Pesta Politik, Menu Ekonomi

ACUVIARTA KARTABI, Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan Bandung

dokumentasi

Acuviarta Kartabi, Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan Bandung

Senin, 22 Juni 2009 | 00:43 WIB

SUHU politik terus memanas. Pertarungan tiga kandidat presiden merebut hati sekitar 176 juta pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus berkobar terbuka di berbagai kesempatan. Sejauh ini topik hangatnya masih di seputar topik-topik ekonomi.
   
Di balik semua topik yang ditawarkan, sesungguhnya ada harapan lain agar para kandidat capres/cawapres untuk tidak terlalu larut pada analisis-analisis jangka panjang dari kondisi perekonomian kita saat ini. Sebab, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah hari ini kita sedang dihadapkan pada tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek akibat dampak krisis keuangan global dan tekanan masalah-masalah struktural perekonomian.
   
Kita memerlukan kebijakan yang implementatif untuk menyikapi kondisi darurat saat ini. Artinya, lebih realistis jika solusi topik-topik permasalahan ekonomi jangka pendek yang kita hadapi saat ini lebih banyak disoroti oleh para kandidat ketimbang memperdebatkan parameter praktik neoliberalime yang belum tentu akan mencapai kata sepakat dalam waktu yang cepat.
   
Jangan sampai kita berlama-lama berdebat tentang platform ekonomi, orang asing justru mencuri ikan kita di laut dan sumber daya alam dikuras seolah tidak bertuan. Perdebatan praktik neoliberal saat ini tidak lebih bisa diibaratkan sekadar melihat semut di seberang lautan tampak, tapi gajah dipelupuk tidak tampak.
   
Oleh karena itu, secara kolektif keinginan menolak neoliberalisme lebih baik dilihat sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan platform ekonomi Indonesia yang lebih mandiri serta menjunjung nilai-nila religius dan semangat gotong royong. Masalah kemandirian juga harus didukung oleh seluruh pranata ekonomi, baik itu terkait pemerintah maupun swasta. Persoalannya sekarang tinggal bagaimana membangun kemandirian itu melalui cara-cara yang konstruktif.
   
Untuk kasus ekonomi Indonesia, di mana ketimpangan pendapatan masih tinggi, pengelolaan ekonomi hanya pada segelintir orang, sektor pertanian yang masih terbengkalai, pendapatan petani rendah, ketimpangan pembangunan antardaerah tinggi, jumlah penduduk miskin, dan pengangguran tinggi adalah sangat tidak mungkin untuk mengurangi peran pemerintah kemudian menyerahkannya kepada mekanisme ekonomi pasar, kecuali jika ingin bunuh diri.
   
Penulis melihat ada kecenderungan janji-janji ekonomi kandidat presiden belakangan ini hanyalah sebatas angin surga. Perlu dijelaskan lebih lanjut kepada masyarakat seperti apa merealisasikan janji-janji itu dan kapan janji itu bisa dipenuhi. 
   
Praktik menjual BUMN, menambah utang luar negeri dan dalam negeri, dan tuntutan pengeluaran APBN yang semakin besar adalah indikasi bahwa kita akan menemui batu sandungan yang tidak sedikit jika kita ingin benar-benar drastis mandiri dari sisi anggaran. Oleh sebab itu, saatnya kita menguji capres/cawapres kita saat ini dalam mengatasi kendala-kendala yang dapat memperlambat proses kemandirian  perekonomian.
   
Praktik menjual BUMN ke investor asing, misalnya, harus dilihat dari kondisi aktual ekonomi kita saat ini. Cobalah lihat, sebagian besar realisasi investasi di Jawa Barat adalah investasi asing (PMA). Ketika kita membutuhkan dana besar untuk menggerakkan ekonomi, tingkat suku bunga bank malah naik.

