PIKIRAN RAKYAT
SENIN ( PON ) 29 JUNI 2009
6 RAJAB 1430 H.
RAJAB 1942

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PRODUK LOKAL JABAR

Beberapa waktu lalu masyarakat kita pernah dihebohkan pemberitaan yang menyebutkan beberapa produk dan kesenian khas Indonesia di klaim oleh negara Malaysia. Kondisi itu tentu merugikan kita. Beberapa langkah dilakukan untuk menyelamatkan hak paten atas produk lokal itu, seperti hak paten batik pekalongan yang diharapkan belum lama lagi mendapatkan pengakuan dari UNESCO.
Begitupun dengan Jabar yang tidak kalah dengan daerah lainnya yang memiliki keanekaragaman produk khas. Misalnya, belakangan disinyalir ada usaha pihak luar yang ingin membudidayakan domba garut, tentunya perlu di sikapi oleh semua pihak.Perlindungan atas produk- produk lokal ini semestinya harus ditindaklanjuti untuk memberikan value added terhadap perekonomian masyarakat Jabar.
Diharapkan, produk- produk itu mampu memberikan penghasilan maksimal dan masyarakat lebih memilih mencari uang di kampungnya sendiri dan dengan sendirinya pula produk- produk itu tidak musnah dan tetap dinikmati dan dimiliki oleh generasi yang akan datang.
Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa langkah yang dapat di lakukan untuk menindaklanjuti usaha pemberdayaan ekonomi lokal dalam memperoleh value added- nya antara lain,skema pertama pemberian alokasi anggaran realistis untuk mendukung pengembangan usaha budidaya prodk lokal.
Skema ketiga adalah pengkaderan wirausaha yang konsen terhadap produksi produk-produk lokal yang memiliki daya saing.Cara ini adalah bagaimana masyarakat membentuk pola piker dan pandangan tentang pemberdayaan produk-produk lokal yang mampu berdiri sendiri di daerahnya sendidri dan tingginya kepercayaan diri untuk bersaing di luar daerahnya.
Begitupun dengan konsumen lokal, sudah saatnya mengubah pandangan yang selama ini beranggapan bahwa produk impor adalah masalah prestise.Situasi dan kondisi seperti ini menuntut komitmen baik dari produsen maupun konsumen.
Semua skema di atas tetntu membutuhkan sarana dan prasarana, kelembagaan yang baik dan payung hukum yang jelas, serta diharapkan pembuat kebijakan dan pihak terkait memahami dan mau peduli untuk masalah itu, sehingga diharapkan Jabar menjadi provinsi yang maju dengan kekuatan fondasi ekonomi lokalnya. ( DR. HR. Abdul Maqin SE, MP. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan dan Pengurus ISEI Jabar )