PIKIRAN RAKYAT
SENIN ( MANIS ) 18 MEI 2009
22 JUMADIL AWAL 1430 H
JUMADIL AWAL 1942.

ADB DAN MANAJEMEN UTANG

( oleh : Acuviarta , Dosen IE FE Unpas dan peneliti di lembaga Penlitian ( lemlit ) Universitas Pasundan ) ***

Asian Development Bank ( ADB ) baru saja menyelesaikan sidang tahunannya ke- 42 di Bali. Sejumlah kalangan di lingkungan pemerintahan mengklaim bahwa hasil yang di capai sukses dan sesuai dengan harapan. Sebagai tuan rumah sekaligus pemegang saham, logisnya kita memang harus menyukseskan acara itu. Apalagi, menurut Menteri Pariwisata, devisa kita bisa bertambah 7 miliar dolar AS ( kurang lebih Rp. 70 trilliun dengan asumsi kurs saat ini ) dari penyelenggaraan pertemuan itu.
Agenda lain yang juga penting dari pertemuan itu bagaiman kita bisa mendapatkan alokasi utang nonkomersial dari ADB, termasuk dana-dana khusus /darurat yang di anggarkan untuk kebtuhan khusus. Selain itu, karena pertemuan ADB juga dihadiri banyak negara-negara maju, kesempatan itu juga dapat digunakan pemerintah melobi sejumlah negara mengalirkan dana-dana hibah ke sejumlah aktivitas/kegiatan pembangunan.
Hasil kongkret dari pertemuan ADB jelas ditujukan ( paling tidak ) untuk sedikit membantu konsolidasi fiskal yang sekarang dilakukan pemerintah dalam mengatasi potensi membesarnya defisit APBN-P 2009. Stimulan anggaran memang perlu di perhatikan serius karena kita dihadapkan sejumlah persoalan. Tanpa ada skema pinjaman luar negeri nonkomersial, kita justru akan terperangkap pada beban utang jangka panjang yang semakin berat.
Sebelum krisis, total utang Indonesia mencapai sekitar 23 % dari PDB.Setelah terjadinya krisis, jumlah ini membengkak menjadi lebih dari 100 %. Tahun 1997, utang luar negeri Indonesia hanya mencapai Rp. 154 Trilliun, angka itu meningkat drastis menjadi Rp. 812 trilliun tahun 1998 akibat (salah satunya ) karena penerbitan obligasi rekap perbankan.
Alokasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) ketika itu mencapai Rp. 144,5 trilliun dengan total dana yang akhirnya dikeluarkan Rp. 650 trilliun. Belakangan arus modal masuk ke jangka pendek ( hot money ) juga mulai mengalir deras masuk ke bursa saham, begitu juga permintaan terhadap surat utang /obligasi negara.
Masalah yang lebih pentingjustru terletak pada manajemen pemanfaatan utang itu sendiri.Dalam keranga manajemen utang, banyak kalangan merekomendasikan perlunya pengelolaan utang pemerintah yang mempertimbangkan berbagai variable macro dan internasional, seperti tingkat bunga, nilai tukar, dan inflasi.
Penggunaan utang yang berasal dari dalam negeri dengan utang luar negeri idealnya dipisahkan. Kemudian juga disarankan penyaluran utang luar negeri lebih diarahkan pada infrastruktur produktif, sedangkan untuk sofcore project lebih baik didanai dengan pembiayaan domestic.Selain itu, perlu juga di lakukan proyek pembangunan yang bertujuan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, namun pada saat yang sama juga dapat distimulasikan unsure komersialnya.
Keraguan kurang optimalnya manajemen utang pemerintah diduga masih terus berlangsung.Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) semester II tahun 2008 yang dirilis bulan lalu mengisyaratkan lemahnya manajemen utang luar negeri pemerintah.Atasdasar itu, maka manajemen penggunaan utang luar negeri saat ini harus lebih diperhatikan sehingga hasil yang dicapai bisa optimal. Untuk mendukung itu, peran lembaga donor monitoring/supervisi penggunaan utang juga diharapkan juga lebih ditingkatkan ( oleh : Acuviarta , Dosen IE FE Unpas dan peneliti di lembaga Penlitian ( lemlit ) Universitas Pasundan ) ***