Pemerintah Kaji

BLT Listrik

Bagi Pelanggan 1.300 VA  

ke Bawah

 

PARA pekerja menjahit pakaian jadi di salah satu pabrik pakaian di Jln. Cigadung Raya Timur, Bandung, Rabu (9/6). Kompensasi kenaikan tarif dasar listrik sebaiknya dalam bentuk bantuan modal untuk menggenjot sektor usaha rakyat.* ANDRI GURNITA/”PR”

JAKARTA, (PR).-
Sejalan dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 10 persen Juli nanti, pemerintah sedang menggodok program kompensasi. Pemerintah tengah mengkaji pemberian bantuan langsung tunai (BLT) berupa pemotongan tagihan rekening listrik bagi pelanggan 1.300 volt ampere (VA) ke bawah.

“Ini baru bersifat kajian yang tentu harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, lalu ke Kementerian Perekonomian. Baru kemudian ke DPR untuk meminta persetujuan,” ujar Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), J. Purwono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6) malam.

Rencananya, menurut Purwono, pemotongan rekening langsung dilakukan PT PLN (Persero) dengan besaran dalam nominal tertentu, sesuai kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, pemerintah akan membayar besaran potongan tersebut kepada PLN.

“Misalnya, BLT ditetapkan Rp 30.000 per pelanggan, sedangkan tagihan yang harus dia bayarkan Rp 50.000,00, maka pelanggan cukup membayar Rp 20.000. Jadi, orang mau pakai berapa kwh terserah, tetap mereka dapat subsidi setiap bulannya segitu. Kalau makin boros, bayarnya makin mahal,” katanya.

Namun, menurut dia, BLT ini belum akan diberlakukan tahun ini. Kemungkinan besar, BLT baru akan diberlakukan setelah tarif listrik mencapai angka keekonomian. “Jadi ini masih lama. Masih akan dikaji lagi oleh tim,” ujarnya.

Dikatakan Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, rencana pemberian BLT ini sebagai bentuk perlindungan pemerintah bagi masyarakat golongan kurang mampu. “Kenaikan TDL tidak bisa dihindari. Akan tetapi, masyarakat kelas bawah akan kami lindungi,” katanya.

Darwin berjanji, pemerintah tidak akan menaikkan TDL pelanggan 450-900 VA. Kalaupun terpaksa dinaikkan, menurut dia, besarannya tidak akan memberatkan, sekitar Rp 5.000-Rp 10.000 per bulan atau 5 persen-10 persen. “Akan tetapi, nanti kan golongan ini mendapat BLT yang sedang kami konsep,” ujarnya.

Menperin pasrah

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) M.S. Hidayat mengaku pasrah atas keputusan final kenaikan TDL rata-rata 10 persen Juli nanti. Walaupun berada di sisi pemerintah, Hidayat termasuk sosok kontra dengan rencana kenaikan TDL karena dikhawatirkan menurunkan daya saing industri lokal.

“Sudah diputusin 10 persen, mau ngapain lagi saya, mau bilang enggak setuju entar saya diomelin lagi,” katanya.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi mengimbau pemerintah mencari solusi komprehensif sebagai kompensasi kenaikan TDL. Lebih baik pemerintah memberikan “kail” bagi masyarakat dibandingkan dengan memberi “ikan”.

“Selain meningkatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, atau kompensasi berupa potongan rekening listrik, pemerintah sebaiknya memikirkan cara untuk menggenjot sektor usaha rakyat. Kompensasi bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha,” katanya. (Dtc/A-150)***

Penulis: Pikiran Rakyat, Kamis 10 Juni  2010  ( Acuviarta Kartabi )

Back