Evaluasi Kondisi Industri Nasional

BANDUNG, (PR).-
Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh mengenai kondisi industri nasional, sebelum membuat berbagai perjanjian terkait dengan pembuatan pasar bersama dengan negara-negara lain. Dengan demikian, perjanjian tidak mendorong ke dalam perangkap ekonomi.

“Jangan sampai di satu sisi sibuk membuat perjanjian, di sisi lain kepentingan industri nasional terancam dengan perjanjian tersebut,” ujar peneliti Pusat Studi Kewirausahaan, Acuviarta Kartabi, Minggu (6/12).

Menurut dia, sejauh ini sangat diragukan pemerintah sudah melakukan evaluasi menyeluruh mengenai kondisi industri nasional, terbukti masih relatif belum adanya kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat industri dalam menghadapi berbagai kemungkinan buruk dari adanya pembentukan pasar bersama dengan negara lain.

Dicontohkannya masalah keterkaitan industri, yang hingga sekarang belum ada kebijakan riil yang membuat berbagai tingkatan industri bisa bersinergi. Saat ini, sekalipun Indonesia memilki industri hulu, menengah, dan sektor hilir, namun umumnya masih bergerak sendiri-sendiri.

“Saya kira hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab masih tingginya ketergantungan impor industri di industri nasional. Banyak kejadian, produk industri hulunya ramai diekspor, sementara sektor industri hilirnya sibuk mengimpor produk yang sama,” katanya.

Menyinggung upaya peningkatan daya saing industri, Acuviarta mengatakan saat ini berbagai stimulus dari Pemerintah perlu lebih ditingkatkan dan dioptimalkan, sehingga lebih efektif dalam mendorong penguatan industri nasional.

Sementara Kepala Disindag Jabar, Agus Gustiar mengatakan kunci utama untuk penguatan pasar domestik, adalah adanya distribusi barang yang lancar. Oleh karena itulah ketersediaan infrastruktur merupakan hal penting untuk mengembangkan pasar domestik.

“Perdagangan antarpulau juga perlu ditingkatkan, sehingga berbagai potensi ekonomi di berbagai daerah bisa disinergikan dan dimanfaatkan lebih optimal oleh masyarakat,” katanya.

Menyinggung kondisi Jabar, Agus menyoroti perlunya mengoptimalkan potensi pertanian. Terutama berbagai potensi dari kawasan Jabar bagian selatan, yang dinilainya memiliki potensi yang luar biasa tetapi belum bisa diefektifkan secara optimal.

“Masalah utama adalah infrastruktur yang kurang mendukung untuk proses distribusi. Jika masalah ini terselesaikan, saya optimistis bisa memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Jabar,” katanya. (A-135)***

Penulis: Acuviarta Kartabi, pengurus ISEI Bandung Koordinator Jabar dan dosen Unpas serta STIE Ekuitas)***

Back

Pikiran Rakyat : Senin ( wage ) 7 Desember 2009

20 Zulhijah 1430 H

Rayagung 1942