Permendag 22/2010   yang

Plinplan

SULIT menghilangkan kesan plinplan dari proses terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 22/2010. Keharusan semua barang berlabel dalam bahasa Indonesia (isi pokok Permendag tersebut), pada awal April diberitakan media masa akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2010. Akan tetapi, akhir Mei 2010 pemberitaan lain tiba-tiba ramai bahwa Permendag itu akan diefektifkan per 1 September 2010.

Uniknya, banyak media massa yang memberitakan pemberlakuan 1 September tersebut sebagai percepatan (benar, jika didasarkan Permendag 62/2009 yang rencananya berlaku 21 Desember 2009). Padahal, jika dibandingkan dengan rencana pemberlakuan 1 Juli 2010, jelas itu merupkan pemunduran.

Maju mundurnya tanggal pemberlakuan aturan yang nama lengkapnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang tersebut, sulit untuk menghindarkan kesan adanya negosiasi atau tarik ulur kepentingan.

“Yang jelas hal tersebut bukan untuk pertimbangan kepentingan konsumen Indonesia,” ujar Sekum Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI), Maman Suherman.

Alasan Maman, jika dasarnya kepentingan konsumen Indonesia, Permendag tersebut pasti sudah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Undang-Undang Perlidungan Konsumen/UUPK (UU No. 8/1999) yang menjadi dasar Permendag tersebut sudah ada sejak 1999.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Acuviarta H. Kartabi juga menganggap pemberlakuan per 1 September 2010 sangatlah terlambat. Seharusnya paling telat diberlaku pada 1 Januari 2010 saat dimulainya ACFTA.

“Ini bukan sekadar penentuan tanggal berlaku. Bahkan bukan hanya untuk kepentingan konsumen, tetapi untuk kepentingan nasional,” katanya.

Menurut Acuviarta, jika Permendag tersebut diberlakukan lebih awal, akan menjadi semacam filter untuk menghambat derasnya barang-barang murah yang masuk dari Cina. Hal ini akan memberi waktu lebih bagi produk-produk nasional untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

“Sementara dengan penentuan 1 September saya kira justru kontraproduktif untuk kepentingan daya saing produk nasional. Akan menjadi semacam tengat waktu, yang mendorong perdagangan dalam negeri memasukkan barang-barang impor sebanyak-banyak sebelum 1 September 2010,” katanya.

Apalagi menurut Acuviarta, dalam Permendag 22/2010 tersebut ada ketetapan, untuk produk impor yang belum berlabel bahasa Indonesia, tetapi sudah beredar sebelum 1 September 2010, akan diberi waktu untuk menarik produknya dan mengganti labelnya hingga Maret 2012. (Y. Fitriadi/”PR”)***

Penulis: Pikiran Rakyat : Selasa,08 Juni 2010  ( Acuviarta Kartabi )

Back