KEPUTUSAN Presiden Yudhoyono membubarkan forum Consultative Group on Indonesia (CGI), merupakan langkah tepat dalam kemandirian ekonomi nasional, dan harus benar-benar dapat diwujudkan pada pascapembubaran. Pemerintah harus punya komitmen untuk tidak berutang lagi. Minimal utang yang sudah ditandatangani beberapa tahun ke depan, itu saja yang diteruskan. Kebijakan tersebut, dipandang sebagian pakar ekonomi nasional. Indonesia telah masuk dalam track yang tepat, yakni ketergantungan terhadap utang luar negeri makin dikurangi, setelah melunasi utang kepada IMF (Dana Moneter Internasional).

CGI merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor dan donor untuk Indonesia. Forum tersebut dibentuk pada 1992 sebagai pengganti konsorsium yang bernama “Intergovernmental Group on Indonesia” (IGGI). CGI terdiri dari 30 kreditor bilateral dan multilateral, antara lain Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan pemerintahan negara industri seperti Jepang, AS, dan Inggris.

Selain itu, pemerintah harus mulai melakukan upaya nyata mengurangi atau bahkan menghilangkan komponen utang luar negeri dalam APBN. Kecuali dari sumber-sumber di dalam negeri, dan pemerintah harus berkomitmen bahwa sekarang ini tidak ada lagi utang baru dari negara atau lembaga donor mana pun.

Persoalannya, utang luar negeri itu berimplikasi terhadap kehidupan sosial dan politik serta ideologi bangsa. Utang luar negeri tidak hanya telah menjadi penghambat kemandirian ekonomi nasional, tetapi juga menjadi pemicu kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat dan melebarnya kesenjangan ekonomi.

Secara eksternal, utang luar negeri menjadi pemicu peningkatan ketergantungan terhadap pasar luar negeri dan arus masuk modal. Utang luar negeri tidak hanya dipandang sebagai sarana yang sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman, tapi juga untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman.

Lembaga keuangan seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia jelas memiliki sudut pandang sama dalam menetapkan kriteria dan syarat pinjaman. Fokus kebijakan ketiga lembaga itu, terutama IMF dan Bank Dunia, senantiasa mengarah kepada pengendalian inflasi serta perintah untuk memotong investasi publik dan belanja kesejahteraan. Tentunya, rakyat sangat berharap keputusan presiden membubarkan CGI ini betul-betul karena keinginan membebaskan Indonesia dari utang luar negeri. Apalagi selama ini utang luar negeri amat membelit melalui berbagai persyaratan yang diterapkan pihak donor yang lebih banyak merugikan Indonesia.

Dalam konteks konsistensi kemandirian ekonomi nasional itu, pemerintah pun harus melakukan langkah-langkah konkrit dan sikap tegas terhadap penutupan kantor perwakilan Bank Dunia dan ADB di Jakarta, dan meminta agar mereka tidak lagi menulis “Country Strategy Report” buat Indonesia.

Kegagalan CGI

Dampak kerugian yang ditimbulkan CGI, sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat jumlah orang miskin meningkat menjadi lebih dari 40 juta rakyat Indonesia. Masalah kemiskinan di Indonesia adalah masalah struktural yang penanganannya pun harus sistematis dan tidak tambal sulam. Dengan kemiskinan juga berarti hilangnya kesempatan bagi anak-anak. Akibat kemiskinan, jutaan anak-anak putus sekolah dan ini berarti investasi SDM Indonesia di masa depan akan semakin suram, dan Indonesia akan masuk ke dalam lingkaran setan (vicious circle) kemiskinan.

Dengan adanya CGI, justru memperparah kemiskinan. Pertama, peranan anggota CGI dalam promosi dan liberalisasi sektor keuangan sebelum krisis dan peranan CGI paska krisis dalam penalangan utang-utang sektor swasta, baik nasional maupun asing, telah menjerumuskan anggaran Indonesia mengambil alih utang swasta menjadi milik utang publik dan akibatnya melonjak beban keuangan negara serta penjualan aset-aset produktif nasional (BUMN dan lainnya). Sebesar Rp 635 triliun lebih obligasi pemerintah menghasilkan beban utang yang berat. Dengan kata lain, CGI telah sangat berperan dalam memiskinkan anggaran lewat beban utang dan telah ikut menyusutkan aset-aset produktif yang sangat diperlukan dalam usaha penanggulangan kemiskinan.

Kedua, Bank Dunia sebagai koordinator CGI gagal mengkaitkan penanggulangan kemiskinan dengan peringanan beban utang. Bank Dunia dan anggota CGI lainnya terus bertindak sebagai kreditor yang menagih utang sambil mengklaim bahwa mereka sedang menjalankan program-program prorakyat miskin. Selain itu, CGI sebagai forum menolak tuntutan pengurangan utang atau penghapusan utang.

