PIKIRAN RAKYAT
RABU ( PAHING) 3 JUNI 2009
9 JUMADIL AKHIR 1430 H
JUMADIL AKHIR 1942

MENJAJAKAN JARGON-JARGON EKONOMI

Tim sukses kampanye capres-cawapres diharapkan tak membodohi rakyat dengan jargon ekonomi yang tidak jelas arahnya.Seperti yang terkuak saat ini, terkait dengan prinsip- prinsip ekonomi neoliberalis dan ekonomi kerakyatan. Bahkan, menjadi polemik antara ekonomi pasar dan ekonomi kerakyatan. Padahal, jika diperhatikan keduanya membahas hal yang sama ketika masuk dalam tataran implementasi.
Jadi, siapa pun nantinya capres-cawapres terpilih, tantangannya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan, bukan lagi sekedar retorika dan komoditas kampanye mereka, ketika ekonomi kerakyatan diklaim sebagai dewa penyelamat ekonomi nasional. Sekaligus tindak lanjut dalam pengembangan industri ekonomi kreatif ( IEK ) dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai esensi Inpres No. 2/2009.
Ketika pemerintah mengeluarkan Inpres No. 6/2007 tentang percepatan pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan UMKM, sebenarnya esensi inpres tersebut agar sektor riil dapat mampu bergerak sehingga daya serap terhadap perekonomian meningkat.Selain itu, dukungan di sektor ketenaga-kerjaan dan daya beli masyarakat meningkat. Pengembangan sektor riil dan UMKM tak dapat lepas dari komitmen pengembangan ekonomi kerakyatan.
Meski berganti presiden beberapa kali, dampak signifikan implementasi ekonomi kerakyatan ternyata belum begitu nyata. Bahkan, semua presiden mengaku telah menetapkan berbagai program pembangunan yang proekonomi kerakyatan, baik dalam bentuk mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, pemberdayaan sektor informal, maupun otonomi daerah. Semua mengklaim sama berhasilnya dan sektor ini selalu menjadi korban kebijakan – kebijakan dari keputusan pemerintah.
Alhasil, ketika kebijakan dan program itu digulirkan, justru diikuti semakin banyak UMKM yang mati suri. Yang lebih memprihatinkan, pemerintah seolah- olah membiarkan pasar- pasar tradisional yang notabene menjadi jantung ekonomi kerakyatan dan sektor riil bagi UMKM digusur paksa untuk bersaing dengan pasar- pasar modern dengan dalih globalisasi dan persaingan bebas. Akhirnya, satu demi satu pasar tradisional mati akibat kalah bersaing dengan pasar berlabel mini market, supermarket, hypermarket.
Sektor informal lain, seperti PKL bernasib sama. Akibat salah kebijakan pemerintah, mereka tergusur dari sudut perkotaan dengan dalih keindahan dan ketertiban kota. Sangat logis jika capres-cawapres memiliki komitmen menghidupkan kembali UMKM, sektor riil, dan laju ekonomi kerakyatan melalui basis simbiosis mutualisme melalui eksistensi pasar tradisional di perkotaan dan di pedesaan.
Satu kewajiban dan ajang pembuktian bagi capres-cawapres jika terpilih nanti adalah benar- benar mengimplementasikan eknomi kerkayatan yang dikumandangkan sebagai janji kampanye, bukan sebagai alat politik namun harus menjadi target politik dan terhindar dari banyak janji tanpa bukti.
Munculnya perdebatan mengenai neoliberalisme dengan ekonomi kerakyatan atau mempertentangkan model ekonomi,lainnya, tidak lagi relevan. Sebab, tidak ada negara yang menerapkan model ekonomi secara mutlak. Selain itu, model ekonomi liberal dan model ekonomi neoliberal, karena peran negara tetap besar dan member peran cukup luas kepada swasta untuk terus mengembangkan diri.
Suatu negara dapat dikatakan menerapkan model ekonomi liberal, ketika presentase impor terhadap PDB besar. Padahal, impor Indonesia hanya 29 persen dari PDB, sedangkan Malaysia 80 persen dari PDB. Persentase impor terhadap PDB negara lain, seperti Singapura, Thailand, Taiwan, dan Filipina juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia menyatakan terbuka, namun dalam tataran implementasinya ternyata tidak.
Ada yang terlupakan dalam konteks capres-cawapres. Mereka ternyata sama sekali tidak menyinggung koperasi yang merupakan kunci ekonomi kerakyatan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, institusi yang wajib dikembangkan adalah koperasi yang berwatak kerakyatan.
Sebenarnya, gagasan neoliberal di dasarkan pada Washongton Consenss, yakni larangan subsidi serta membiayai penyediaan dan pengelolaan barang/jasa public melalui istilah disiplin fiscal.Jadi, neoliberal mengharuskan pemerintah hanya menjadi regulator. Paham neoliberalisme merupakan fenomena social-politik yang biasanya dialamatkan kepada sekelompok penguasa dan intelektual di Barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik.Sebab, dalam system ekonomi tersebut mengrangi campur tangan pemerintah, dan kegiatan perekonomianakan lebih besar dilaksanakan pelaku-pelaku ekonomi. Sementara paham ekonomi mandiri, merpakan perekonomian yang mengandalkan kekuatan bangsa sendiri, ntuk mengelola sumber daya alam yang bertujuan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomimandiri juga tidak menolak pasar global, agar produk-produk lokal dapat bersaing di pasar dunia Internasional.***

Penulis : Prof. H. Eddy Jusuf ( Guru Besar Kopertis Wilayah IV Jabar- Banten, dpk Universitas Pasundan ( Unpas ) Bandung.