HARGA DAN KEGAGALAN KOORDINASI

 

Thursday, 29 January 2009 05:51
Oleh: AcuviartaTURUNNYA harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL) untuk industri, diharapkan bisa berdampak signifikan dan tidak terlalu lama terhadap penurunan harga-harga komoditas barang dan jasa. Akan tetapi, tampaknya jangankan penurunan harga-harga komoditas yang murni tidak diatur pemerintah, untuk harga-harga yang diatur pemerintah saja penurunannya masih tersendat-sendat.

Pelajaran penting pertama dari kondisi ini bahwa pertimbangan apa pun terkait kebijakan yang bisa mendorong kenaikan harga harus diperhitungkan secara cermat. Menaikkan harga BBM mungkin bisa semudah membalik telapak tangan, tetapi membalikkan (menurunkan) efek kenaikan harga BBM terhadap harga-harga komoditas terbukti tidak semudah itu.

Pelajaran kedua, perlunya dibangun komunikasi sekaligus komitmen antara pengusaha dan pemerintah. Jangan sampai ketika harga komoditas harus naik bisa dibangun komitmen, tetapi ketika harga harus turun tidak bisa. Untuk membangun komitmen sekaligus kepercayaan, pemerintah memang tidak harus masuk terlalu dalam mengatur dinamika yang terjadi pada setiap lapangan usaha. Berbekal informasi dampak kenaikan harga BBM terhadap cost of production, sebenarnya secara logis bisa terukur berapa level ideal penurunan cost of production akibat penurunan harga BBM (ceteris paribus).

Hasil survei Blinder yang dipublikasikan University of Chicago Press tahun 1994, menunjukkan bahwa (1) harga kaku cukup umum terjadi, di mana perusahaan menyesuaikan harga sekali atau dua kali dalam setahun. (2) Ada perbedaan yang mencolok kondisi antarperusahaan dilihat dari frekuensi penyesuaian harga. Hasil survei tersebut menyebutkan kira-kira 10% perusahaan mengubah harga lebih sering dalam sepekan. Di sisi lain, dengan persentase yang hampir sama, sejumlah perusahaan mengubah harga kurang dari sekali dalam setahun. (3) Di antara 12 teori kekakuan harga, ternyata problem kegagalan koordinasi menduduki posisi nomor wahid atau berada di peringkat atas. Tafsir penting dari teori kegagalan koordinasi ini adalah perusahaan akan menahan perubahan harga karena menunggu perusahaan lain melakukannya terlebih dahulu.

Penelitian Kelompok Riset Ekonomi dari Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (2005) menyatakan: (1) sebagian besar perusahaan manufaktur di Indonesia dalam menentukan harga menggunakan strategi cost based pricing. Perubahan biaya produksi akan direspons dengan melakukan perubahan harga dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. (2) Dampak biaya energi secara umum tidak mempunyai peran yang besar dalam memengaruhi harga output. Nilai koefisien elastisitas harga energi berkisar antara 0,03 sampai dengan 0,16 (kecuali industri semen). Tidak terlalu besarnya pengaruh harga energi terhadap harga output tersebut sejalan dengan share biaya energi dalam total biaya produksi yang hanya berkisar antara 6% sampai dengan 13%. (3) Pengaruh tingkat upah, harga input material lokal dan impor, harga energi dan kapital terhadap perubahan harga berbanding lurus dengan share masing-masing faktor input tersebut dalam fungsi produksi. Pada kebanyakan industri, harga input material lokal merupakan faktor utama yang memengaruhi penentuan harga produk. Di samping itu, upah dan harga input impor memegang peranan yang signifikan. Sementara itu, harga energi hanya mempunyai peran yang relatif kecil dalam pembentukan harga. (4) Dilihat dari sisi besarnya peranan masing-masing faktor input dalam pembentukan biaya, secara umum peranan harga impor cenderung lebih besar dibandingkan dengan biaya bunga (Nugroho, Yanuarti, Tjahjono, 2005).

Melihat perkembangan sekaligus perilaku harga-harga saat ini, persoalannya memang cukup rumit. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipertimbangkan di antaranya, pertama, memperkuat koordinasi pemerintah dengan asosiasi usaha (termasuk Kadin) serta koordinasi antarpelaku usaha dalam satu asosiasi. Hal tersebut juga perlu memperhatikan karakteristik masing-masing kluster usaha (industri). Untuk mengatasi kegagalan koordinasi, peran asosiasi usaha tergolong cukup dominan. Asumsinya, asosiasi usaha jauh lebih tahu struktur biaya dalam kelompok usahanya dan bagaimana perilaku masing-masing pelaku usaha di dalamnya.