Sederhananya, kalau ingin melihat praktik neolib, lihat saja praktik bisnis perbankan, di mana BI saja yang notabene merupakan bagian dari elemen pemerintah seolah-olah dibuat bertekuk lutut dan tidak mampu berbuat apa-apa. Meskipun BI Rate terus turun, tingkat bunga intermediasi tidak juga kunjung turun ke tingkat yang lebih masuk akal. Perbankan kita telah menempatkan diri di posisi sebagai penunggang bebas ketimbang menjadi agen pembangunan.
   
Untuk itu, harusnya para capres/cawapres lebih menyoroti bagaimana mewujudkan kinerja BUMN yang sehat. Tanpa BUMN yang sehat secara mayoritas maka realitanya akan selalu ada potensi BUMN sehat yang dijual untuk tujuan menutup defisit anggaran atau meningkatkan penerimaan pemerintah.
   
Di sisi lain, mengandalkan pengusaha membeli BUMN di negaranya sendiri jauh dari berani, selain mungkin memang tidak memiliki kemampuan finansial. Kalau pemerintahan ke depan mampu mewujudkan BUMN yang sehat, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa kita harus menjual BUMN karena kontribusi kinerja BUMN akan optimal dukungannya terhadap penerimaan pemerintah, bukan sebaliknya seperti saat ini malah membebani APBN.
   
Kalau pengusaha di dalam negeri berani, uang ratusan triliun yang disimpan di bank-bank luar negeri harusnya bisa digunakan untuk membeli BUMN di negaranya sendiri. Untuk itu, bisa dituding, nasionalisme pengusaha kita untuk membesarkan ekonomi negaranya jauh dari harapan.
   
Kemudian menambah utang. Banyak orang tidak melihat begitu besarnya bunga utang dalam negeri ketimbang kita mendapatkan manfaat optimal dari pinjaman-
pinjaman program lembaga sindikasi internasional. Dalam pandangan makro ekonomi, apakah utang luar negeri memberi manfaat atau kerugian, sampai saat ini masih jadi perdebatan. Masalahnya satu, yaitu bergantung pada penggunaan utang luar negeri itu sendiri dan bagaimana cara kita bernegosiasi.
   
Kalau menggunakannya tidak efisien dan tidak ada evaluasi, apakah itu utang luar negeri atau dalam negeri akan sama-sama merepotkan APBN dan generasi yang akan datang. Masalah utang luar negeri juga sering terbentur pada masalah negosiasi di mana lembaga multilateral dan negara maju selalu memasukkan keinginannya terkait pinjaman yang diberikan. Bahasa sederhananya, kalau mereka beri pinjaman, tidak ada yang ikhlas sehingga di belakang itu selalu ada embel-embelnya. Begitu pun utang dalam negeri yang harus dikompensasi dengan bunga tinggi.
   
Penulis melihat perdebatan praktik neolib dalam perspektif utang lebih baik diarahkan kepada bagaimana kita bisa menggunakan utang agar efisien (manajemen utang), kemudian bagaimana kita bisa agar terus menekan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), dan menjelaskan bagaimana utang bisa mewujudkan multiplier tinggi terhadap hasil-hasil pembangunan.
   
Kemudian dalam hal pengeluaran anggaran kecenderungannya akan tetap besar pada saat kondisi ekonomi sedang dalam situasi apa pun. Tidak peduli sedang krisis  (resesi) ataupun booming (apalagi), pengeluaran anggaran akan meningkat tanpa diikuti kemampuan penerimaan yang sepadan. Mengoptimalkan pajak kondisinya di Indonesia jauh dari ideal, indikatornya lihat saja dari tax ratio dan pendapatan per kapita yang masih berkutat di angka 2.000 dolar AS. Jika kondisinya seperti itu, tekanan defisit anggaran an semakin sulit dinetralkan dalam kondisi apa pun. Belum lagi jika kita memasukkan besaran subsidi (BBM dan listrik) tentunya akan lebih sulit lagi.

