Juni 2009


PIKIRAN RAKYAT
SENIN ( PON ) 29 JUNI 2009
6 RAJAB 1430 H.
RAJAB 1942

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PRODUK LOKAL JABAR

Beberapa waktu lalu masyarakat kita pernah dihebohkan pemberitaan yang menyebutkan beberapa produk dan kesenian khas Indonesia di klaim oleh negara Malaysia. Kondisi itu tentu merugikan kita. Beberapa langkah dilakukan untuk menyelamatkan hak paten atas produk lokal itu, seperti hak paten batik pekalongan yang diharapkan belum lama lagi mendapatkan pengakuan dari UNESCO.
Begitupun dengan Jabar yang tidak kalah dengan daerah lainnya yang memiliki keanekaragaman produk khas. Misalnya, belakangan disinyalir ada usaha pihak luar yang ingin membudidayakan domba garut, tentunya perlu di sikapi oleh semua pihak.Perlindungan atas produk- produk lokal ini semestinya harus ditindaklanjuti untuk memberikan value added terhadap perekonomian masyarakat Jabar.
Diharapkan, produk- produk itu mampu memberikan penghasilan maksimal dan masyarakat lebih memilih mencari uang di kampungnya sendiri dan dengan sendirinya pula produk- produk itu tidak musnah dan tetap dinikmati dan dimiliki oleh generasi yang akan datang.
Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa langkah yang dapat di lakukan untuk menindaklanjuti usaha pemberdayaan ekonomi lokal dalam memperoleh value added- nya antara lain,skema pertama pemberian alokasi anggaran realistis untuk mendukung pengembangan usaha budidaya prodk lokal.
Skema ketiga adalah pengkaderan wirausaha yang konsen terhadap produksi produk-produk lokal yang memiliki daya saing.Cara ini adalah bagaimana masyarakat membentuk pola piker dan pandangan tentang pemberdayaan produk-produk lokal yang mampu berdiri sendiri di daerahnya sendidri dan tingginya kepercayaan diri untuk bersaing di luar daerahnya.
Begitupun dengan konsumen lokal, sudah saatnya mengubah pandangan yang selama ini beranggapan bahwa produk impor adalah masalah prestise.Situasi dan kondisi seperti ini menuntut komitmen baik dari produsen maupun konsumen.
Semua skema di atas tetntu membutuhkan sarana dan prasarana, kelembagaan yang baik dan payung hukum yang jelas, serta diharapkan pembuat kebijakan dan pihak terkait memahami dan mau peduli untuk masalah itu, sehingga diharapkan Jabar menjadi provinsi yang maju dengan kekuatan fondasi ekonomi lokalnya. ( DR. HR. Abdul Maqin SE, MP. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan dan Pengurus ISEI Jabar )

Iklan

PIKIRAN RAKYAT
KAMIS ( WAGE ) 25 JUNI 2009
2 RAJAB 1430 H
RAJAB 1942

NEOLIBERALISASI PERDAGANGAN

Semakin neoliberalisasi perdagangan dilakukan, mau tak mau produk lokal Indonesia di pasar global harus memiliki daya saing yang lebih kompetitif. Kemampuan bersaing produk harus pula dipahami sebagai keterkaitan antara sektor hulu dan hilir. Tujuannya tiada lain agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seimbang sekaligus melindungi produk lokal.
Seperti apa yang terjadi pada kasus batik lokal yang merupakan andalan produk asli bangsa Indonesia. Batik justru bisa diproduksi negeri Tirai Bambu ( Cina ) secara missal dan membanjiri pasar dalam negeri. Dapat dibayangkan , produk sekelas batik yang sudah ratusan tahun membumi dalam budaya Indonesia begitu mudah di produksi negeri orang tanpa komitmen yang jelas. Bagaimana dengan komoditas budaya Indonesia lainnya.jangan – jangan kasusnya serupa.?
Indonesia masuk ke dalam perdagangan General Agreement on Tariffs and Trade ( GATT ) cikal bakal pembentukan world Trade Organization ( WTO ). Di Asia, Indonesia masuk deklarasi Asia Pasific Economic Cooperation ( APEC ) tentang system perdagangan bebas dan investasi sampai 2010 untuk negara maju dan 2020 bagi negara berkembang. Untuk zona ASEAN, Indonesia masuk dalam ASEAN Free Trade Area ( AFTA ) dimulai 2002.
Neoliberalisasi perdagangan tentunya membuat Indonesia harus melakukan berbagai berbagai inovasi, mulai dari aksebilitas, perlindungan hokum dan hak paten / cipta, teknologi, hingga penetrasi pasar yang berdaya saing dan menjadi bagian pemasaran setiap produk lokal agar dapat diterima dipasar global dan diburu konsumen bangsa lain. Jika produk – produk lokal sudah memiliki daya saing, lambat laun peran pemerintah untuk menumbukan industri akan berkurang sbab masyarakat sudah lebih bangga dan memilih menggunakan produk dalam negeri.
Rakyat Indonesia boleh sedikit lega dengan pemberlakuan Instruksi President No. 2/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan regulasi guna mendorong tumbuhnya inovasi produk dalam negeri, yakni Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 35/2007 tentang Insentif bagi Riset Dunia Usaha. Namun PP tersebut tidak jalan karena tersandung belum adanya petunjuk pelaksanaan ( juklak ) untuk implementasinya.
Keterkaitan dengan perdagangan bebas, kesepakatan bilateral antara Indonesia dan berbagai negara masih tetap berjalan. Meski banyak tantangan yang dihadapi dari sisi angka penjualan ekspor ke negara counterpart, namun Indonesia belum bisa memanfaatkannya secara optimal, seperti melalui forum Economic Partnership Agreement ( EPA ) sebagai cerminan potensi nasional di pasar dunia.
Selama ini, posisi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas dunia relative kurang menguntungkan. Selain masih harus meningkatkan daya saing, pasar dalam negeri masih dijejali produk impor. Kondisi tersebut di khawatirkan akan memberi dampak negatif bagi Indonesia, terutama kalau tidak mampu menjadi pemasok kebutuhan produk di hasilkan oleh negara lain.
Berdaya saing dunia itu pada dasarnya berhubungan dengan biaya sehingga dapat dipastikan yang memenangi kompetisi itu adalah negara yang mampu memasarkan produk dengan harga paling rendah dengan kualitas terbaik. Biaya itu dapat dihubungkan ke dalam factor input ( seperti nilai tukar, upah domestik, biaya transfortasi, biaya komunikasi, perdagangan di lapangan, strategi perdagangan di lapangan, dan kemampuan memenuhi spesifikasi pasar.
Hal paling mendasar dari perekonomian global, yakni banyaknya manfaat yang dapat diambil dari perdagangan antarnegara. Jadi manfaat perdagangan internasional sesungguhnya lebih luas dari yang disadari mayarakat umum. Yang pasti, selama ini berkembang pendapat, perdagangan internasional akan sulit dilakukan di antara negara- negara yang mempunyai perbedaan jauh, baik dalam hal tingkat produktivitas maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi, dampak dari neoliberilisasi perdagangan tidak hanya berpengaruh terhadap produksi, namun juga dapat terjadi pada perubahan perilaku konsumsi. Di banyak negara termasuk Indonesia hal itu telah memengaruhi pola perilaku konsumsi masyarakat termasuk dalam menyikapi produk impor.
Dalam upaya peningkatan daya saing, bola ada di tangan pemerintah sebagai regulator, tepatnya dalam bentuk penerapan peraturan dan kebijakan yang mendukung dan mendorong perdagangan, karena pada dasarnya untuk berfungsi dengan baik, peraturan dan kebijakan yang mendukung dan mendorong perdagangan , karena pada dasarnya untuk berfungsi dengan baik, peraturan dan kebijakan itu harus tepat pada sasaran, seperti halnya, kebijakan perpajakan, sektor keuangan, rekomendasi pengembangan daya saing di pasar domestic, peningkatan daya saing berbasis teknologi, dan lain- lain.Jika semua itu berjalan mulus setidaknya produk lokal yang berdaya saing akan segera terwujud.
Penulis  Frof: H. Eddy Jusuf Guru Besar Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten, dpk Universitas Pasundan ( Unpas ) Bandung