Kedua, tindakan jangka pendeknya bisa dilakukan dengan melakukan operasi pasar. Tindakan ini ditujukan untuk mendistorsi harga di tingkat konsumen jangka pendek dengan harapan ada akselerasi penurunan harga dalam jangka menengah.

Ketiga, langkah agresi/ menyerang kekakuan harga (rigidity prices) pada tahap yang sangat kronis mungkin bisa mempertimbangkan untuk menempuh langkah represif melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET). Kelemahan langkah ini memang harus dilakukan lebih cermat karena jika salah dan tidak hati-hati (apalagi tanpa koordinasi dan analisis spesifik) bisa menimbulkan efek samping yang kurang baik karena variatifnya kondisi masing-masing unit bisnis.

Keempat, untuk mencapai penurunan harga-harga yang cukup signifikan, diperlukan akselerasi stimulus penurunan harga di luar dampak kebijakan menurunkan harga BBM dan TDL. Kebijakan tersebut misalnya mempercepat realisasi paket-paket stimulus pertumbuhan, efektivitas stimulus fiskal, percepatan perbaikan infrastruktur, menekan korupsi dan pungli/hight cost economic, penurunan tingkat bunga, serta stabilitas nilai tukar.

Kelima, langkah pemerintah menggantung penurunan harga BBM berkali-kali perlu dipertimbangkan kembali agar tidak lebih sering dilakukan. Apalagi kita berpacu dengan waktu, setiap hari penurunan harga minyak dunia harus bisa ditransmisikan menjadi insentif untuk mendorong kemajuan ekonomi. Masalah ini sedikit teratasi dengan penetapan batas atas kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga pengusaha bisa menyiapkan sejumlah skenario (optimis, moderat, atau pesimis).

Keenam, untuk pabrikan besar yang memproduksi banyak komoditas, pendekatannya bisa dilakukan pemerintah lebih agresif dan langsung. Harga-harga di tingkat konsumen sangat bergantung kepada harga beli dalam setiap rantai distribusi. Kalau harga pabrikan besar turun (kemudian didukung penurunan biaya transportasi, dan lain-lain), harga di tingkat konsumen akhir tampaknya juga akan mengikuti. ***


Penulis: Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FE Unpas dan pengurus ISEI Bandung Koordinator Jabar.Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Kamis 29 Januari 2009

< Prev   Next >

 

 

Slide

Popular

                          IDEOLOGI PANCASILA

                          488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009

                          BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)

                          IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA

                          9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008

                          SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH

                          PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK

                          SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME

                          SAJAK “BODOR” WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA

                          MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH

                          MAJALENGKA DAPAT JATAH 368 CPNS

                          RATUSAN GURU HONORER MENUNTUT SEGERA DIANGKAT

                          PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009

                          SANG PEMIMPIN BELANJA SAYUR

                          STIMULUS DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL

Berita Lain

                          RISIKO EKONOMI-POLITIK 2009

                          TARIF TRANSPORTASI TURUN, OGAH AH

                          PERAN REGULATOR DAN EFEKTIVITAS STIMULUS

                          TRIK IKLAN POLITIK

                          PEMIMPIN (BUKAN) SALING KRITIK

                          SALING KLAIM, SALING MENJATUHKAN

                          POLITIK PENCITRAAN CALEG

                          MEWUJUDKAN JABAR KREATIF

                          MENDONGKRAK DAU JAWA BARAT

                          MEMPERTAHANKAN INVESTASI

                          SWASEMBADA BERAS, USAHA SIAPA?

                          MEMBANGUN BANGSA DENGAN CINTA

                          IBARAT CITA-CITA DAN TAKDIR TUHAN

                          KETIDAKWARASAN DI BALIK PEMILU

                          KOMUNIKASI POLITIK PKS

                          MENIMBANG SBY TANPA JK DAN IMPLIKASINYA

                          MENCERMATI SPEKULASI KOALISI DEMOKRAT-PDI-P

                          MENAKAR EFEKTIVITAS DUET SBY-BOEDIONO

                          SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME