Tunda Kenaikan  

Harga Elpiji

Untuk Menyelamatkan Kondisi

Perekonomian Nasional

 

PEKERJA melakukan penyelesaian akhir pembuatan keramik dengan menggunakan “glacier” sebelum dilakukan pembakaran dengan tungku yang berbahan bakar gas di Studio Keramik 181 Kota Bandung, Selasa (15/6). Pemerintah meminta PT Pertamina untuk tidak menaikkan harga elpiji nonsubsidi dalam waktu dekat karena memberatkan masyarakat yang akan menghadapi kenaikan tarif dasar listrik.* DUDI SUGANDI/”PR”

BANDUNG, (PR).-
Pemerintah meminta PT Pertamina tidak menaikkan harga elpiji nonsubsidi dalam waktu dekat. Kenaikan harga komoditas energi secara berdekatan dikhawatirkan memberatkan beban masyarakat yang pada 1 Juli akan dihadapkan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 6-20 persen.

“Saya sudah bicara dengan Dirut Pertamina agar mencari waktu yang tepat. Sekarang waktunya tidak tepat,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

Namun, Hatta mengaku tidak dapat memastikan kapan kenaikan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg, 50 kg, dan elpiji curah atau bulk tersebut boleh dilakukan. Menurut Hatta, pemerintah tidak mau melakukan intervensi terhadap Pertamina selaku korporasi.

“Jangan saya mengintervensi korporasi. Pertamina itu korporasi, tetapi saya tentu akan menjaga secara keseluruhan agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat dan juga inflasi. Saya akan jaga itu,” katanya.

Terkait kenaikan TDL 1 Juli nanti, Hatta mengaku optimistis, inflasi tahun ini tidak akan meleset dari target APBN 2010, sebesar 5,3 persen. “Saya tetap optimis target makro tahun ini akan tercapai, termasuk inflasi. Sekarang kan jauh di bawah itu, baru sekitar dua koma sekian,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Mei 0,29 persen. Besaran inflasi kumulatif Januari-Mei 2010 1,44 persen, sementara inflasi year on year 4,16 persen.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengaku sepakat dengan permintaan pemerintah. Menurut dia, langkah itu penting untuk menyelamatkan kondisi perekonomian nasional.

“Walaupun TDL resmi naik 1 Juli, selama tidak ada kenaikan komoditas energi lain, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak akan mengalami tekanan signifikan. Pertumbuhan ekonomi masih bisa 5-5,5 persen dan inflasi pada angka 5 persen plus satu,” tuturnya.

Namun, lanjutnya, jika dalam perkembangan hingga akhir tahun ada lagi komoditas yang mengalami kenaikan, seperti elpiji, tarif tol, dll, pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan terganggu. Oleh karena itu, ia mengimbau agar pemerintah melakukan pembicaraan serius dengan perusahaan pelat merah terkait.

Imbas beruntun

“Pemerintah tidak harus melakukan intervensi, hanya mengajak Pertamina berbicara. Imbas kenaikan harga komoditas secara beruntun sangat besar. Hindari juga wacana dan rumor. Kendalikan dampak psikologis. Apalagi, beberapa saat lagi masyarakat akan dihadapkan dengan hari raya,” ujarnya.

Ditanya tentang imbas kenaikan harga TDL terhadap pengangguran, Acuviarta menilai, dampaknya tidak signifikan. Apalagi, jika pemerintah merealisasikan janjinya mengubah skema TDL industri, dengan menghapus tarif daya maksimal dan multiguna industri, bersamaan dengan pemberlakuan kenaikan TDL.

“Kalau kenaikannya beruntun, langsung diikuti komoditas lainnya, mungkin saja angka pengangguran bertambah. Akan tetapi, kalau TDL saja saya kira target pengangguran Indonesia tahun ini tidak akan meleset,” katanya.

Harapan agar Pertamina tidak merealisasikan kenaikan elpiji nonsubsidi juga sempat dilontarkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Wijaya. Dedi meminta agar pengusaha diberikan ruang untuk bernapas setelah menghadapi kenaikan TDL 1 Juli ini dan ACFTA di awal tahun.

“Jangan disekaliguskan. Kalaupun harus dinaikkan, saya kira tahun depan paling cepat. Masyarakat perlu waktu untuk beradaptasi. Bagaimana kami bisa bersaing kalau daya beli mereka merosot tajam,” katanya. (A-150/Dtc)***

Penulis: Pikiran Rakyat : Kamis, 17 Juni 2010  ( Acuviarta Kartabi )

Back