PIKIRAN RAKYAT
RABU ( PAHING) 3 JUNI 2009
9 JUMADIL AKHIR 1430 H
JUMADIL AKHIR 1942

MENJAJAKAN JARGON-JARGON EKONOMI

Tim sukses kampanye capres-cawapres diharapkan tak membodohi rakyat dengan jargon ekonomi yang tidak jelas arahnya.Seperti yang terkuak saat ini, terkait dengan prinsip- prinsip ekonomi neoliberalis dan ekonomi kerakyatan. Bahkan, menjadi polemik antara ekonomi pasar dan ekonomi kerakyatan. Padahal, jika diperhatikan keduanya membahas hal yang sama ketika masuk dalam tataran implementasi.
Jadi, siapa pun nantinya capres-cawapres terpilih, tantangannya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan, bukan lagi sekedar retorika dan komoditas kampanye mereka, ketika ekonomi kerakyatan diklaim sebagai dewa penyelamat ekonomi nasional. Sekaligus tindak lanjut dalam pengembangan industri ekonomi kreatif ( IEK ) dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai esensi Inpres No. 2/2009.
Ketika pemerintah mengeluarkan Inpres No. 6/2007 tentang percepatan pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM, sebenarnya esensi inpres tersebut agar sektor riil dapat mampu bergerak sehingga daya serap terhadap perekonomian meningkat.Selain itu, dukungan di sektor ketenaga-kerjaan dan daya beli masyarakat meningkat. Pengembangan sektor riil dan UMKM tak dapat lepas dari komitmen pengembangan ekonomi kerakyatan.
Meski berganti presiden beberapa kali, dampak signifikan implementasi ekonomi kerakyatan ternyata belum begitu nyata. Bahkan, semua presiden mengaku telah menetapkan berbagai program pembangunan yang proekonomi kerakyatan, baik dalam bentuk mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, pemberdayaan sektor informal, maupun otonomi daerah. Semua mengklaim sama berhasilnya dan sektor ini selalu menjadi korban kebijakan – kebijakan dari keputusan pemerintah.
Alhasil, ketika kebijakan dan program itu digulirkan, justru diikuti semakin banyak UMKM yang mati suri. Yang lebih memprihatinkan, pemerintah seolah- olah membiarkan pasar- pasar tradisional yang notabene menjadi jantung ekonomi kerakyatan dan sektor riil bagi UMKM digusur paksa untuk bersaing dengan pasar- pasar modern dengan dalih globalisasi dan persaingan bebas. Akhirnya, satu demi satu pasar tradisional mati akibat kalah bersaing dengan pasar berlabel mini market, supermarket, hypermarket.
Sektor informal lain, seperti PKL bernasib sama. Akibat salah kebijakan pemerintah, mereka tergusur dari sudut perkotaan dengan dalih keindahan dan ketertiban kota. Sangat logis jika capres-cawapres memiliki komitmen menghidupkan kembali UMKM, sektor riil, dan laju ekonomi kerakyatan melalui basis simbiosis mutualisme melalui eksistensi pasar tradisional di perkotaan dan di pedesaan.
Satu kewajiban dan ajang pembuktian bagi capres-cawapres jika terpilih nanti adalah benar- benar mengimplementasikan eknomi kerkayatan yang dikumandangkan sebagai janji kampanye, bukan sebagai alat politik namun harus menjadi target politik dan terhindar dari banyak janji tanpa bukti.
Munculnya perdebatan mengenai neoliberalisme dengan ekonomi kerakyatan atau mempertentangkan model ekonomi,lainnya, tidak lagi relevan. Sebab, tidak ada negara yang menerapkan model ekonomi secara mutlak. Selain itu, model ekonomi liberal dan model ekonomi neoliberal, karena peran negara tetap besar dan member peran cukup luas kepada swasta untuk terus mengembangkan diri.
Suatu negara dapat dikatakan menerapkan model ekonomi liberal, ketika presentase impor terhadap PDB besar. Padahal, impor Indonesia hanya 29 persen dari PDB, sedangkan Malaysia 80 persen dari PDB. Persentase impor terhadap PDB negara lain, seperti Singapura, Thailand, Taiwan, dan Filipina juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia menyatakan terbuka, namun dalam tataran implementasinya ternyata tidak.
Ada yang terlupakan dalam konteks capres-cawapres. Mereka ternyata sama sekali tidak menyinggung koperasi yang merupakan kunci ekonomi kerakyatan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, institusi yang wajib dikembangkan adalah koperasi yang berwatak kerakyatan.
Sebenarnya, gagasan neoliberal di dasarkan pada Washongton Consenss, yakni larangan subsidi serta membiayai penyediaan dan pengelolaan barang/jasa public melalui istilah disiplin fiscal.Jadi, neoliberal mengharuskan pemerintah hanya menjadi regulator. Paham neoliberalisme merupakan fenomena social-politik yang biasanya dialamatkan kepada sekelompok penguasa dan intelektual di Barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik.Sebab, dalam system ekonomi tersebut mengrangi campur tangan pemerintah, dan kegiatan perekonomianakan lebih besar dilaksanakan pelaku-pelaku ekonomi. Sementara paham ekonomi mandiri, merpakan perekonomian yang mengandalkan kekuatan bangsa sendiri, ntuk mengelola sumber daya alam yang bertujuan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomimandiri juga tidak menolak pasar global, agar produk-produk lokal dapat bersaing di pasar dunia Internasional.***

