PIKIRAN RAKYAT
KAMIS ( PON ) 9 JULI 2009
16 RAJAB 1430 H
RAJAB 1942

REVITALISASI PEMBANGUNAN EKONOMI JABAR

Pada dasarnya pembangunan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dari kondisi tertentu ketingkat yang lebih baik . Demikian halnya dengan pembangunan di Jawa Barat .Berdasarkan perkiraan indikatif, proses perubahan dinilai relative masih mengalami perlambatan pembangunan mencerminkan upaya pembangunan belum seimbang dengan potensi daerah yang tersedia. Kondisi ini tentu memerlukan kebijakan konkret yang dapat mengakselerasi pencapaian kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.
Beberapa indikasi perlambatan pembangunan dapat diungkapkan dengan beberapa hal. Antara lain, indeks pembangunan manusia (IPM ) yang belum mencapai 80, persen , laju proses transformasi structural dari pertanian ke industri manufaktur yang belum berjalan sepenuhnya. Kemudian persentase jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka yang masih tinggi dan daya saing rata – rata hasil industri belum mampu mengimbangi produksi berskala internasional. Selanjutnya, disparitas pembangunan antar daerah di beberapa kawasan, dan ketersediaan infrastruktur yang belum bertambah secara signifikan selama 5 tahun terakhir.

Sepuluh Masalah
Mengapa proses pembangunan daerah berjalan lambat? (1). Manajemen Pembangunan belum terpadu dan tersinergi dalam jalinan sinkronisasi rencana pembangunan daerah yang kuat dan terukur. ( 2 ) perencanaan pembangunan belum sepenuhnya tersusun berdasarkan penggalian hak dasar dari keinginan masyarakat secara utuh ( bottom-up planning ). (3) Komunikasi pembangunan terpolarisasi pada standardisasi kerja yang kurang fleksibel sehingga tidak berlangsung efektif. ( 4 ) Iklim investasi kurang mendapat dukungan dari segi pemasaran dan kemampuan memaparkan prospek investasi yang akan dihasilkan. ( 5 ) Aparatur daerah belum memiliki peluang yang cukup dan luas untuk membangun budaya profesional yang kompetitif. ( 6 ) penerapan kepemimpinan di dalam satuan kerja pemerintah daerah masih konservatif sehingga menciptakan kekakuan dalam bertindak dan bersikap. ( 7 ) Aparatur daerah kurang memahami bagaimana membawa proses pembangunan yang sebenarnya ke sasaran pembangunan yang sesungguhnya yakni pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. ( 8 ) Anggaran pembangunan daerah belum sepenuhnya berbasis pada kompetensi dalam menjalankan tugas – tugas kepemerintahan. ( 9 ) Jumlah penduduk cenderung kurang terkendali yang dapat berpengaruh pada ketidak seimbangan antara alokasi biaya pembangunan dan anggaran pembangunan yang tersedia. ( 10 ) Tata kelola birokrasi yang terkesan belum mampu menerjemahkan visi dan misi peminpin daerah.
Berkenaan dengan penjelasan tersebut, semestinya pembangunan Jawa Barat mengambil langkah- langkah penilaian dan perbaikan agregatif terhadap manajemen pembangunan daerah. Perubahan mendasar hendaknya diawali dengan mengevaluasi organisasi kepemerintahan daerah berdasarkan suatu manajemen modern yang jauh lebih terukur kebrhasilannya.