Sebagai gantinya adalah, pemberian utang murah (IDA untuk Bank Dunia dan ADF untuk ADB) dan penjadwalan ulang oleh Paris Club (I dan II) senilai 10 miliar dolar. Kedua hal ini telah diklaim oleh Bank Dunia dan anngota CGI lainnya sebagai bentuk peringanan utang. Langkah ini sudah terbukti tidak berhasil. Ketiga, apa pun strategi dan model penanggulangan kemiskinan, urusannya adalah dimulai dengan besar kecilnya APBN. Sementara itu, karena beban warisan utang masa lalu dan program penyehatan sektor keuangan, belanja/pengeluaran APBN terbesar adalah membayar utang baik untuk utang dalam negeri/obligasi maupun cicilan utang LN.

Peranan CGI sebagai forum kreditor seharusnya bisa membantu agar anggaran Indonesia ekspansif dan memadai dalam mendorong pemulihan ekonomi penanggulanan kemiskinan. Namun, pada kenyataannya, anggaran Indonesia terus saja berdarah-darah, dan salah satu sebab utamanya adalah tidak adanya peringanan utang yang signifikan.

Utang 2006

Selama 2006 sejumlah peristiwa utang dalam negeri dan asing terjadi. Ada yang cerita utang jenis baru. Tapi ada juga cerita lama yang harusnya tak terulang. Hingga kini, jumlah total utang Indonesia masih 147,2 miliar dolar AS. Dengan utang luar negeri yang jumlahnya masih sebesar 66,878 miliar dolar AS (triwulan III 2006). Cerita baru dan berita baiknya datang dari Bank Indonesia. Akibat aliran dana asing yang membanjiri pasar modal saham dan obligasi sejak awal 2006, dan BI berani melunasi utang IMF sebesar sekitar 7,4 miliar dolar AS. Utang yang digunakan sebagai penyangga devisa pascakrisis ekonomi itu dibayar lunas dalam dua kali cicilan.

Pemerintah juga menerbitkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) yang “katanya” menyasar khusus ke investor kecil. Meski sempat tersendat-sendat di awal penawaran, akhirnya ORI yang dijual dengan harga satuan Rp. 1 juta itu ludes dipasaran. Kemudian ada penerbitan obligasi internasional sebesar 1,5 miliar dolar AS.

Penerbitan global bond terus dilakukan selama tiga tahun terakhir. Sejumlah berita positif yang terkait percepatan pelunasan utang luar negeri, namun skalanya relatif kecil juga terjadi. Pemerintah dan negara kreditor telah melakukan beberapa program pertukaran utang (debt swap) dengan projek pembangunan, pendidikan, dan lingkungan hidup.

Sayangnya jumlah debt swap tersebut tidak siginifikan mengurangi pokok utang luar negeri. Sisa peristiwa lainnya, dengan nuansa negatif, adalah tawaran berutang. Tawaran pertama, yang tentu disambar oleh pemerintah, datang dari CGI. Pertengahan tahun lalu pemerintah sepakat kembali berutang ke CGI untuk menutup defisit anggaran dan membangun sejumlah projek. Utang dari CGI masuk dalam skenario pembiayaan defisit anggaran pemerintah di APBN-P 2006.

Total utang yang direncanakan ditarik di APBN-P 2006 adalah Rp 37,550 triliun. Jumlah ini terdiri atas utang untuk mendukung neraca pembayaran pemerintah dan menutup defisit anggaran (pinjaman program) sebesar Rp 12,075 triliun dan utang untuk membiayai projek pembangunan seperti rehabilitasi, pengadaan barang/peralatan dan jasa, perluasan atau pengembangan proyek baru (pinjaman projek) sebesar Rp 25,475 triliun.

Tawaran lainnya datang dari ADB sebesar empat miliar dolar AS. Komitmen utang itu untuk periode 2006-2009. Sementara sejumlah tawaran kecil lainnya juga mendatangi Bappenas. Beberapa di antaranya datang dari Cina dan Korsel untuk membiayai sektor infrastruktur dan transportasi.

Yang terakhir adalah terungkapnya usulan utang pemerintah ke pihak asing sebesar 35 miliar dolar AS. Usulan utang itu untuk periode 2006-2009. Bila dikabulkan, maka rata-rata per tahun pemerintah mengutang delapan miliar dolar AS. Ini berarti penambahan drastis dari yang sebelumnya diklaim hanya dua miliar dolar AS per tahun. ***

Penulis, dosen Kopertis wilayah IV Jabar/Banten dpk Unpas.