Penulis : Prof. H. Eddy Jusuf ( Guru Besar Kopertis Wilayah IV Jabar- Banten, dpk Universitas Pasundan ( Unpas ) Bandung.

PIKIRAN RAKYAT
SELASA ( PAHING ) 23 JUNI 2009
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

KACANG KORO POTENSIAL BAGI JAWA BARAT

Untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional , diperlukan pencarian sumber – sumber pangan yang baru. Terutama, dalam pengembangan komoditas pengganti untuk komoditas- komoditas yang memiliki ketergantungan impor tinggi.
“ Salah satunya yang potensial dikembangkan Jabar adalah kacang koro pedang ( canavalia ensiformis ) sebagai pengganti kacang kedelai, “ ujar Rektor Universitas Pasundan (UNPAS ) Didi Turmudzi seusai penandatanganan kerja sama Unpas dengan Gerakan Ekonomi Rakyat Mandiri ( GERAM ), Senin ( 22/06).
Dikatakan, pada tahun 2007 saja untuk berbagai makanan berbasis kacang kedelai, Indonesia membutuhkan 2 juta ton kacang kedelai. Jumlah yang bisa dipenuhi oleh petani dalam negeri hanya 700 juta ton pertahun, sedangkan sisanya 1,3 juta ton di impor. Sebagian besar diimpor dari Amerka Serikat dan Cina.
Ironis memang, kita yang negara agraris sampai harus mengimpor kedelai dari negara lain.Dari negara kaya lagi. Apalagi, untuk menutupi selisih harga yang terlalu mahal, pemerintah harus memberi subsidi Rp. 1.000,00 untuk satu kilogram kedelai impor. Artinya, devisa kita juga ikut berkurang untuk ini,” kata Didi.
Oleh karena itu, menurut Didi, salah satu partisipasi Unpas dalam membangun ketahanan pangan adalah dengan mendukung pengembangan kacang koro secara menyeluruh. Mulai dari budi daya, pascapanen, sampai teknologi pengolahan menjadi produk pangan atau nonpangan.
“ Sejak awal tahun, kami pun melakukan diservikasi produk itu akan coba diterapkan di daerah – daerah perdesaan yang sedang dikembangkan menjadi produsen koro oleh Geram.Dengan demikian, hal itu bisa memberi nilai tambah ekonomis bagi petani koro dan pada saatnya memicu percepatan pengembangan kacang koro.
“ Selain dengan Geram, kami pun akan melakukan kerja sama dengan lembaga – lembaga lain, di antaranya Kadin Jabar yang juga mempunyai perhatian besar terhadap pengembangan koro. Kami menginginkan Jabar bisa menjadi gudangnya koro di tingkat nasional dan dengan kondisi aktual ini sangat ini sangat realistis,” ujar Didi.
Sementara Ketua Umum Geram Jabar Aceng Munawar mengatakan, saat ini kurang lebih ada 170 ha lahan pertanian di Jabar yang ditanami kacang koro. Tersebar di kabupaten Bandung , Kab Bandung Barat, Kab. Sumedang, Garut, Karawang, Bekasi, dan Cianjur.
Diprediksi pada Juli-Agustus 2009 dari lahan itu akan dipanen 1.190 ton kacang koro. Semua hasil panen di jamin akan bisa dijual karena Geram Jabar sudah memiliki kontrak penjualan dengan beberapa perusahaan. Malah, permintaan koro ini masih sangat tinggi. Tak hanya dalam negeri, beberapa pengusaha Korsel dan Eropa Timur juga sudah meminta,” kata Aceng.
Sebenarnya, jika Jabar ingin membuka sejuta lapangan pekerjaan, dengan memanfaatkan lahan- lahan kosong di tiga kabupaten saja untuk kacang koro, selesai sudah program itu,” ucap Aceng.

PIKIRAN RAKYAT

SENIN ( PAHING ) 8 JUNI 2009
14 JUNADIL AKHIR 1430 H
JUMADIL AKHIR 1942

EVALUASI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL

Krisis keuangan global terus menekan perekonomian Jabar. Tak urung banyak kalangan dibuat larut dalam kegamangan. Seberapa besar dampak krisis keuangan global melanda perekonomian Jabar hingga hari- hari belakangan ini tampaknya perlu kita evaluasi perjalanannya. Penularan krisis, salah satunya, masuk melalui jalur perdagangan ( trade channel ). Melalui jalur perdagangan, implikasinya kinerja ekspor pasti akan tertekan. Tertekannya kineja ekspor akan menstimulasi penurunan penyerapan tenaga kerja dan investasi.
Masalah desakan terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi dapat diatasi jika konsumsi regional tumbuh.Dengan demikian, melalui insentif ( kenaikan konsumsi ) regional bisa mengimbangi tekanan dampak penurunan ekspor.Peningkatan konsumsi rumah tangga regional sebenarnya sangat memungkinkan jika memperhatikan kenaikan pendapatan nominal dan rendahnya inflasi.
Masalahnya apakah cukup seimbang, antara kenaikan konsumsi domestik dan penurunan ekspor. Melihat pertumbuhan ekonomi yang melambat saat ini, beradunya dua kekuatan itu tidak seimbang. Karena faktor konsumsi rumah tangga inilah pertumbuhan eknomi Jabar masih positif.
Ada beberapa harapan yang masih bisa di kembangkan saat ini, meskipun pertumbuhan ekonomi sejumlah negara Asia negative. Akan tetapi, laju pertumbuhan ekonomi ( LPE) Cina dan India masih tetap positif. Disisi lain, muncul juga harapan berhasilnya upaya stimulus perekonomian yang dikembangkan sejumlah negara seperti Jepang dan Amerika Serikat.Termasuk stimulus perekonomian yang juga di keluarkan oleh sejumlah negara mitra dagang kita di Asia Tenggara. Menyikapi kondisi ini, diperlukan langkah agresif , baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun pengusaha. Langkah itu di antaranya meningkatkan kemampuan mengembangkan pasar ( market size ) ke negara- negara kawasan Afrika dan Timur Tengah.langkah tersebut tidak kalah penting dengan tetap berupaya memperkuat eksistensi peningkatan permintaan domestic ( regional ). Dengan demikian, melalui langkah itu reaksi langsung melambatnya permintaan ekspor sejumlah negara mitra tradisional bisa dibayangkan jika ekspor terus melambat tahun ini.Dengan berkurangnya aktivitas produksi ( riil ) yang kemudian bisa menekan kenaikan tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dalam spectrum yang lebih luas.***

(Penulis : Acuviarta Kartabi, pengurus ISEI Bandung Koordinator Jabar dan dosen IE Unpas serta STIE Ekuitas )

PIKIRAN RAKYAT
SABTU ( KLIWON ) 6 JUNI 2009
12 JUMADIL AKHIR 1430 H
JUMADIL AKHIR 1942

EKOWISATA,ETIKA, & PEMBANGUNAN EKONOMI

Pariwisata telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi glo- bal terbesar dan menjadi industri sipil terpenting di Dunia. Hampir 10 % jumlah pekerja di dunia, bekerja di sektor pariwisata dan tidak kurang dari 11 % GDP seluruh dunia berasal dari sektor ini. Di Indonesia, pariwisata juga memberikan kontribusi yang besar terhadap devisa negara. Seiring dengan perkembangannya, pariwisata di negara-negara berkembang telah menjadi sorotan para pemerhati lingkungan karena dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut cukup memprihatinkan. Pariwisata merupakan usaha yang sangat menguntungkan namun jika dilakukan secara missal ( mass tourism) dapat menimbulkan dampak negarif sebagai akibat dari kunjungan yang terlalu berlebihan.
Selain itu, pemeliharaan lingkungan alam tidak hentinya menjadi isu penting dalam berbagai forum dunia. Pariwisata merupakan salah satu industri yang tidak luput dari tuntutan aplikasi pengembangan industri berwawasan pemeliharaan lingkungan alam. Kerangka berpikir dan bekerja industri pariwisata berubah menjadi bagaimana mengembangkan pariwisata tanpa merusak alam namun justru memperbaiki dan memelihara alam.
Perumusan kerangka pengembangan pariwisata berwawasan pemeliharaan lingkungan adalah hal mendesak yang perlu direa-lisasikan. Makin mencuatnya isu pemeliharaandan pelestarian alam diekspresikan antara lain dalam bentuk greenspeak. Greenspeak itu sendiri berkonotasi mendalam untuk kemaknaan “ alam yang hijau dan terpelihara.” Oleh karena itu, serta merta muncul isu go green ( Cooper ; 1997 ; WTO ; 2000 ).
Isu lain yang lama mengglobal adalah back to nature. Kembali kea lam menjalar bukan saja di negara – negara maju tetapi jga Indonesia, Khususnya Jawa Barat. Jawa Barat berpeluang membangun kepariwisataan yang berkelanjutan melalui pemeliharaan lingkungan alam, dan ini sejalan dengan tujuan etika lingkungan yaitu untuk melindungi lingkungan,udara,air,bumi,dari kegiatan bisnis dan individu.
Wisata ekologis sebagai alternatif pengelolaan pariwisata “ ramah lingkungan.” Dalam model ekowisata ( ecotourism ), kegiatan pariwisata dikembangkan sebagai sebuah perjalanan ( wisata ) bertanggung jawab ke wilayah- wilayah alam, yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ( Western dalam Lindberg & Hawkins, 1993 ).
Menurut World Tourism Organization ( WTO ) dan United Nation Ecotourism Program ( UNEP), ekowisata setidaknya harus melingkupi, tidak hanya memberi perhatian pada alam, tetapi juga pada penduduk asli dan kultur umumnya di wilayah itu sebagai bagian dari pengalaman menarik pengunjung ( wisatawan). Wisata ekologis memliki muatan pendidikan dan interpretasi sebagai bagian yang ditawarkan pada wisatawan. Dengan demikian, wisata ekologis sebenarnya berupaya mengembangkan sumber- sumber lokal dan peluang kerja lokal menjadi potensi-potensi wisata dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat, sekaligus meningkatkan perhatian penduduk lokal dan pengunjung pda pelestarian alam. Selain itu, wisata ekologis ditujukan untuk mengurangi pengaruh negative pada alam dan social budaya masyarakat setempat, serta mendukung perlindungan dan pelestarian alam dengan memberikan manfaat dari pengelolaan alam tersebut.
Setiap daerah dituntut mengelola ekonominya untuk mendapatkan hasil- hasil pembangunan yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itu, disadari atau tidak, setiap daerah berupaya mengelola potensi ekonominya dengan segala keselarasan dan keseimbangan, alternatifnya adalah dengan mengembangkan ekowisata.
Kegiatan pariwisata dapat dikategorikan sebagai pariwisata ekologi jika memenuhi lima prinsip ekoturisme ( Cooper ; 1997 ) ( 1 ) prinsip sustainable adalah pariwisata yang berkonsntrasi pada penyokongan pelestarian alam ( 2 ) Lingkungan alam harus aman dan terjamin keselamatannya untuk dijadikan harta warisan bagi generasi mendatang ( 3 ) Pemeliharaan beragam makhluk yang ada di sekitarnya, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya appun yang berasal dari alam dan hidup di alam bersangkutan ( 4 ) Merumuskan perencanaan secara holistik dan mengimplementasikannya secara holistik pula. Harmonisasi alam dengan manusia dan totalitas lingkungan ( environmental integrity ) harus jadi kenyataan.5) Carring capacity, artinya seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata tersebut mendapat manfaat.Tingkat kemanfaatan harus di peroleh baik secara dimensional baik penyedia ataupun bagi wisatawan.
Pada tingkatan tertentu, pengembangan ekonomi berbasis wisata ekologis diyakini tidak semudah yang dibayangkan. Kendala utama yang menjadi persoalan adalah bagaimana menggunakan ruang ekologi sehingga bisa bersanding dengan pengembangan pariwisatanya.Disisi lain, dengan kesadaran penuh semua pemangku kepentingan ( stakeholder ) bahwa pemanfaatan yang ada tidak mungkin mengganggu eksistensi segala entitas yang menjadi komunitas obyek ekologi.Sebagai contoh adalah pemanfaatan hutan.Pemanfaatan hutan sebagai salah satu obyek wisata yang dapat mendatangkan nilai ekonomi harus sepenuhnya memperhatikan factor- factor yang sangat pundamental. Faktor- factor tersebut di antaranya menyangkut status / klasifikasi hutan, kesesuaiannya dengan rencana tata ruang dan wilayah ( RTRW ), dan keselarasan dengan daya dukung lingkungan.
Dengan memperhatikan prinsip- prinsip tadi dan dengan kesadaran brbuat etis terhadap lingkungan oleh semua pemangku kepentingan, penulis yakin ekowisata ini akan lebih berkembang di Jawa Barat. Love, care environment.***

