Pasar Tradisional: Aset Ekonomi Daerah
 
Oleh: YUDHI KOESWORODJATI
 
PRIHATIN rasanya mendengar bahwa di era otonomi daerah ini banyak sekali pemerintah daerah kota/kabupaten yang mengeluh tak punya uang. Mana ada uang untuk membangun fasilitas publik, membangun sekolah, dan lain-lain. Padahal, banyak sekali aset ekonomi milik daerah yang belum dioptimalkan, salah satunya adalah pasar tradisional. Realitas yang ada menunjukkan semakin termarginalkannya pasar tradisional.Berdasarkan Perpres No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemda, swasta, BUMN dan BUMD, termasuk kerja sama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli dagangan melalui tawar-menawar.

Sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, pola hubungan ekonomi yang terjadi di pasar tradisional menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara pedagang-pembeli, pedagang-pedagang, dan pedagang-pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan bersosialisasi antar-individu. Fungsi pasar tradisional selanjutnya menjadi pusat pertemuan, pusat pertukaran informasi, aktivitas kesenian rakyat, bahkan menjadi paket wisata yang ditawarkan. Dalam pemikiran demikian, pasar tradisional merupakan aset ekonomi daerah sekaligus perekat hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, pasar tradisional bukan hanya sekadar ruang, akan tetapi sebagai lembaga sosial yang terbentuk karena proses interaksi sosial dan kebutuhan masyarakatnya.

Saat ini, di tengah arus modernitas dan persaingan yang tidak seimbang dengan pasar modern maka regulasi pasar (tradisional dan modern) yang aplikatif merupakan salah satu solusi yang sangat ditunggu-tunggu. Kepemilikan pasar tradisional oleh pemerintah daerah memunculkan regulasi dan perda yang lebih mengatur tentang potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pasar tradisional dan kurang mengatur tentang pengelolaan yang menjamin peningkatan jumlah pembeli dan omzet pedagang. Peraturan yang ada secara normatif memang melindungi pedagang di pasar tradisional. Namun, ketidaktegasan dalam pelaksanaan hampir dapat dipastikan membuat pasar modern dengan segala keunggulannya menyulitkan pasar tradisional, hanya menjadi macan kertas saja. Baik perda maupun permen yang ada hendaknya dibarengi dengan langkah-langkah koonstruktif pengelolaan pasar tradisional sebagai aset ekonomi daerah untuk mengembangkan mekanisme yang sudah terbentuk.

Jika tidak, pasar tradisional yang merupakan salah satu local genius cepat atau lambat akan lebih terdesak dan satu saat akan punah. Fenomena yang ada menunjukkan meningkatnya jumlah pedagang tidak aktif yang diakibatkan melemahnya daya saing pelaku pasar tradisional dihadapkan dengan pasar modern.

Selanjutnya, untuk mewujudkan pasar tradisional sebagai lembaga ekonomi, penting untuk membenahi berbagai hal, yang terutama adalah komitmen pemerintah kota/kabupaten untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang lebih bersifat komprehensif dan lintas sektoral yang menguntungkan pedagang formal dan mengimplementasikannya secara konsisten yang didukung oleh kejelasan dan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah dalam mengembangkan peranan pasar tradisional. Sudah saatnya dibentuk wahana keterlibatan aktif stake holder Kota (Bandung) yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota (Bandung) secara rutin sebagai wadah peningkatan pola persepsi akan makna dan arti serta manfaat pasar tradisional di antara SKPD terkait, kompilasi pemikiran masyarakat, dan kelompok terorganisasi, salah satunya adalah dengan Kadin sebagai leading sector yang pada akhirnya menciptakan sinergitas stake holder terkait.

Semoga penyelenggara pemerintahan kota, terutama Pemerintah Kota Bandung, yang menjadikan pasar tradisional sebagai aset ekonomi daerah, dapat mengoptimalisasi manajemen pasar tradisional dengan baik. (Penulis, dosen tetap FE Unpas, anggota Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung dan anggota Forum Pemasaran Kota Bandung)**

GALAMEDIA  : KAMIS 22 JANUARI 2009