Oleh sebab itu, yang penting bagi kita saat ini adalah bagaimana tawaran kebijakan ekonomi yang diusung para kandidat presiden bisa menyelesaikan masalah-masalah perekonomian aktual dan bersifat jangka pendek. (*)

Dibaca 1529 kali  |  Dikomentari 0 kali

A A A Cetak

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau bermaksud SARA.

komentar

Name

Email

Alamat

Komentar

Security Code

Galeri Foto

TES KADAR GULA

more on galeri foto

  • ARTIKEL LAINNYA  Senin, 23 November 2009 | 12:33 WIB

    Sosialisasikan dengan Benar Bukan Sekadar Habiskan Anggaran


    Senin, 28 September 2009 | 10:28 WIB

    Perppu Plt KPK Penuh Kontroversi


    Senin, 7 September 2009 | 10:49 WIB

    Pengemis dan Pemaksaan Rasa Iba


    Senin, 22 Juni 2009 | 00:43 WIB

    Pesta Politik, Menu Ekonomi


    Senin, 15 Juni 2009 | 11:45 WIB

    Kemandirian Pertahanan Nasional Suatu Keharusan


    Surat Kabar
    ————-KompasBangka PosBanjarmasin PostPos KupangSerambi IndonesiaSriwijaya PosSuryaWarta KotaTribun BatamTribun KaltimTribun PekanbaruTribun TimurTribun PontianakTribun ManadoTribun Lampung

    Majalah dan Tabloid
    ————-AngkasaBolaChipGaya Hidup SehatHaiInfo KomputerKontanMotor PlusNakitaNational Geographic IndonesiaNovaOtomotif NetPC PlusSedapSinyalSoccerIdea

    Penerbit
    ————-Elex Media KomputindoGramedia MajalahGramedia Pustaka UtamaGrasindoKepustakaan Populer Gramedia

    Media Elektronik
    ————-Kompas Cyber MediaSonoraOtomotion

    Industri dan Lain-lain
    ————-Bentara BudayaDyandra PromosindoPT Gramedia Printing GroupUniversitas Media Nusantara

    Hotel & Resort
    ————-Amaris HotelSantika Indonesia Hotels & ResortsThe Kayana – Boutique VillasThe Samaya – Luxurious Boutique Villas

    Pesta Politik, Menu Ekonomi 

    ACUVIARTA KARTABI, Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan Bandung 

    dokumentasi 

    Acuviarta Kartabi, Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan Bandung 

    Senin, 22 Juni 2009 | 00:43 WIB 

    SUHU politik terus memanas. Pertarungan tiga kandidat presiden merebut hati sekitar 176 juta pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus berkobar terbuka di berbagai kesempatan. Sejauh ini topik hangatnya masih di seputar topik-topik ekonomi.
       
    Di balik semua topik yang ditawarkan, sesungguhnya ada harapan lain agar para kandidat capres/cawapres untuk tidak terlalu larut pada analisis-analisis jangka panjang dari kondisi perekonomian kita saat ini. Sebab, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah hari ini kita sedang dihadapkan pada tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek akibat dampak krisis keuangan global dan tekanan masalah-masalah struktural perekonomian.
       
    Kita memerlukan kebijakan yang implementatif untuk menyikapi kondisi darurat saat ini. Artinya, lebih realistis jika solusi topik-topik permasalahan ekonomi jangka pendek yang kita hadapi saat ini lebih banyak disoroti oleh para kandidat ketimbang memperdebatkan parameter praktik neoliberalime yang belum tentu akan mencapai kata sepakat dalam waktu yang cepat.
       
    Jangan sampai kita berlama-lama berdebat tentang platform ekonomi, orang asing justru mencuri ikan kita di laut dan sumber daya alam dikuras seolah tidak bertuan. Perdebatan praktik neoliberal saat ini tidak lebih bisa diibaratkan sekadar melihat semut di seberang lautan tampak, tapi gajah dipelupuk tidak tampak.
       
    Oleh karena itu, secara kolektif keinginan menolak neoliberalisme lebih baik dilihat sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan platform ekonomi Indonesia yang lebih mandiri serta menjunjung nilai-nila religius dan semangat gotong royong. Masalah kemandirian juga harus didukung oleh seluruh pranata ekonomi, baik itu terkait pemerintah maupun swasta. Persoalannya sekarang tinggal bagaimana membangun kemandirian itu melalui cara-cara yang konstruktif.
       