Penulis : Dr. Hj. Erni R. Rusyani, SE, MSIE
Sekretaris Lemlit Unpas dan penulis buku “ Etika Lingkungan “

3618   Jakarta: CV Mini Jaya Abadi, 1997.xxxvi.; 880p.; ill.; 21cm.   Indonesia   Himpunan peraturan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah 1997 / 1998.    332/IND/H
                 
3619   Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996 xxxii.; 510p.; ill.;22cm.ISBN: 979-421-293-8   Krugman, Paul. R   Ekonomi Internasional Teori dan kebijakan ed 2 Buku Kedua Moneter    337.1/KRU/E
                 
 3620   Jakarta : LPFEUI, 1981.xiii.; 352p.; ill.; 20cm   Sukirno, Sadono   Pengantar terori makro ekonomi.    339/SUK/ P
                 
3621   Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996.x.;832p.; ill.; 23cm.ISBN:979-421-154-0   JHINGAN, ML.   Ekonomi pembangunan dan perencanaan.    338.9/JHI/E
                 
3622   Jakarta : Erlangga, 1989.xiv.; 232p.; ill.;24cm   Lipsey, Richard G   Pengantar Mikroekonomi. Ed 8, Jil 1.    338.5/LIP/P
                 
3623   Bandung: Pionir Jaya 1990.xii.; 136p.; ill.;20cm   Amidipradja, Talman   Neraca koperasi.    334/ AMI/ N
                 
3624   Yogyakarta:GadjahMada University Press, 1994.xii.; 302p.;ill.; 20cm.ISBN;979-420-186-3   Basalamah, Salim [ at.al ]   Penilaian kelayakan rencana penanaman modal.Sebuah studi proyek bermotif laba.-    332.6/BAS/P
                 
3625   Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1993.xvii.; 186p.;ill.;23cm ISBN:979-403-355-3   Suyatno, Thomas [ at. al ]   Dasar-dasar perkreditan Edisi 3.-    332.7/SUY/D
                 
3626   Jakarta: Erlangga, 1992.373p.; ill.; 23cm.   Salvatore, Dominick   Teori mikroekonomi. Ed 2. Seri  buku Schaum teori dan soal-soal    338.5/SAL/T
                 
3627   Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,1997.xxviii.; 338p.; ill.; 23 cm. ISBN;979-421-293-8   Krugman, Paul R Obstfeld, Maurice.   Ekonomi Internasional Teori dan kebijakan.E disi kedua Buku pertama : Perdagangan.    337/KRU/E
                 
3628   New York: McGraw-Hill, INc, 1995.xxiii.; 838p.;ill.;24cm ISBN:0-07-025214-9   Gujarati, Damodar.N   Basic Econometrics    330.01.5118/GUJ/B
       
                 
3629   Jakarta: LP3ES,1994 xlvi.; 376p.; ill.;22cm ISBN:979-8391-26-8   Djojohadikusumo, Sumitro.   Perkembangan pemikiran Ekonomi dasar teori Ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan.-    338.9/DJO/P
                 
3630   Yogyakarta:Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada , 1992.-xvii.; 318p.;ill.;22cm   Riyanto, Bambang   Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan.    332/RIY/D
                 
3631   Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1993.xvii.; 318p.; ill.;22cm   Riyanto, Bambang   Dasar- dasar pembelanjaan perusahaan.    332/RIY/D
                 
3632   Jakarta: LP3ES,1986 xiv.; 175p.;ill.;22cm   Partadiredja, Ace   Perhitungan pendapatan nasional.-    332.7/PAR/P
                 
3633   Jakarta: CV Haji Masaagung, 1994.xii.;282p.;ill.;20cm.ISBN:979-412-165-7   Hasibuan,Malayu SP   Manajemen Sumber daya manusia. Dasar dan kunci keberhasilan.    331.125/HAS/M
                 
3634   Jakarta: CV NovindoPustaka Mandiri,1997 x.; 199p.; ill.;27cm.   Indonesia   Deregulasi kebijaksanaan pemerintah 3 Nop-1997 bidang perindustrian dan perdagangan    381.340.959.8/IND/D
                 
3635   Jakarta: LP3ES,1992 xv.; 143p.; ill.;23cm ISBN;979-8015-92-4   Alun, Tawang   Analisa ekonomi utang Luar Negeri.    336.34/ALU/A
                 
