Tanggal :  12 Sep 2005
Sumber :  Pikiran Rakyat

 

TIDAK ada investasi yang tidak berisiko, begitulah kurang lebih konvensi yang berlaku di dunia bisnis, terlepas apa pun bentuknya dan produk apa pun yang dibisniskan. Perbedaan besar kecilnya risiko tergantung sampai sejauhmana pelaku bisnis me-manage risiko dari bisnis yang dijalankannya atau lebih idealnya mungkin menghindari atau meminimalisasi risiko. Kondisinya akan lain dengan yang terjadi dalam beberapa waktu belakang ini (di bisnis reksa dana), jika investor dan fund manager sama-sama menganggapnya sebagai suatu risiko, sama halnya ketika sama-sama mendapatkan keuntungan.

Yang terjadi dalam 1 bulan terakhir justru sebaliknya, terjadi aktivitas pencairan reksa dana secara besar-besaran (redemption) yang dilakukan investor pada sejumlah perusahaan sekuritas, dan hal itu kemudian menimbulkan kepanikan pasar. Kondisi tersebut dalam situasi normal mungkin tergolong natural karena masing-masing pihak bergerak pada koridornya masing-masing. Hanya kondisinya terlihat lain karena berlangsung dalam situasi yang cepat, mendadak, dan mungkin terlambat diantisipasi.

Sebagai salah satu bentuk alternatif investasi, ketika investasi di reksa dana menunjukkan perlambatan return (meskipun sifatnya mungkin hanya situasional dan sementara), investor akan beralih ke investasi yang lain, yang tentu dianggap lebih prospektif dan menguntungkan sebagai alternatif atau substitusi investasi yang sebelumnya dijalankan.

Pada akhirnya investor mengambil keputusan untuk mencairkan reksa dana secara besar-besaran (redemption), sedangkan di sisi lain penarikan serentak tersebut tidak sejalan dengan likuiditas yang tersedia pada perusahaan fund management. Kondisinya kurang lebih mirip dengan rush yang terjadi pada perbankan pada pertengahan 1990-an, yang kemudian memunculkan program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pada prinsipnya, semua yang terjadi pada bisnis reksa dana dalam beberapa minggu belakangan ini semata-mata dinamika pasar dan tidak ada yang luar biasa (bila disikapi secara normal). Lain halnya bila perlambatan return reksa dana disikapi berlebihan, baik oleh investor (mungkin karena pada awalnya kurang mendapatkan informasi akan adanya risiko investasi di reksa dana) atau oleh fund management atau manajer investasi, karena terlambat dalam mereduksi disinformasi yang berkembang di kalangan investor. Mungkin saja memang kondisi yang terjadi saat ini tidak sempat terpikirkan sebelumnya, terutama mengenai kemungkinan-kemungkinan risikonya.

Keterbatasan likuiditas yang dimiliki manager investasi (karena redemption terjadi mendadak) memaksa fund management menjual sejumlah asetnya, salah satunya underlying asset dalam bentuk obligasi pendapatan tetap untuk mengatasi kekurangan likuiditas.

Masalahnya tidak berhenti disitu, karena kemudian kalaupun obligasi yang dijual ingin laku terjual dalam waktu yang cepat (apalagi pasar obligasi sedang kurang darah), fund management harus menggunakan discount rate tertentu (indikasinya terlihat dari discount rate obligasi rekap dan obligasi corporate). Jadi, sudah penilaian obligasi turun, kemudian terjadi redemption dan kondisi fund management sedang tidak likuid, serta pasar obligasi sedang kurang darah ditambah harus menggunakan discount rate tertentu, lengkaplah krisis yang dialami investor reksa dana dan fund management.

Situasinya menjadi semakin kompleks karena investor tercengang melihat nilai aset bersih yang diterimanya ternyata lebih rendah dibandingkan nilai aset bersih pada saat awal investasi di reksa dana atau NAB-nya tereduksi. Mereka kemudian menyalahkan fund manager sebagai penyebabnya.

Menyalahkan salah satu pihak tentu tidak menyelesaikan masalah karena semua yang terjadi adalah risiko investasi, sedangkan pada saat yang bersamaan proses edukasi, informasi, dan sinyal pasar kurang diperhatikan. Inilah risiko investasi yang hanya mengejar return, tetapi mengabaikan kemungkinan-kemungkinan risikonya atau tidak proporsional dalam hal menerapkan risk management.

Perkembangan dan kekhawatiran

Perkembangan industri reksa dana yang pesat dalam 2 tahun terakhir (tercermin dari nilai dan perubahan NAB) sebenarnya dibutuhkan untuk meningkatkan akumulasi pendanaan di dalam negeri atau mengurangi capital shortage. Apalagi NAB tahun 2004 sudah melebihi angka Rp 100 triliun, dan pola perkembangannya sudah terlihat sejak 2002.

Eksternalitas muncul apabila kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan kedewasaan informasi yang diterima investor dan agen-agen reksa dana yang mengelola aset, serta instrumen guaranteed fund-nya masih terbatas sehingga otomatis faktor keamanannya terkesan diabaikan, ditambah lagi kondisi tidak kondusifnya stabilitas makroekonomi.

Sebenarnya, jauh-jauh hari akan adanya kemungkinan potensi masalah sudah diingatkan Bank Indonesia sehingga hal itu seharusnya menjadi acuan bagi investor dan fund manager. Situasi makroekonomi saat ini memaksa otoritas moneter untuk secepat mungkin melakukan tight money policy (kebijakan uang ketat) dengan meningkatkan BI Rates dan giro wajib minimum (GWM).