    Untuk kasus ekonomi Indonesia, di mana ketimpangan pendapatan masih tinggi, pengelolaan ekonomi hanya pada segelintir orang, sektor pertanian yang masih terbengkalai, pendapatan petani rendah, ketimpangan pembangunan antardaerah tinggi, jumlah penduduk miskin, dan pengangguran tinggi adalah sangat tidak mungkin untuk mengurangi peran pemerintah kemudian menyerahkannya kepada mekanisme ekonomi pasar, kecuali jika ingin bunuh diri.
       
    Penulis melihat ada kecenderungan janji-janji ekonomi kandidat presiden belakangan ini hanyalah sebatas angin surga. Perlu dijelaskan lebih lanjut kepada masyarakat seperti apa merealisasikan janji-janji itu dan kapan janji itu bisa dipenuhi. 
       
    Praktik menjual BUMN, menambah utang luar negeri dan dalam negeri, dan tuntutan pengeluaran APBN yang semakin besar adalah indikasi bahwa kita akan menemui batu sandungan yang tidak sedikit jika kita ingin benar-benar drastis mandiri dari sisi anggaran. Oleh sebab itu, saatnya kita menguji capres/cawapres kita saat ini dalam mengatasi kendala-kendala yang dapat memperlambat proses kemandirian  perekonomian.
       
    Praktik menjual BUMN ke investor asing, misalnya, harus dilihat dari kondisi aktual ekonomi kita saat ini. Cobalah lihat, sebagian besar realisasi investasi di Jawa Barat adalah investasi asing (PMA). Ketika kita membutuhkan dana besar untuk menggerakkan ekonomi, tingkat suku bunga bank malah naik.

    Sederhananya, kalau ingin melihat praktik neolib, lihat saja praktik bisnis perbankan, di mana BI saja yang notabene merupakan bagian dari elemen pemerintah seolah-olah dibuat bertekuk lutut dan tidak mampu berbuat apa-apa. Meskipun BI Rate terus turun, tingkat bunga intermediasi tidak juga kunjung turun ke tingkat yang lebih masuk akal. Perbankan kita telah menempatkan diri di posisi sebagai penunggang bebas ketimbang menjadi agen pembangunan.
       
    Untuk itu, harusnya para capres/cawapres lebih menyoroti bagaimana mewujudkan kinerja BUMN yang sehat. Tanpa BUMN yang sehat secara mayoritas maka realitanya akan selalu ada potensi BUMN sehat yang dijual untuk tujuan menutup defisit anggaran atau meningkatkan penerimaan pemerintah.
       
    Di sisi lain, mengandalkan pengusaha membeli BUMN di negaranya sendiri jauh dari berani, selain mungkin memang tidak memiliki kemampuan finansial. Kalau pemerintahan ke depan mampu mewujudkan BUMN yang sehat, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa kita harus menjual BUMN karena kontribusi kinerja BUMN akan optimal dukungannya terhadap penerimaan pemerintah, bukan sebaliknya seperti saat ini malah membebani APBN.
       
    Kalau pengusaha di dalam negeri berani, uang ratusan triliun yang disimpan di bank-bank luar negeri harusnya bisa digunakan untuk membeli BUMN di negaranya sendiri. Untuk itu, bisa dituding, nasionalisme pengusaha kita untuk membesarkan ekonomi negaranya jauh dari harapan.
       
    Kemudian menambah utang. Banyak orang tidak melihat begitu besarnya bunga utang dalam negeri ketimbang kita mendapatkan manfaat optimal dari pinjaman-
    pinjaman program lembaga sindikasi internasional. Dalam pandangan makro ekonomi, apakah utang luar negeri memberi manfaat atau kerugian, sampai saat ini masih jadi perdebatan. Masalahnya satu, yaitu bergantung pada penggunaan utang luar negeri itu sendiri dan bagaimana cara kita bernegosiasi.
       