3636   Yogyakarta: BPFE, 1992.xviii.; 234p.; ill.;22cm ISBN;979-503-021-3   Sudarman, Ari   Teori Ekonomi MikroEd 3. Buku 1.     338.5/SUD/T
                 
3637   Jakarta: gadjah Mada University Press,1996.xiv.; 339p.;ill.;20cm ISBN:979-420-332-7   Beattie, Bruce R Taylor, C.Robert.   Ekonomi produksi    338/BEA/E
                 
3638   Jakarta: Erlangga, 1994.x.; 276p.;ill.;23 cm.   Salvatore, Dominick   Ekonomi Internasional Edisi. Ketiga.Seri Buku Schaum.Teori dan soal-soal.    337.1/SAL/ E
                 
3639   Yogyakarta:BPFE, 1992.xii.; 256p.; ill.; 22cm ISBN: 979-503-048-5   NOPIRIN, PhD   Ekonomi Moneter Buku 1.-    332 / NOP / E
                 
 3640   Yogyakarta : Liberty  1992.x.; 230p.; ill.; 22cm ISBN;979-499-047-7   SOEDIYONO   Ekonomi makro: Pengantar analisis pendapatan nasional. Ed 5.-    339/ SOE / E
                 
 3641   Jakarta: LP3ES,1984 xix.; 406p.; ill.;22cm   Dajan, Anto   Pengantar Metode Statistik Jil. II.    312/ DAJ / P
                 
 3642   Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997.xiv.; 432p.;ill.; 22cm ISBN:979-421-412-4   Sukirno, Sadono   Pengantar teori mikroekonomi Ed 2.    338.5/ SUK / P
                 
 3643   Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1995.xiv.; 432p.;ill.;22cm ISBN:979-421-412-4   Sukirno, Sadono   Pengantar teori mikroekonomi Ed 2.    338.5/ SUK / P
                 
 3644   Jakarta:PT Gramedia  1991.xvii.; 142p.; ill.;22cm ISBN:979-511-109-4   Gilarso, Gieles   Pengantar Ilmu Ekonomi II. Buku panduan Mahasiswa.    330/ GIL / P
                 
 3645   Yogyakarta: BPFE, 1995.viii.; 400p.; ill.;22cm   Riyanto, Bambang   Dasar-dasar pembelan jaan perusahaan Ed 4 Cet 1.    332/ RIY / D
                 
 3646   Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997.v.; 690p.; ill.;29cm.   Indonesia   Agenda 21 Indonesia.Strategi Nasional untuk pembangunan berkelanjutan.    333.7/IND/A
                 
 3647   Jakarta: Erlangga, 1983.xii.; 420p.; ill.;21cm   Weston, J. Fred Brigham, Eugene   Manajemen keuangan [ Mangerial Finance] Jil 1, Ed 7.    658.15/WES/M
                 
 3648   Jakarta: Erlangga, 1992.xvi.; 520p.;ill.;23cm   Weston, J. Fred Brigham, Eugene   Manajemen keuangan [ Managerial Finance] Jil 2, Ed 8.    658.15/WES/ M
                 
 3649   Jakarta: PT Raja Grafindo persada,1994.xviii.; 312p.;ill.;20cm ISBN:979-421-153-2   Kartono, Kartini   Pemimpin dan kepemimpinan. Apakah pemimpin abnormal itu?-[ Edisi Baru ]-    303.34/KAR/P
                 
 3650   Jakarta: PT Raja Grafindo persada,1994.xviii.; 312p.;ill.;20cm ISBN:979-421-153-2   Kartono, Kartini   Pemimpin dan kepemimpinan. Apakah pemimpin abnormal itu?-[ Edisi Baru ]-    303.34/KAR/P
                 
 3651   Jakarta: Erlangga, 1991.viii.;308p.;ill.;23cm.   Flippo, Edwin B Masud, Moh   Manajemen personalia Ed 6. Jil 1.    658.3/FLI/M
                 
3652   Jakarta: Erlangga, 1991.viii.;308p.;ill.;23cm.   Flippo, Edwin B Masud, Moh   Manajemen personalia Ed 6. Jil 1.    658.3/FLI/M
                 
3653   Jakarta: Djambatan, 1994.ix.;270p.;ill.;20cm.ISBN:979-428-215-4   Nasution, Mulia   Manajemen personalia.Aplikasi dalam perusahaan.    658.3/ NAS / M
                 
3654   Yogyakarta: BPFE, 1992.vi.;260p.;ill.;22cm ISBN:979-503-054-1   Handoko, T. Hani   Manajemen personalia dan sumberdaya manusia ed 2.    658.303/ HAN / M
                 
3655   Jakarta: Bina Aksara  1992.x.; 478p.;ill.;24cm.   Anthony, Robert.N Dearden, John   Sistem pengendalian Manajemen Ed 6,Jil 1.    658.562/ANT/S
                 
 3656   Jakarta: Bina Aksara  1993.x.;542p.; ill.; 24cm.   Anthony, Robert.N Dearden, John   Sistem pengendalian Manajemen Ed 6,Jil 1.    658.562/ANT/S
                 
 3657   Jakarta: PT Gramedia , 1992.xiii.; 313p.;ill.; 23cm SBN:979-511-229-5   Gray, Clive [ at. al ]   Pengantar evaluasi proyek Ed 2.    658.404/GRA/P
                 
3658   Jakarta: PT Gramedia , 1992.xiii.; 313p.;ill.; 23cm SBN:979-511-229-5   Gray, Clive [ at. al ]   Pengantar evaluasi proyek Ed 2.    658.404/GRA/P
                 
3659   Yogyakarta:Liberty, 1985.viii.; 199p.; ill.;20cm   Pudjosumarto, Muljadi.   Evaluasi proyek. Uraian singkat dan soal jawab. Ed 2.    658.404/PUD/E
                 
 3660   Jakarta: FEUI,1988.v.; 184p.;ill.; 20cm.   KADARIAH   Evaluasi proyek. Analisa Ekonomis Ed 2.    658.404/ KAD/ E
                 
3661   Jakarta:Erlangga, 1992.xx.; 471p.;ill.; 23cm   Kotler, Philip   Manajemen pemasaran Ed 6. Jil 2.    658.8/KOT/M
                 
3662   Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1993.xxiv.; 400p.; ill.;24cm ISBN:979-8140-2713   SDA   Manajemen pemasaran Analisis, perencanaan implementasi dan pengendalian Ed 7, Volume satu.    658.8/ KOT / M
                 
