Perspektif Sertifikasi                                             Pendidik dalam Peningkatan  Mutu dan Kesejahteraan Dosen

Posted: 22nd October 2009 by sambas in Pendidikan

0

Perspektif Sertifikasi Pendidik dalam Peningkatan Mutu
dan Kesejahteraan Dosen

A. Pendahuluan

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan Tinggi. Dengan sertifikat ini, setiap dosen memiliki hak tunjangan fungsional dari Pemerintah sebesar gaji pokoknya disamping penghasilan rutin lainnya.

Perspektif sertifikasi ini akan meningkatkan mutu sekaligus kesejahteraan dosen. Namun, untuk merealisasikannya terdapat banyak kendala, seperti belum adanya sistem dan regulasi pelaksanaan sertifikasi dosen, keterbatasan anggaran Pemerintah, dan masih terbatasnya dosen yang berpendidikan S2/S3 sebagaimana persyaratan kualifikasi akademik di PT. Menurut data Balitbang Depdiknas, secara nasional dari 236.286 dosen, sekitar  43,46 persen atau 102.690 orang yang sudah berpendidikan master dan doktor; sementara itu 133.596 orang lainnya masih berpendidikan sarjana.

Pengalaman sertifikasi guru tahap pertama menunjukkan persoalan   keterbukaan dan keadilan penentuan rangking calon peserta, lemahnya  sosialisasi dan koordinasi dinas dengan sekolah dan guru tentang pengumpulan portofolio, pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penentuan kelulusan uji sertifikasi portofolio (kompas, 24 September 2007).

B. Dosen Sebagai Tenaga Profesional

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional.  Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai profesional,  pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya, menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister (1997) dalam Ani M Hasan (2003:3), menyatakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Menurut  Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

  1. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
  2. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  3. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
  4. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
  5. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
  6. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
  7. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
  8. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
  9. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UUGD).  Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Kualifikasi akademik dosen  minimum:

  1. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
  2. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Sebagai tenaga profesional, dosen memiliki hak dan kewajiban  dalam melakanakan Tridarma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

  1. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  4. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  5. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
  6. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen  berhak:

  1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum danjaminan kesejahteraan sosial;
  2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  5. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
  7. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

C. Sertifikasi Pendidik Dalam Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Dosen

Sertifikat pendidik bagi dosen merupakan fenomena baru dalam dunia pendidikan kita. Pasal 45 UUGD mengamanatkan, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Setiap dosen wajib memiliki sertifikat pendidik, di samping berbagai komponen lainnya. Itulah sebabnya masalah sertifikasi pendidik menjadi sangat urgen saat ini. Bahwa sertifikasi pendidik bagi dosen merupakan fenomena baru yang konstruktif memang banyak diakui; nantinya akan terlihat mana dosen yang profesional dan yang tidak profesional. Dalam hal ini diasumsikan bahwa sertifikasi dosen berjalan seiring dengan profesionalismenya.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.   Menurut Pasal 47 UUGD, Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menurut Pasal 3 UUGD, