PIKIRAN RAKYAT
KAMIS ( WAGE ) 25 JUNI 2009
2 RAJAB 1430 H
RAJAB 1942

NEOLIBERALISASI PERDAGANGAN

Semakin neoliberalisasi perdagangan dilakukan, mau tak mau produk lokal Indonesia di pasar global harus memiliki daya saing yang lebih kompetitif. Kemampuan bersaing produk harus pula dipahami sebagai keterkaitan antara sektor hulu dan hilir. Tujuannya tiada lain agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seimbang sekaligus melindungi produk lokal.
Seperti apa yang terjadi pada kasus batik lokal yang merupakan andalan produk asli bangsa Indonesia. Batik justru bisa diproduksi negeri Tirai Bambu ( Cina ) secara missal dan membanjiri pasar dalam negeri. Dapat dibayangkan , produk sekelas batik yang sudah ratusan tahun membumi dalam budaya Indonesia begitu mudah di produksi negeri orang tanpa komitmen yang jelas. Bagaimana dengan komoditas budaya Indonesia lainnya.jangan – jangan kasusnya serupa.?
Indonesia masuk ke dalam perdagangan General Agreement on Tariffs and Trade ( GATT ) cikal bakal pembentukan world Trade Organization ( WTO ). Di Asia, Indonesia masuk deklarasi Asia Pasific Economic Cooperation ( APEC ) tentang system perdagangan bebas dan investasi sampai 2010 untuk negara maju dan 2020 bagi negara berkembang. Untuk zona ASEAN, Indonesia masuk dalam ASEAN Free Trade Area ( AFTA ) dimulai 2002.
Neoliberalisasi perdagangan tentunya membuat Indonesia harus melakukan berbagai berbagai inovasi, mulai dari aksebilitas, perlindungan hokum dan hak paten / cipta, teknologi, hingga penetrasi pasar yang berdaya saing dan menjadi bagian pemasaran setiap produk lokal agar dapat diterima dipasar global dan diburu konsumen bangsa lain. Jika produk – produk lokal sudah memiliki daya saing, lambat laun peran pemerintah untuk menumbukan industri akan berkurang sbab masyarakat sudah lebih bangga dan memilih menggunakan produk dalam negeri.
Rakyat Indonesia boleh sedikit lega dengan pemberlakuan Instruksi President No. 2/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan regulasi guna mendorong tumbuhnya inovasi produk dalam negeri, yakni Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 35/2007 tentang Insentif bagi Riset Dunia Usaha. Namun PP tersebut tidak jalan karena tersandung belum adanya petunjuk pelaksanaan ( juklak ) untuk implementasinya.
Keterkaitan dengan perdagangan bebas, kesepakatan bilateral antara Indonesia dan berbagai negara masih tetap berjalan. Meski banyak tantangan yang dihadapi dari sisi angka penjualan ekspor ke negara counterpart, namun Indonesia belum bisa memanfaatkannya secara optimal, seperti melalui forum Economic Partnership Agreement ( EPA ) sebagai cerminan potensi nasional di pasar dunia.
Selama ini, posisi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas dunia relative kurang menguntungkan. Selain masih harus meningkatkan daya saing, pasar dalam negeri masih dijejali produk impor. Kondisi tersebut di khawatirkan akan memberi dampak negatif bagi Indonesia, terutama kalau tidak mampu menjadi pemasok kebutuhan produk di hasilkan oleh negara lain.
Berdaya saing dunia itu pada dasarnya berhubungan dengan biaya sehingga dapat dipastikan yang memenangi kompetisi itu adalah negara yang mampu memasarkan produk dengan harga paling rendah dengan kualitas terbaik. Biaya itu dapat dihubungkan ke dalam factor input ( seperti nilai tukar, upah domestik, biaya transfortasi, biaya komunikasi, perdagangan di lapangan, strategi perdagangan di lapangan, dan kemampuan memenuhi spesifikasi pasar.
Hal paling mendasar dari perekonomian global, yakni banyaknya manfaat yang dapat diambil dari perdagangan antarnegara. Jadi manfaat perdagangan internasional sesungguhnya lebih luas dari yang disadari mayarakat umum. Yang pasti, selama ini berkembang pendapat, perdagangan internasional akan sulit dilakukan di antara negara- negara yang mempunyai perbedaan jauh, baik dalam hal tingkat produktivitas maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi, dampak dari neoliberilisasi perdagangan tidak hanya berpengaruh terhadap produksi, namun juga dapat terjadi pada perubahan perilaku konsumsi. Di banyak negara termasuk Indonesia hal itu telah memengaruhi pola perilaku konsumsi masyarakat termasuk dalam menyikapi produk impor.
Dalam upaya peningkatan daya saing, bola ada di tangan pemerintah sebagai regulator, tepatnya dalam bentuk penerapan peraturan dan kebijakan yang mendukung dan mendorong perdagangan, karena pada dasarnya untuk berfungsi dengan baik, peraturan dan kebijakan yang mendukung dan mendorong perdagangan , karena pada dasarnya untuk berfungsi dengan baik, peraturan dan kebijakan itu harus tepat pada sasaran, seperti halnya, kebijakan perpajakan, sektor keuangan, rekomendasi pengembangan daya saing di pasar domestic, peningkatan daya saing berbasis teknologi, dan lain- lain.Jika semua itu berjalan mulus setidaknya produk lokal yang berdaya saing akan segera terwujud.
Penulis  Frof: H. Eddy Jusuf Guru Besar Kopertis Wilayah IV Jabar & Banten, dpk Universitas Pasundan ( Unpas ) Bandung