3663   Yogyakarta: BPFE, 1992.xii.; 464p.; ill.;22cm   Handoko, T. Hani   Dasar-dasar manajemen dan operasi ed 1.    658.5/ HAN / D
                 
3664   Jakarta: Akademika pressindo, 1992.xii.;339p.;ill.;20cm.   Biegel, John. E   Pengendalian produksi Suatu pendekatan kuantitatif.     658.15/BIE/P
                 
 3665   Jakarta: Erlangga, 1992.xviii.; 707p.;ill.;22cm   Gibson, James L   Organisasi dan Manajemen. Perilaku struktur proses ed 4.    658.114.8/GIB/O
                 
3666   Jakarta: PT Prenhall indo, 1996.xiv.;349p.; ill.;27cm.ISBN:979-8901-09-6   Robbins, Stephen P   Perilaku Organisasi.Aplikasi. Jil. 1Ed Bahasa Indonesia.    302.35/ROB/P
                 
 3667   Jakarta : Lembaga penerbit FEUI,1993.xxii.; 342p.; ill.;27cm ISBN:979-8140-23-0   Assauri, Sofyan   Manajemen produksi dan operasi . Ed 4.    658.5/ASS/M
                 
 3668   Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992.xviii.;170p.;illp.;23cm   Davis, Gordon. B   Kerangka dasar. Sistem Informasi Manajemen. Bagian 1 Pengantar.Seri MJ No 90-A.    658.403/DAV/K
                 
 3669   Bandung:Lemlit Unpas Press, 1996.ix.;222p.; ill.;20cm.   Sudirman, Iman   Sistem Informasi MJ    658.403/SUD/S
                 
 3670   Jakarta: PT Gramedia, 1997.xvi.;502p.; ill.;22cm ISBN:979-605-782-4   Amsyah, Zulkifli   Manajemen sistem Informasi.    658.04/AMS/M
                 
 3671   New Jersey:Prentice Hall International,INC 1997.XL.;789p-1-35.; ill.; 26 cm.ISBN:0-13-261363-8   Kotler, Philip   Marketing Management International Edition.Ed 9. Analysis,planning Implemetation,and control.    658.8/KOT/M
                 
3672   Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994.xiv.;382p.;ill.;23cm ISBN:979-8170-17-2   Husnan, Suad Suwarsono   Studi kelayakan proyek. Ed 3.-    658.18/HUS/S
                 
3673   Jakarta:Bumi Aksara  1996.xix.; 377p.; 19 cm ISBN;979-526-100-2   Siagian, Sondang P   Manajemen Sumber Daya Manusia.    331.125/SIA/ M
                 
 3674   Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1989.xii,;281p.; ill.;22cm.   Meredith, Geoffrey   Kewirausahaan.Teori dan praktek.    658.420/MER/K
                 
 3675   Bandung: Mandar Maju, 1992.viii.;152p.; ill.;20cm ISBN:979-538-005-2   Sukarna.   Dasar- dasar Manajemen.-    658/SUK/D
                 
3676   Jakarta: Bumi Aksara, 1995.xii.; 154p.;ill.;20cm.ISBN:979-526-099-5   Sinungan, Muchda.rsyah   Produktivitas Apa dan bagaimana.    658.5/SIN/P
                 
 3677   Jakarta: Rajawali Pers, 1990.xxii.; 388p.; ill.;23cm.ISBN;979-421-252-0   Sujak, Abi   Kepemimpinan Manajer [Eksistensinya dalam perilaku organisasi].    658.42/SUJ/K
                 
3678   Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.xii.; 253p.;ill.; 23cm.ISBN: 979-412-080-4   Hasibuan, Malayu.SP   Manajemen Dasar, pengertian dan masalah.    658/HAS/M
                 
 3679   Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994 xxii.;374p.;ill.;19cm. ISBN:979-421-298-9   Kartono, Kartini   Psikologi sosial untuk Manajemen, perusahaan, dan industri.Edisi Baru. 1994.    302/KAR/P
                 
 3680   Bandung: Mandar Maju, 1995.vii.;180p.;20 cm. ISBN:979-538-099-0   Chidir Ali, Mohamad [ et. al ]   Kepailitan dan penun daan pembayaran[Faillissement & Surseance Van Betalling ]–    346.052/CHI/K
                 
 3681   Jakarta:CV Haji Masagung, 1991.x.; 151p.; 20 cm.ISBN;979-412-159-2   Zainun, Buchari   Administrasi dan Manajemen kepegawaian pemerintah Negara Indonesia.    353.001/ZAI/A
                 
 3682   Bandung:Mandar Maju, 1993.xvi.; 232p.;20cm.ISBN: 979-538-068-0   Effendi, Onong Uchjana.   Human Relations dan public relations.    659.2/EFF/H
                 
 3683   Yogyakarta:BPFE, 1994.x.; 490p.;ill.;22cm ISBN;979-503-076-0   Muljono, Teguh Pudjo   Aplikasi Akuntansi Manajemen dalam praktek perbankan Ed 2.    658.151/MUL/A
                 
3684   yogyakarta: BPFE, 1996.xii.;410p.;ill.;25cm ISBN:979-503-053-1   Supriyono, RA   Manajemen strategi dan kebijaksanaan bisnis. Ed 1.    658.870.2/SUP/M
                 
 3685   New York: John Wiley&Sons, INc,1994 xiv.;319p.;25 cm.ISBN;0-471-59576-4   Webster, Frederick E   Marketing -Driven Management.Using the new Marketing Concep to Create A Customer oriented company.    658.812/WEB/M
                 
3686   Bandung: Pustaka Setia, 1997.184p.; 20 cm.   Mustofa, H. Ahmad   IBD. Ilmu Budaya Dasar. Untuk IAIN, semua Fakultas dan Jurusan komponen MKU.    303.4/MUS/I
                 
3687   Bandung: Tarsito, 1993.vi.; ill.; 289p.; 20cm   Sudjana   Statistika. Untulk Ekonomi dan niaga II.Edisi Baru.    312/SUD/S
                 
