasem (45) bahkan lebih buruk lagi. Jauh-jauh datang dari Jawa Tengah belasan tahun lalu, di Bandung kini ia hanya bisa bertahan hidup sebagai pengemis. Kedua anaknya, yang masih kecil dan patut memiliki masa depan cerah, terpaksa ikut menanggung beban hidup dengan dipaksa mengemis. Ia dan kedua anaknya tinggal di permukiman kumuh dan setiap tahunnya harus rela kejar-kejaran dengan aparat polisi dan petugas kependudukan.

Di persimpangan-persimpangan jalan di kota ini, orang-orang seperti Wasjan dan Kasem, banyak kita temui, entah secara sadar ataupun acuh. Keduanya merupakan potret buram marjinalisasi ekonomi. Mereka adalah golongan tersisih dari persaingan ketat lapangan kerja. Layaknya kota metropolitan lainnya, peluang kerja di Parijs van Java ibarat ceruk yang tidak pernah penuh air.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Daerah Jabar per 2006, tercatat sebanyak 134.992 orang (12,9 persen) penganggur dari total 1,05 juta angkatan kerja. Artinya, satu dari sepuluh orang kini mencari kerja. Memang, jika dibandingkan dengan angka tahun lalu, angka pengangguran itu cenderung menurun. Namun, jika dilihat secara makro, tingkat pengangguran di Bandung masih di atas rata-rata Jabar, yaitu 11 persen.

Faktor urbanisasi dan kondisi makro-ekonomi menjadi variabel yang membebani upaya menekan pengangguran. Ibarat gula, Bandung masih menjadi kota yang menarik bagi pendatang. Per tahunnya, kota ini menerima 33.600 pendatang baru, termasuk mahasiswa. Dari jumlah itu, sebagian menetap dalam waktu tidak terbatas. Di lain pihak, sektor industri serta usaha kecil dan menengah (UKM) satu demi satu rontok akibat kenaikan harga BBM, kesulitan modal, atau kebijakan pemerintah. PHK massal tidak terhindarkan. Gedung Sate pun tidak henti-hentinya didatangi pengunjuk rasa korban PHK. Daya dukung berkejaran

Asisten Daerah II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung Taufik Rachman mengatakan, daya dukung Bandung saat ini tidak lagi setara dengan beban yang semestinya ditanggung. Beban itu terutama pertumbuhan penduduk dan penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi “dipaksa” berkejaran dengan laju pasti pengangguran. Padahal, awalnya kota ini didesain untuk 500.000-1 juta penduduk.

Sampai sejauh ini, Kota Bandung masih mengandalkan dan bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa untuk menggerakkan roda ekonominya, serta bersinergi dengan penyediaan lapangan kerjanya. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) menyerap 70 persen dari total angkatan kerja.

Untuk menekan pengangguran dan menjadikan kota jasa ideal, Pemkot Bandung mengeluarkan asumsi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) ke angka fantastis, yaitu sebesar 11 persen. Realitasnya, per awal 2007 baru mencapai 8,1 persen. Jauh dari ideal. Namun, ini tidak membuat pemkot putus asa.

Taufik mengakui, sektor perdagangan dan jasa tetap tidak bisa terus menjadi andalan. Untuk itu, perlu alternatif solusi lain. Salah satunya, upaya menghidupkan kembali sektor manufaktur dan UKM. Yang terakhir ini kini tengah diwujudkan melalui pencanangan pembangunan lima sentra UKM, yaitu rajutan di Binongjati, sepatu (Cibaduyut), jins (Cihampelas), konfeksi (Suci), dan kain (Cigondewah).

“Selain itu, juga ada pertanian. Tapi, ini bukan di sektor hulu, melainkan di hilir melalui distribusi dan teknologi pengolahan budidaya agraris,” ujarnya. Khusus manufaktur, ia tidak menjelaskan secara detail.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Acu Viarta mengatakan perlu upaya kebijakan radikal untuk menekan pengangguran di Bandung, antara lain menjadikan sektor industri manufaktur sebagai salah satu fokus kebijakan ekonomi pemkot. Investasi besar-besaran di sektor manufaktur harus diundang melalui reformasi kebijakan perizinan dan birokrasi, termasuk upaya penyediaan lahan di wilayah selatan dan timur atau pinggiran kota.

“Saya kira, sektor perdagangan dan jasa tidak mungkin selalu bisa menjadi andalan. Faktor jenuh harus diperhitungkan. Ini bisa terjadi cepat atau lambat, dua atau tiga tahun kemudian. Sektor perdagangan ini punya limit atau batas. Makanya, saya pun sangat sangsi jika target pertumbuhan 11 persen bisa dicapai, apalagi jika hanya mengandalkan sektor ini,” paparnya. Menurut dia, sulit mengandalkan percepatan pertumbuhan ekonomi hanya melalui sektor konsumsi seperti terjadi di Bandung saat ini.

Penanganan pengangguran harus ikut dikembangkan di sektor hulu, yaitu melalui strategi pendidikan. Sumber daya manusia di Kota Bandung sudah saatnya diarahkan pada penguasaan aspek-aspek vokasi atau keterampilan ketimbang kognisi.

Mau tidak mau, keberadaan sekolah kejuruan harus terus didorong. Sebab, sektor inilah yang dinilai lebih efektif terserap di dunia kerja seperti Bandung, selain juga menciptakan kewirausahaan. Bak gayung bersambut, di 2007 Kota Bandung dinobatkan sebagai salah satu kota vokasi di Indonesia.
http://rullysyumanda.org/index.php?option=com_content&task=view&id=525&Itemid=387