Sabtu, 13 Februari 2010 Galamedia
 
                      BUMD Sakit Harus Dimerger
 
DIPONEGORO,(GM)-
Pansus BUMD DPRD Jabar telah memanggil sejumlah pakar untuk dimintai pendapatnya soal kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memberikan kontribusi bagi Pemprov Jabar. Pakar yang sudah dipanggil di antaranya ahli ekonomi Rina Indiastuti (Unpad), Accuviarta (Unpas) serta pakar pemerintahan, Panca Astawa.Para pakar menyarankan BUMD yang tidak memberikan konstribusi dimerger dengan yang sehat. Pasalnya salah satu indikator buruknya sejumlah BUMD, tidak dikoreksi secara benar oleh manajemen yang bersangkutan. Jika dimerger dengan BUMD yang sehat, maka yang buruk diharapkan akan menjadi lebih baik.

Demikian dikatakan anggota Pansus BUMD DPRD Jabar, H. Awing Asmawi kepada wartawan di ruang kerjanya, Jln. Diponegoro Bandung, Jumat (12/2). “Misalnya, BPR bisa dimarger dengan Bank Jabar. Jika dimager BPR bisa menjadi salah satu unit usaha Bank Jabar,” kata Awing.

Dikatakan, pansus saat ini masih memanggil sejumlah pihak, termasuk para pakar, untuk menggali informasi seputar BUMD. Hal ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi pansus ke pemerintah terkait kinerja BUMD.

Disinggung soal biaya pansus, Awing tidak membeberkan anggaran yang dibutuhkan. Menurutnya, soal anggaran dikelola Bagian Keuangan dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPRD. Namun jika pembahasan dilakukan di luar kota maka anggota dapat uang saku Rp 500.000/hari.

“Dua hari ini kita membahas BUMD di luar Gedung DPRD, tapi bukan karena mengejar uang saku. Tapi, karena tempat di sini (Gedung DPRD) mau dipakai rapat, maka kita terpaksa pindah ke Jatinangor. Selain itu, di Jatinangor kita lebih mendekati narasumber yang akan di panggil,” kata Awing.

Ia pun membantah jika pembentukan pansus BUMD dan pembentukan pansus lainnya, hanya untuk mengejar proyek semata atau latah karena ada pansus Bank Century.

“Tidak, kami tidak mengejar proyek atau latah. Pembentukan pansus ini karena kita menemukan kejanggalan dalam BUMD. Nyaris setiap tahun diberi dana oleh pemerintah, namun kontribusi yang diberikan sangat minim,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari 7 BUMD Jabar, hanya 2 yang dinyatakan sehat. Sementara 5 BUMD lainnya, meski masih beroperasi namun kontribusinya bagi Pemprov Jabar sangat minim. Bahkan ada BUMD yang nyaris kolaps. (B.96)**

 
Share