Optimalisasi Potensi
Setelah perbaikan budaya birokrasi dan manajemen kepemerintahan, langkah, berikutnya adalah melakukan optimalisasi potensi daerah. Jawa Barat sangat di kenal sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri manufaktur, sektor- sektor ini menjadi sektor andalan yang dapat memberi kontribusi besar bagi peningkatan produk domestic regional bruto ( ( PDRB ). Oleh karena itu, sebaiknya focus kebijakan pembangunan daerah mengarah pada penguatan dan pemberdayaan di empat sektor andalan tersebut. Dengan kata lain, perlu pembentukan aliansi kebijakan pada satuan kerja pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya berada di bidang ekonomi. Selanjutnya secara diametral dan determinatif bersama – sama memfokuskan pola tindak kerja yang berorientasi pada peningkatan produktivitas empat sektor andalan.
Peningkatan produktivitas empat sektor andalan akan menciptakan suatu proses efek sebar ( multiplier effect ) yang berpotensi menciptakan kesempatan kerja . Proses efek sebar secara langsung ataupun tidak langsung akan mendorong terbentuknya pola pembangunan yang terkait ke belakang ( back word linkage ) dan terkait ke depan ( forward linkage )
Proses dorongan akan terjadi pada sektor infrastruktur , teknologi dan sumber daya manusia. Dorongan di sektor infrastructure dan teknologi terjadi karena terdapat tuntutan permintaan pemenuhan kebutuhan dalam pencapaian efisiensi. Sementara ketersediaan SDM dimaksudkan sebagai upaya percepatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Permintaan lebih di dasarkan pada upaya mendukung proses produksi yang bertumbuh dan berkembang di empat sektor andalan.
Peningkatan produksi harus pula diikuti dengan pengelolaan pasar yang responsif terhadap produksi empat sektor andalan. Sebab, pengelolaan pasar merupakan salah satu bagian terpenting dan strategis dalam pengelolaan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah di tingkat daerah dapat menyikapi dinamika pasar melalui peran regulasi dan penyediaan insentif yang dapat membawa penguat usaha ekonomi daerah.
Pemerintah daerah terutama satuan kerja pemerintah daerah yang berperan sebagai leading sector pada empat sektor andalan sebaiknya memahami perubahan – perubahan di pasar. Di antaranya perubahan harga hasil produksi ataupun bahan baku, perbedaan harga akibat persaingan, diskriminasi harga dan penetrasian kecukupan persediaan. Tanpa sikap aktif yang pro- pasar, sulit bagi daerah untuk memelihara kuantum proses pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan. Sebab, pasar dan peran empat sektor andalan merupakan elemen pokok yang diharapkan dapat menjadi pendorong daya ungkit ( leverages ) pembangunan daerah.
Jawa Barat adalah daerah yang memiliki potensi pasar yang cukup luas. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang diperkirakan mencapai 40 juta jiwa. Bilamana dua pertiga pangsa pasar dari potensi pasar ini dapat diraih, diperkirakan empat sektor andalan akan semakin luas mengingat Jawa Barat adalah daerah yang mampu berperan bagi penyediaan bahan baku industri nasional. Hal itu memosisikan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif sektor andalan Jawa Barat akan menyebarkan daya ungkit ke bidang – bidang pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan keamanan.

Penguatan Ekonomi
Meskipun Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif, bukan berarti pemerintah daerah bertahan pada sikap yang pasif. Justru keunggulan potensi daerah dan pangsa pasar yang cukup luas hendaknya dijadikan sebagai landasan pacu penguatan ekonomi daerah. Langkah- langkah yang dapat dilakukan bagi penguatan ekonomi daerah, meliputi penguatan pelaksanaan APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ). Penguatan sektor moneter dan sektor keuangan, penguatan sektor riil, dan sektor utilitas.
Penguatan pelaksanaan APBD tertuju pada maksimalisasi ketersediaan anggaran sesuai dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Penggunaan ketersediaan anggaran harus dapat memenuhi standarisasi daya serap anggaran. Selain itu, diperlukan suatu aliansi strategis antara instansi pemerintah di daerah dan swasta dengan pola equal partnership. Aliansi strategis berorientasi pada sinergitas fungsi sesuai dengan porsi masing – masing menyangkut program- program pembangunan social ekonomi
Penguatan sektor moneter lebih di bebankan kepada tim pengendali inflasi untuk menjaga stabilitas harga – harga. Sebaiknya di bentuk tim pengendali peran serta sektor perbankan dalam pembiayaan usaha ekonomi daerah. Tim ini memberi evaluasi sejauh mana peran intermediasi peranan di daerah sudah menjalankan fungsinya sebagai agent of development di daerah. Evaluasi juga dapat diikuti dengan penyamapaian rekomendasi mengenai kualitas peran intermediasi dan tingkat kolektibilitas sektor usaha daerah. Sementara di sektor keuangan, diperlukan suatu mekanisme penyertaan modal atau equity financing terhadap usaha ekonomi produktif di sektor – sektor andalan.
Penguatan sektor riil ditujukan pada peningkatan produktivitas di sektor industri manufacture yang di dukung oleh sektor pertanian berpola industri.Tidak kalah pentingnya adalah penguatan di sektor perdagangan yang berbasis daya saing dan penguasaan pasar dalam negeri .
Penguatan sektor fiscal ( pelaksanaan APBD ), sektor moneter, sektor keuangan akan lebih efektif bila memperoleh insentif dari sektor utilitas adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar proses pembangunan ekonomi daerah.

Catatan akhir
Perlambatan pembangunan ekonomi daerah tidak semestinya terjadi apabila daerah mampu mengoptimalkan potensi daerah.Optimalisasi akan meningkatkan nilai tambah jika diikuti dengan langkah- langkah penguatan ekonomi daerah. Dengan demikian, revitalisasi pembangunan ekonomi akan menciptakan akselerasi pembangunan daerah yang menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Semoga***

Penulis : oleh COKI AHMAD YAHWER. ( Sekretaris LP3E Kadin Provinsi Jawa Barat. ISEI, dan wakil Ketua Dewan Pengembangan Ekonomi ( DPE ) Kota Bandung.