Dampak Subsidi  

Rumah Murah Diganti  

Fasilitas Likuiditas

Beli Rumah Makin Sulit

 

SALAH satu perumahan di daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Penyediaan rumah murah untuk masyarakat miskin terancam hilang jika subsidi rumah sehat sederhana (RSH) diganti dengan pengurangan bunga KPR yang ditempatkan di bank.* YUSUF FITRIADI/”PR”

BANDUNG, (PR).-
Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terancam tidak akan bisa memiliki rumah layak, dengan kebijakan fasilitas likuiditas. Kebijakan yang menggantikan kebijakan subsidi rumah sehat sederhana (RSH) tersebut, tidak lagi berorientasi pada pengadaaan rumah murah bersubsidi.

“Dari yang saya tangkap, nantinya semua dana subsidi (untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah) akan ditempatkan di bank. Lalu digunakan sebagai pengurang bunga KPR (kredit pemilikan rumah) bagi masyarakat berpenghasilan Rp 5,5 juta ke bawah. Padahal, masalah rumah masyarakat berpenghasilan rendah tak hanya bunga murah,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (Ap2ersi) Ferry Sandiyana di Bandung, Minggu (13/6).

Ferry mencontohkan, masalah harga rumah, dengan konsentrasi kebijakan baru hanya pada KPR, otomatis patokan harga rumah dengan subsidi maksimal Rp 55 juta (standar yang oleh pemerintah dianggap terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah) akan dihilangkan. Hal itu akan mendorong penyediaan rumah murah untuk masyarakat menghilang pula.

Dari sisi bisnis, membangun rumah murah tanpa adanya subsidi dan insentif lainnya, bukan pilihan yang masuk akal untuk pengembang. Dengan terus naiknya harga lahan, mahalnya harga bahan bangunan, perizinan, dan semua faktor biaya lainnya, akan sangat sulit menyediakan rumah dengan harga jual yang rendah.

“Sebagai gambaran, saat ini untuk rumah tipe 36 (kategori rumah murah) di Kabupaten Bandung, harga standarnya saja sudah mencapai Rp 80 juta hingga Rp 90 juta per unit,” katanya.

Stagnasi

Kondisi tersebut, menurut Ferry, dikhawatirkan akan menimbulkan stagnasi di segmen rumah murah. Dengan harga rumah murah yang menjadi mahal, akan semakin sedikit anggota masyarakat berpenghasilan rendah yang mampu membeli rumah layak huni. Di sisi lain, menurunnya permintaan akan membuat sisi pasokan rumah murah terus turun dan akhirnya menghilang.

“Apalagi nantinya untuk bisa membeli rumah yang ada subsidi bunganya, akan lebih bergantung pada persetujuan bank. Artinya, urusan perbankannya akan menjadi lebih ketat untuk rumah sederhana sehat (RSH). Ditambah dengan keharusan memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan SPT (surat pemberitahuan tahunan), saya kira akan banyak anggota masyarakat berpenghasilan rendah yang gagal mendapat RSH,” katanya.

Mayoritas kesulitan

Sementara pengamat ekonomi dari Unpas Bandung Acuviarta H. Kartabi memperkirakan, skema fasilitas likuiditas akan membuat semakin sedikit masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa memiliki rumah, karena dengan perlakuan KPR yang relatif sama dengan KPR komersial lainnya, diperkirakan mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah akan sulit memenuhi berbagai persyaratan yang diajukan bank.

“Apalagi dengan tambahan persyaratan NPWP dan SPT, ini akan membuat MBR lebih susah lagi mendapat KPR yang disubsidi selisih bunganya. Tax ratio (perbandingan pendapatan pajak dengan PDB) yang masih sangat rendah, menggambarkan masyarakat kita yang belum ’oke’ (peduli) dengan pajak. Apalagi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Sementara peneliti dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi (LMFE) Universitas Padjadjaran Bandung, Aldrin Herwany mengingatkan, fasilitas likuiditas tidak menjamin masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah dalam membayar cicilannya, karena pada dasarnya tetap harus mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga bank.

“Sekalipun ada pengurangan dibandingkan dengan bunga pasar 2-3 persen, tetap saja akan naik-turun mengikuti fluktuasi tingkat bunga yang ada. Yang harus diingat, masyarakat berpenghasilan rendah itu merupakan lapisan masyarakat yang paling peka terhadap pergerakan tingkat bunga,” katanya.

Meskipun demikian, menurut Aldrin, bank penyalur KPR bersubsidi akan dituntut lebih fleksibel dalam memberlakukan prinsip kehati-hatian dan persyaratan keamanan bank lainnya. Jika memberlakukan proses seleksi yang terlalu ketat, penyaluran subsidinya malah berpotensi macet.

“Artinya salah satu tujuan fasilitas likuidasi yaitu untuk pengurangan backlog (defisit rumah dibandingkan dengan jumlah keluarga) malah akan menjadi kontraproduktif,” ujarnya. (A-135)***

Penulis: Pikiran Rakyat , Senin, 14 Juni 2010  ( Penulis : Acuviarta Kartabi )

Back