Daya Saing Kawasan RI Diuji

AIFTA Dorong Kompetisi Semakin

Tajam

 

BANDUNG, (PR).-
Penerapan perdagangan bebas ASEAN-India (ASEAN-India Free Trade Agreement/AIFTA) per 1 Juni lalu harus diwaspadai. Pasalnya, implementasi AIFTA akan lebih menguji kemampuan Indonesia dari sisi daya saing kawasan. Berbeda dengan ACFTA yang menguji Indonesia langsung pada daya saing produk.

Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Acuviarta Kartabi, ketika dihubungi, di Bandung, Minggu (6/6). Menurut dia, implementasi AIFTA akan menyebabkan persaingan antara Indonesia dan India dalam merebut pangsa pasar ASEAN menjadi lebih ketat. Bukan tidak mungkin, pasar ASEAN yang menjadi salah satu pasar utama Indonesia akan terkikis karena persaingan dengan produk India. Apalagi, komoditas yang dihasilkan India relatif mirip de-ngan Indonesia.

“Jika melihat pada implementasi perjanjian ini, saya lebih khawatir bukan pada persoalan bilateral. Akan tetapi, pada kawasan, yakni ASEAN karena wilayah ASEAN akan menjadi target pasar Indonesia dan India,” ujarnya, di Bandung, Minggu (30/5).

Dijelaskan, secara bilateral, dari sisi neraca perdagangan posisi Indonesia surplus terhadap India. Artinya, nilai ekspor Indonesia ke India lebih tinggi dibanding impor. Hanya, persoalannya pada perdagangan Indonesia ke ASEAN. Karena, beberapa komoditas yang dijual India sama dengan komoditas yang dijual oleh Indonesia.

“Dari perspektif ASEAN-India, kita melihat bagaimana Indonesia mempertahankan pasar ASEAN akan lebih sengit. Meski, dari sisi bilateral AIFTA memiliki keuntungan, salah satunya karena memungkinkan terjadinya peningkatan ekspor hasil perkebunan dan komoditas primer dari Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, yang dibutuhkan oleh pelaku usaha saat ini adalah action plan dari pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing untuk mempertahankan pasar ASEAN.

Hal senada dikatakan pengamat ekonomi lainnya, Kodrat Wibowo. Ia mengatakan, menghadapi implementasi kesepakatan tersebut, jaringan di dalam ASEAN sendiri harus diperkuat. Hal tersebut tidak hanya berhubungan secara bilateral, Indonesia-India semata. Akan tetapi, juga mengenai ASEAN itu sendiri. “Oleh karena itu, momen ini harus dipergunakan untuk memperkuat jaringan dengan ASEAN,” ujarnya.

Namun, menurut dia, AIFTA seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan Indonesia. Apalagi, India dan Indonesia secara posisi masih dapat dikatakan berimbang. “Perjanjian kerja sama ini bukan hanya perdagangan. Akan tetapi, juga kerja sama alih teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Bagaimana kita bisa mengotimalkan kesempatan se-kaligus menekan kemungkinan buruk yang bisa terjadi,” ujarnya.

Salah satu hal yang bisa dimanfaatkan dari perjanjian kerja sama itu, kata Kodrat, adalah pemanfaatan potensi investasi India yang masuk ke Indonesia. Pasalnya hingga saat ini, perkembangan investasi India ke Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain.

Berdasarkan data, rata-rata investasi India ke Indonesia dari 2002 sampai 2007 adalah 55,95 juta dolar AS. Jika dibandingkan dengan rata-rata rencana investasi India terhadap total investasi negara-negara lain, investasi ke Indonesia adalah kurang dari 1 persen atau 0,33 persen.

Bila dibandingkan dengan investasi dari negara-negara ASEAN, nilai itu masih jauh lebih kecil. Investasi negara-negara ASEAN yang masuk ke Indonesia rata-rata 3.919,9 juta dolar AS atau 23,32 persen lebih tinggi terhadap total investasi dunia ke Indonesia.

“Kita juga memiliki kemampuan yang sama, tetapi terbatas pada kemampuan produksi dan permodalan. Namun, dengan kerja sama yang bisa dimanfaatkan melalui perjanjian ini, tentu kita bisa memaksimalkan kesempatan yang ada, seperti investasi yang lebih tinggi, perkembangan tekstil, otomotif, dan baja,” katanya.

Ekonom Coky Ahmad Syahwier menilai, AIFTA akan menjadi peluang besar apabila pemerintah bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Salah sa-tunya dengan pemberian insentif untuk menekan biaya produksi. “Hal ini harus dilakukan oleh seluruh tingkatan. Tidak hanya pusat, tetapi juga daerah,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jabar Ade Sudrajat mengatakan, perdagang-an bebas harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah berkaitan dengan kesepakatan tersebut harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini adalah kebijakan yang pro kepada lapangan kerja.

“Selama pemerintah bisa membuat kebijakan yang pro kepada job, perdagangan bebas bukan masalah, yakni mempertahankan dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini merupakan tanggung jawab semua kementerian, bukan hanya kementerian tenaga kerja semata. Jika semua sinergi mengenai masalah ini maka kita akan bisa tinggal landas,” katanya. (A-188)***

Penulis: PikiranRakyat : Senin 7 Juni 2010 

Back