March 14, 2008

Oleh ACUVIARTA

PERMASALAHAN kronis ekonomi Jabar saat ini salah satunya adalah berupa tingginya tingkat pengangguran. Penyebab pokoknya, terbatasnya kinerja lapangan usaha dalam menyerap pertambahan angkatan kerja. Sampai Agustus 2007, angkatan kerja di Jabar tercatat meningkat 3,87% dibandingkan angkatan kerja Agustus 2006. Tentu tak mudah menyediakan pekerjaan untuk para pencari kerja lama dan para pencari kerja baru itu.

Data BPS Jabar per Agustus 2007 menyebutkan, saat ini paling tidak ada sekitar 2,38 juta jiwa penganggur. Angka itu merupakan hasil penurunan 7% selama setahun terakhir. Yang memprihatinkan, separuhnya adalah pengangguran terdidik alias pernah mengenyam pendidikan formal.

Data lainnya, pengangguran di Jabar juga lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan. Paling tidak terdapat 1,48 juta jiwa pengangguran perkotaan di Jabar saat ini. Pertanyaannya, mengapa kita tidak mudah menurunkan angka pengangguran? Padahal jelas-jelas dalam sudut pandang ekonomi, tingginya angka pengangguran adalah indikasi menyia-nyiakan sumber daya. Sumber daya idle sebanyak itu kita asumsikan pasti ada keinginan untuk bekerja, tetapi sarana aktualisasinya kurang tersedia.

Jika dirunut lebih dalam, mengatasi pengangguran adalah masalah yang rumit. Serumit apa pun, jelas tidak ada alasan untuk berlama-lama melihat sumber daya manusia produktif kita tidak tereksploitasi sedemikian rupa. Kita mulai harus menghentikan menyesali banyak hal. Terutama karena terbatasnya kemampuan perekonomian, mulai dari kecenderungan investasi yang lebih padat modal hingga kepada persoalan kompetensi angkatan kerja yang tidak optimal sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi pengangguran adalah dengan menumbuhkan pelaku-pelaku kewirausahaan baru di dalam perekonomian. Untuk meningkatkan munculnya pelaku-pelaku kewirausahaan baru dalam perekonomian, ada baiknya kita melakukan beberapa hal. Pertama, komposisi penduduk bekerja di Jabar yang separuhnya bekerja di sektor pertanian dan perdagangan.

Berdasarkan komposisi itu, segala hal terkait bisnis dan usaha di kedua sektor itu harus lebih dipermudah. Masyarakat dan pemerintah perlu memberi semacam stimulasi insentif.

Kedua, dilihat dari komposisi penduduk bekerja, lebih dari sepertiganya adalah bekerja sebagai buruh/karyawan. Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan buruh/karyawan, perusahaan atau institusi diharapkan bisa mengembangkan potensi wirausaha anggota keluarga buruh/karyawannya. Program semacam itu dapat dilakukan sebagai bentuk realisasi corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

Kegiatan perusahaan dalam mendorong tumbuhnya home industry di kalangan anggota keluarga buruh/karyawannya tampaknya harus dicoba. Dorongan munculnya wirausaha baru dan pengembangan wirausaha eksis di lingkungan keluarga buruh/karyawan akan melengkapi apa yang sudah terlihat sekarang, seperti program pengembangan wirausaha bagi buruh/karyawan menjelang pensiun.

Ketiga, persentase penduduk miskin di Jabar (per Maret 2007) meningkat dibandingkan dengan Juli 2005. Data Juli 2005 menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin 13,06% (kota-desa). Per Maret 2007 persentasenya meningkat menjadi 13,55%. Untuk mengatasi jumlah penduduk miskin, tidak saja dilakukan melalui bentuk-bentuk subsidi pemenuhan kebutuhan pokok keluarga miskin, tetapi juga dapat dilakukan dengan menggali potensi kewirausahaannya. Oleh karena itu, program-program produktif bagi keluarga miskin tampaknya masih harus ditingkatkan.

Keempat, kendala berkembangnya wirausaha eksis dan wirausaha baru salah satunya karena persoalan permodalan. Untuk mendorong perkembangan wirausaha di kalangan masyarakat, tampaknya alokasi distribusi kredit juga harus memerhatikan potensi wirausaha hingga ke pelosok-pelosok daerah. Terkonsentrasinya distribusi kredit MKM hingga 48% di Kota Bandung bisa menjadi indikasi bahwa penyerapan kredit usaha MKM di daerah kurang optimal. Langkah sinergis ke arah peningkatan penyaluran kredit bagi usaha MKM tampaknya akan sejalan dengan berkembangnya linkage program yang secara aktif dilakukan perbankan dengan lembaga-lembaga keuangan ritel dan koperasi simpan pinjam serta adanya program penjaminan, dan kenginan bank umum untuk lebih mengembangkan sayap bisnis ritelnya.

Kelima, meski terkesan klasik, bentuk-bentuk pelatihan dan motivasi ke arah pengembangan wirausaha layak terus dilanjutkan. Langkah ini akan memberikan banyak manfaat bagi menyempitnya paradigma keengganan sebagian besar masyarakat untuk berwirausaha. Bentuk-bentuk pelatihan semacam itu tidak saja dilakukan bagi wirausaha eksis, tetapi juga dilakukan sejak di bangku-bangku kuliah. Kita mungkin cukup risau jika melihat hampir sebagian besar promosi kampus-kampus yang berupaya mencari mahasiswa jarang yang menonjolkan prestasi lulusannya dalam bidang wirausaha.

Ke depan jumlah kredit semester mata kuliah kewiraswastaan tampaknya harus diperbanyak. Padahal kita semua sangat yakin, dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan mungkin karena memang niatnya sejak awal memang ingin berwiraswasta, tidak jarang cukup banyak sarjana yang menjadi wirusaha setelah lulus kuliah. Budaya dismotivasi serta paradigma sebagian masyarakat yang menilai keberhasilan setelah lulus kuliah hanya dari keberhasilan bekerja formal menjadi buruh/karyawan juga mulai harus ditinggalkan. Bila tidak, bisa jadi akan semakin minim nantinya sarjana kita yang bercita-cita menjadi wirausahawan.

Jika digali, mungkin masih banyak langkah lain yang dapat dilakukan dalam mengembangkan tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru dalam suatu lingkungan perekonomian atau pemerintahan. Jelas tidak mudah mewujudkannya, tetapi upaya kuat ingin menjadikan Provinsi Jabar menjadi provinsi tempat tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru layak dijadikan visi utama rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) sekaligus pengembangan ekonomi Jabar ke depan. Tindak lanjutnya dapat diwujudkan melalui beragam strategi, kebijakan, program serta kegiatan yang mendukung atau menstimulasi eksis dan tumbuhnya wirausaha di dalam masyarakat. Mari kita wujudkan Provinsi Jabar sebagai provinsi terdepan dalam hal wirausaha. ***

Penulis, dosen Unpas dan Kepala Badan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jabar.

 

Sumber : Pikiran Rakyat Online