Kebijakan moneter tersebut memaksa perbankan meningkatkan tingkat suku bunga funding, dengan tujuan menyerap likuiditas perekonomian (JUB), termasuk potensi likuiditas yang sebelumnya tertanam di reksa dana. Siapa yang tidak tertarik dengan tingkat suku bunga deposito yang kemudian meningkat, apalagi muncul ekspektasi BI akan tetap mempertahankan jurus kebijakan moneternya dalam beberapa waktu ke depan.

Masalah yang dihadapi oleh investor reksa dana sekarang ini, sekali lagi sudah diingatkan oleh otoritas moneter. Laporan Bank Indonesia (2004: 130-131) antara lain menjelaskan bahwa perkembangan industri reksa dana telah mengalami peningkatan pesat selama tahun 2004. Peningkatan industri reksa dana tersebut tidak terlepas peran jaringan perbankan sebagai agen penjualan.

Di samping memberi pengaruh positif, “diingatkan” bahwa “keterkaitan” antara industri reksa dana dengan perbankan berpotensi menimbulkan dampak yang meluas, apabila terjadi ketidakstabilan pada salah satu pihak.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, sejak 2003 Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran yang intinya berisi imbauan kepada perbankan untuk mengedepankan prinsip prudential (kehati-hatian) dalam melakukan praktik bisnis reksa dana. Pesan BI tersebut (apakah terlambat atau tidak) juga telah direspons Bapepam. Langkah Bapepam dalam merespons dinamika perkembangan reksa dana (yang direncanakan dan akan direalisasikan) tahun 2005 tidak hanya sebatas pemberlakuan marked-to-market, tetapi juga mengeluarkan ketentuan structured fund dan dianggap lebih aman, baik untuk perlindungan investor maupun fund management.

Produk structured fund tergolong lebih komprehensif karena tercakup di dalamnya capital guaranteed fund, principle guaranteed fund, dan insured fund, yang implementasinya tetap mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Perkembangan reksa dana yang sedemikian pesat menimbulkan dampak positif bagi perkembangan capital market di dalam negeri, tapi prinsip-prinsip idealnya belum sepenuhnya siap, terutama dalam hal informasi, prudential, dan edukasi, atau mungkin juga regulasi, sehingga pada akhirnya menimbulkan kontroversi.

Kontroversi sebenarnya dapat dihindari apabila investor mau mengurangi gerak cepat pencairan dananya dan memberi ruang yang lebih elastis kepada manajer investasi dalam menyelesaikan permasalahan penurunan NAB. Kalaupun penurunan tidak bisa dihindari, minimal penurunannya tidak sebesar sekarang.

Peran perbankan seharusnya lebih aktif dalam meredam redemption atau ikut bertanggung jawab mengatasi permasalahan industri reksa dana sekarang ini. Terlepas dalam posisi apa pun keterlibatan perbankan (apalagi sebagai agen pemasaran reksa dana), langsung atau tidak langsung juga ikut berperan bagi perkembangan industri reksa dana.

Rangkaian proses

Masalah redemption muncul karena investor melihat akan lebih menguntungkan melakukan investasi secara konvensional melalui bank dibandingkan dengan investasi di reksa dana. Menariknya investasi melalui bank karena suku bunga simpanan (terutama deposito) mulai meningkat signifikan dalam hitungan kurang lebih satu bulan terakhir, sejak kebijakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang mengambil keputusan untuk meningkatkan BI Rates. Kenaikan BI Rates sendiri terkait dengan langkah kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar.

Melihat ruwetnya masalah redemption dan tanpa harus saling menyalahkan, beberapa hal masih dapat dilakukan. Perbankan seharusnya membeli obligasi reksa dana dengan harga yang pantas (terutama perbankan yang juga bertindak sebagai agen pemasaran reksa dana). Minimal di atas angka penilaian dan menghindari discount rate,karena akhirnya pencairan dana tersebut juga akan terserap melalui kenaikan deposito perbankan.

Fund manager secepat mungkin mengomunikasikan masalahnya dengan investor. Minimal jangan sampai ada tekanan pencairan dalam jangka pendek karena hal ini adalah risiko bersama dan idealnya semua risiko tersebut sebelum sudah tercantum dalam kesepakatan investor dan fund manager. Sebab, pencairan secara bersamaan oleh investor hanya akan mengurangi nilai kupon bunga obligasi dan memperburuk angka penilaian obligasi, dan ujung-ujungnya mereduksi NAB dan tentu eskalasi kerusakannya akan makin parah.

Bapepam dan BI seharusnya memberikan informasi yang menyejukan pasar dan menghindari statement yang justru semakin memperparah keadaan, sebab BI Rates adalah suku bunga jangka pendek (tenor 1 bulan), sehingga sinyal perubahannya bisa dilakukan dalam dalam hitungan bulan, sepanjang kondisi makro ekonomi dan target inflasi dipandang cukup terkendali.

Sedikit banyak masalah redemption ada unsur keterlibatan perbankan. Kalaupun pada akhirnya dituding disinformasi yang terjadi disebabkan minimnya informasi risiko yang disampaikan agen-agen reksa dana, juga karena masih minimnya regulasi yang mengatur perkembangan reksa dana dan batasan-batasan keterlibatan perbankan di dalamnya.

Pemerintah secara bertahap mengambil kebijakan yang kembali dapat menggerakkan industri reksa dana, karena dalam banyak hal terlihat sisi positifnya, terutama membenahi regulasi (intrumen pasar dan produk) yang lebih adaptif terhadap besar kecilnya risiko, di samping meningkatkan aksesibilitas informasi yang mampu dengan cepat diserap investor dan memiliki resolusi tinggi.***

Penulis, Anggota Bidang III Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung-Koordinator Jawa Barat dan Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FE Unpas.
http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/globalisasi/artikel.php?aid=6233