Besar, Potensi Pajak Jabar

POTENSI penerimaan pajak di Jawa Barat, cukup besar. Tidak hanya dikarenakan pada jumlah industri yang ada, tetapi juga jumlah penduduknya yang mencapai 41 juta jiwa atau sekitar seperlima total penduduk Indonesia.

Dengan luas mencapai 34.816,96 km2, Jabar dibagi menjadi dua Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak, yakni Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Dalam (DJP) Jawa Barat I dengan wilayah kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Sementara, Kanwil DJP Jabar II dengan wilayah kerja meliputi 12 Kabupaten/Kota di wilayah pantura Jawa Barat mulai dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.

Hingga Februari 2010, jumlah wajib pajak (WP) terdaftar di wilayah Jabar I mencapai 898.046 dengan komposisi 813.071 WP perseorangan dan 84.975 WP berbentuk badan/perusahaan. Untuk 2010, Kanwil DJP Jabar I menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 12,430 triliun.

Jumlah tersebut meningkat 19,9 persen dibandingkan 2009 yang mencatat penerimaan Rp 12,368 triliun dan Rp 9,296 triliun pada 2008.

Sementara itu, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2010, target penerimaan pajak daerah meningkat menjadi Rp 5,147 triliun dari Rp 4,835 triliun pada 2009.

Kendati demikian, merujuk pada data tersebut Peneliti Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung, Acuviarta Kartabi mengatakan jumlah penerimaan pajak baik daerah maupun pusat masih jauh dari angka ideal. Begitu banyak potensi penerimaan yang belum tergali. Akibatnya, penerimaan pajak yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan sangat tidak optimal.

Ia memaparkan, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar 2009 mencapai sekitar Rp 656 triliun. Sementara, target penerimaan pajak pusat pada tahun yang sama, hanya mencapai Rp 12,3 triliun. “Dari sana saja, kita bisa melihat bahwa penerimaan pajak hanya mencapai 1,8 persen dari total PDRB Jabar. Ini jauh dari angka ideal. Potensinya sangat tinggi,” ujar Acuviarta, di Bandung, Sabtu (17/4).

Acuviarta memperkirakan, mestinya dengan potensi yang dimiliki Jabar, angka penerimaan setidaknya menyentuh 2,5 persen dari total PDRB. Jika komposisi tersebut bisa dicapai, ia memprediksi penerimaan pajak pusat di Jabar mestinya bisa Rp 18 triliun. “Jika bisa ditingkatkan menjadi 2,5 persen, paling tidak, penerimaan pajak pusat itu ada pada kisaran Rp 18 triliun di Jabar. Ini yang mestinya digali,” katanya.

Ia pun menambahkan, pajak merupakan sumber pendapatan bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), pajak memberikan kontribusi 75 persen pada sektor pendapatan. Kontribusi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pajak di dalam anggaran fiskal.

Hanya, menurut dia, meski memiliki peranan yang penting, ternyata tax ratio (rasio perpajakan) secara nasional baru 13 persen, jauh di bawah negara lain, seperti Malaysia (20 persen) dan Thailand (17 persen). “Tax ratio yang rendah menunjukkan bahwa upaya pemungutan pajak belum optimal dan ada indikasi kebocoran,” katanya.

Sekretaris Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Unpad sekaligus ahli perpajakan Sony Devano menambahkan, masih minimnya penerimaan pajak disebabkan pemerintah lebih memfokuskan diri pada penerimaan pajak dari wajib pajak badan atau perusahaan. Sementara itu, menurut dia, potensi terbesar justru terletak pada WP perseorangan.

“Selama ini, yang dikejar adalah WP badan karena jumlahnya yang besar. Padahal, potensi WP perseorangan memiliki potensi yang cukup besar karena belum tergali secara optimal dan cenderung tidak terdeteksi,” ujarnya.

Ia mengatakan, transaksi yang terjadi antarpribadi merupakan salah satu yang tidak terdeteksi pajak. Ia mencontohkan, transaksi yang terjadi oleh seorang makelar tanah, jumlah pasien dokter praktik, atau klien seorang pengacara. “Hal-hal inilah yang tidak terdeteksi. With holding tax pribadi, jarang muncul sehingga tidak tercakup,” ucapnya.

Sony menambahkan kondisi tersebut tentunya juga berlaku di Jabar. Pasalnya, belum terdapat media yang dapat mencakupi transaksi pribadi tersebut, termasuk mengenai penerimaan pajak daerah di Jabar. (Yulistyne Kasumaningrum /”PR”)***

Penulis: Accuviarta Kartabi : Pikiran Rakyat, Senin 19 April 2010

Back