3688   Bandung: Lemlit Unpas, 1996.xii,; 105p.; 20cm.ISBN;979-8973-04-6   Faridi, KH.Miftah [ dkk]   Materi pokok pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi.-    297.378/FAR/M
                 
3689   Yogyakarta:STIE,YKPN, 1991.xxviii.;ill.; 562p.;24cm.ISBN:979-8146-23-9   Mulyadi   Akuntansi Biaya. Ed5    657.42/MUL/A
                 
3690   Yogyakarta: Andi Offset, 1992.xiv.; ill.; 323p.; 22cm ISBN:979-533-083-7   Mardiasmo   Perpajakan Ed 2    336/MAR/P
                 
3691   Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1997.xiv.; ill.; 431p.;22cm.ISBN:979-421-412-4   Sukirno, Sadono   Pengantar Teori Mikroekonomi Ed 2.    338.5/SUK/P
                 
3692   Yogyakarta: BPFE, 1992.viii.; ill.; 241p.;23cm ISBN;979-503-100-7   Partadiredja, Ace   Pengantar Ekonomika Ed 4.    330/PAR/P
                 
3693   Yogyakarta:Kanisius 1994  211p.; 21cm.ISBN;979-497-100-6.   Soule, George   Pemikiran para pakar ekonomi terkemuka.Dari Aristoteles hingga Keynes.    330/sou/p
                 
3694   Yogyakarta: Liberty  1992.viii.; ill.; 243p.;22cm ISBN;979-499-117-1   Soediyono   Ekonomi Makro.Analisa IS-LM dan permintaan penawaran agregatif.Ed 3.    339/SOE/E
                 
3695   Jakarta: Erlangga,  1992.x.;ill.; 374p.;23cm   Bilas, Richard.A   Teori mikroekonomi. Ed 2.    338.5/BIL/T
                 
3696   Jakarta: LP3ES,1989 ix.;ill.;305p.;22cm.ISBN:979-8015-17-7   Mubyarto   Pengantar Ekonomi Pertanian. Ed 3.    338.1/MUB/P
                 
3697   Jakarta: Republik Indonesia, 1998.xvii.;ill.;492p.;27cm   Indonesia   Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran  1998/1999.    332/IND/N
                 
3698   Jakarta: Erlangga, 1990.xv.; ill.; 518p.;24cm   Lipsey, Richard G   Pengantar Makroekonomi . Ed 8.    339/LIP/P
                 
 3699   Yogyakarta: FEUII,1991.xiv.;ill.; 394p.;23cm   Soetrisno, MH   Pengantar Bisinis. Ed Revisi II.    338.04/SOE/P
                 
 3700   Jakarta: Salemba Empat, 11995.xxii.; ill.;346p.; 24cm ISBN;979-8190-17-3   Kotler, Philip   Manajemen pemasaranAnalisis,perencanaan,implementasi, dan pengendalian. Buku satu.    658.8/KOT/M
                 
3701   Jakarta: Erlangga, 1992.ill.; 161p.; 23cm.   Weston, J. Fred   Manajemen keuangan.Ed 8. Kunci /penyelesaian soal-soal.Jil 1.    658.15/WES/M
                 
3702   Bandung: Pionir Jaya  1993.viii.; ill.; 100p.;20cm   Choliq, Abdul [ dkk ]   Evaluasi proyek. [ suatu pengantar ]    658.404/CHO/E
                 
3703   Jakarta: PT Grameda, 1997.ixiii,;ill.; 211p.;20cm ISBN: 979-655-160-8   Macaulay, Steve Cook, Sarah   How to improve your Customer service. Kat meningkatkan pelaiyanan bagi pelanggan-    658.812/MAC/H
                 
3704   Jakarta: Erangga,1988 viii.; ill.;308p.;22cm.   Flippo, Edwin B Masud,dan Mas’ud, Moh    Manajemen personalia.Ed 6, Jil 1.    658.3/FLI/M
                 
3705   Jakarta: Erlangga, 1993.xii.; ill.;461p.;23cm.   Jauch, Lawrence.R dan Glueck, William   Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan Ed 3.    658.870/JAU/M
                 
 3706   Bandung: Lemlit Unpas press, 1996.ix., ill.; 222p.; 20cm   Sudirman, Iman.H dan Widjajani.   Sistem Informasi Manajemen.    658.404/SUD/S
                 
3707   Bandung: Lemlit Unpas press, 1996.ix., ill.; 222p.; 20cm   Sudirman, Iman.H dan Widjajani.   Sistem Informasi Manajemen.    658.404/SUD/S
                 
3708   Bandung: Lemlit Unpas press, 1996.ix., ill.; 222p.; 20cm   Sudirman, Iman.H dan Widjajani.   Sistem Informasi Manajemen.    658.404/SUD/S
                 
3709   NewYork: Irwin, Mc Graw-Hill, 1986.xii.; ill.;937p.;24cm ISBN; 0-256-14638-1   Bodie, ZVI   Invesment. Third Ed.    332.632/BOD/I
                 
3710   NewYork: Irwin, Mc Graw-Hill, 1986.xii.; ill.;937p.;24cm ISBN; 0-256-14638-1   Bodie, ZVI   Invesment. Third Ed.    332.632/BOD/I
                 
3711   New York: McGraw Hill Book Company  1985.xvii.;ill.;588p.; 23cm ISBN: 0-07-056513-9   Sharplin, Arthur   Strategic Management    658.4012/SHA/s
                 
3712   New Jersey: Prentice Hall, 1997.-xxxii.; ill.;659p.;26cm ISBN:0-13-486011-x   David, Fred, R   Strategic Management Sixth Edition.    658.4012/DAV/S
                 
3713   New Jersey: Prentice Hall, 1997.-xxxii.; ill.;659p.;26cm ISBN:0-13-486011-x   David, Fred, R   Strategic Management Sixth Edition.    658.4012/DAV/S
                 
3714   Jakarta: Erlangga  1997.xi.;ill.;445p.; 24cm.   Salvatore,Dominick   Teori Mikroekonomi ed 3.Seri buku Schaum teori dan soal-soal    338.5/SAL/T

Laman Berikutnya »