PIKIRAN RAKYAT
SENIN ( PAHING ) 13 JULI 2009
20 RAJAB 1430 H
RAJAB 1942

KEMISKINAN BUKAN HANYA KRITERIA DAN JUMLAH.

Kemiskinan menjadi topic utama kampanye pilpres yang baru saja kita lalui. Untuk itu, sepertinya kita tidak usah meragukan lagi komitmen presiden terpilih dalam pengurangan tingkat kemiskinan dibutuhkan kemampuan untuk memotret lebih dalam kantong – kantong kemiskinan, baru kemudian disusun tindakan nyata yang simultan untuk menguranginya. Jumlah penduduk miskin Jabar ( data BPS ) per Maret 2009 mencapai 4,9 juta jiwa. Jumlah itu kurang lebih setara dengan dua kali jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2007.
Masalah kemiskinan tidak saja menyangkut masalah jumlah, tetapi juga ukuran kemiskinan itu sendiri. Meskipun dibandingkan dengan Maret tahun lalu sudah terjadi kenaikan garis kemiskinan, nilai kenaikan tersebut tampaknya masih sangat minimalis, dengan nilai garis kemiskinan sebesar RP. 200.262 per kapita per bulan atau kurang lebih setara RP. 6.687.00 per kapita per hari. Bisa dibayangkan apa yang bisa di perbuat 4,9 juta jiwa penduduk miskin dengan pengeluaran perkapita perhari hanya RP. 6.687.00.
Dilihat lebih dalam, peranan pengeluaran garis kemiskinan sampai detik ini peranan komoditas makanan masih yang paling tinggi. Fenomena ini sekilas mengandung dua pemahaman. Pertama tidak boleh tidak bahwa harga komoditas makanan harus tetap terjaga harganya pada tingkat yang rendah.
Akan tetapi, yang penting adalah bagaimana meningkatkan kemampuan keluarga miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Untuk itu, jawabannya adalah menciptakan lapangan kerja.Kemiskinan pedesaan jelas bisa diberantas dengan mengembangkan sektor pertanian.
Masalah kemiskinan di perkotaan sekali lagi juga tidak kalah rumit.Perkembangan bisnis ekonomi di perkotaan adakalanya kurang berpihak terhadap kemungkinan terserapnya penduduk miskin untuk masuk ke lapangan kerja yang disediakan sektor modern di perkotaan. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM keluarga miskin. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya penduduk miskin dibutuhkan kemampuan mengakses peningkatan komoditas nonmakanan ( pendidikan, kesehatan, sandang, dan perumahan ). Oleh karena itu, melihat kondisi saat ini, maka sejumlah program pemerintah terkait Beras Miskin, Program Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin, Batuan Operasional, dan perumahan bagi keluarga miskin jelas masih terus harus dilanjutkan.
Komoditas makanan apa saja yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS yang mencolok adalah beras, gula pasir, telur, mi instan , tempe, dan tahu. Untuk itu, komoditas – komoditas tersebut harus diupayakan harganya dapat lebih terkendali . Beras karena di kabarkan sudah swasembada dan stoknya di gudang – gudang Bulog cukup, maka dapat diyakini ke depan harganya akan relative lebih stabil. Meskipun bukan karena factor meningkatnya produksi dan stok, masalah distribusi, dan perubahan ongkos biaya produksi, tetapi paling tidak kalau terjadi kenaikan maka masalahnya bisa diketahui sehingga penuntasan masalahnya juga relatif lebih dimudahkan. Untuk gula pasir, tampaknya insentif terhadap industri gula nasional hars di berikan, begitu juga terhadap perkebunan tebu. Terkait kenaikan harga tempe dan tahu, masalahnya lebih kepada upaya pengurangan kenaikan biaya produksi non bahan baku, sebab jika di lihat dari data – data terakhir menunjukan bahwa produksi non bahan baku, sebab jika dilihat dari data – data terakhir menunjukan bahwa produksi kacang kedelai sudah jauh lebih tinggi di bandingkan tahun – tahun sebelumnya.
Terkait kenaikan pengeluaran untuk komoditas mie instan, pendekatannya bisa melalui kebijakan pemerintah. Langkah ini sangat memungkinkan karena produksi mie instan di dalam negeri di kuasai oleh segelintir pemain.
Penetrasi masuknya pemerintah bisa melalui kebijakan terkait impor bahan baku utama ( gandung/ terigu ) atau melalui insentif – insentif lain yang bisa menekan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen mie instan.
Terakhir, bahwa masalah kemiskinan di Indonesia bukan semata- mata masalah hitungan garis kemiskinan dan jumlahnya. Yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana menyesuaikan indicator kemiskinan agar dapat sesuai dengan kehidupan yang dianggap laya dan bermartabat saat ini. Bayangkan, di AS dan Eropa ( data OECD: 2005 ), sapi saja mendapat subsidi pemerintah RP. 810.00.00/ bulan/ ekor sapi, di Jepang untuk tiap hektare lahan pertanian mendapat subsidi Rp. 8,1 juta / hektare/ bulan . Setelah hampir 64 tahun merdeka, ada 4,9 juta penduduk jabar ( 32,5 juta jiwa di Indonesia ) yang pengeluaran perkapitanya ( hanya setara 1/4 subsidi untuk sapi di AS dan Eropa.

Penulis : ACUVIARTA KARTABI, Dosen FE Unpas dan peneliti ISEI Bandung Koordinator Jabar.