    Kalau menggunakannya tidak efisien dan tidak ada evaluasi, apakah itu utang luar negeri atau dalam negeri akan sama-sama merepotkan APBN dan generasi yang akan datang. Masalah utang luar negeri juga sering terbentur pada masalah negosiasi di mana lembaga multilateral dan negara maju selalu memasukkan keinginannya terkait pinjaman yang diberikan. Bahasa sederhananya, kalau mereka beri pinjaman, tidak ada yang ikhlas sehingga di belakang itu selalu ada embel-embelnya. Begitu pun utang dalam negeri yang harus dikompensasi dengan bunga tinggi.
       
    Penulis melihat perdebatan praktik neolib dalam perspektif utang lebih baik diarahkan kepada bagaimana kita bisa menggunakan utang agar efisien (manajemen utang), kemudian bagaimana kita bisa agar terus menekan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), dan menjelaskan bagaimana utang bisa mewujudkan multiplier tinggi terhadap hasil-hasil pembangunan.
       
    Kemudian dalam hal pengeluaran anggaran kecenderungannya akan tetap besar pada saat kondisi ekonomi sedang dalam situasi apa pun. Tidak peduli sedang krisis  (resesi) ataupun booming (apalagi), pengeluaran anggaran akan meningkat tanpa diikuti kemampuan penerimaan yang sepadan. Mengoptimalkan pajak kondisinya di Indonesia jauh dari ideal, indikatornya lihat saja dari tax ratio dan pendapatan per kapita yang masih berkutat di angka 2.000 dolar AS. Jika kondisinya seperti itu, tekanan defisit anggaran an semakin sulit dinetralkan dalam kondisi apa pun. Belum lagi jika kita memasukkan besaran subsidi (BBM dan listrik) tentunya akan lebih sulit lagi.

    Oleh sebab itu, yang penting bagi kita saat ini adalah bagaimana tawaran kebijakan ekonomi yang diusung para kandidat presiden bisa menyelesaikan masalah-masalah perekonomian aktual dan bersifat jangka pendek. (*) 

    Dibaca 1529 kali  |  Dikomentari 0 kali 

    A A A Cetak 

    Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau bermaksud SARA. 

    komentar 

    Name
     

    Email
     

    Alamat
     

    Komentar
     

    Security Code 

    Galeri Foto 

    TES KADAR GULA 

    more on galeri foto 

    • ARTIKEL LAINNYA  Senin, 23 November 2009 | 12:33 WIB 

      Sosialisasikan dengan Benar Bukan Sekadar Habiskan Anggaran  


      Senin, 28 September 2009 | 10:28 WIB 

      Perppu Plt KPK Penuh Kontroversi  


      Senin, 7 September 2009 | 10:49 WIB 

      Pengemis dan Pemaksaan Rasa Iba  


      Senin, 22 Juni 2009 | 00:43 WIB 

      Pesta Politik, Menu Ekonomi  


      Senin, 15 Juni 2009 | 11:45 WIB 

      Kemandirian Pertahanan Nasional Suatu Keharusan  


      Surat Kabar
      ————-KompasBangka PosBanjarmasin PostPos KupangSerambi IndonesiaSriwijaya PosSuryaWarta KotaTribun BatamTribun KaltimTribun PekanbaruTribun TimurTribun PontianakTribun ManadoTribun Lampung 

      Majalah dan Tabloid
      ————-AngkasaBolaChipGaya Hidup SehatHaiInfo KomputerKontanMotor PlusNakitaNational Geographic IndonesiaNovaOtomotif NetPC PlusSedapSinyalSoccerIdea 

      Penerbit
      ————-Elex Media KomputindoGramedia MajalahGramedia Pustaka UtamaGrasindoKepustakaan Populer Gramedia 

      Media Elektronik
      ————-Kompas Cyber MediaSonoraOtomotion 

      Industri dan Lain-lain
      ————-Bentara BudayaDyandra PromosindoPT Gramedia Printing GroupUniversitas Media Nusantara 

      Hotel & Resort
      ————-Amaris HotelSantika Indonesia Hotels & ResortsThe Kayana – Boutique VillasThe Samaya – Luxurious Boutique Villas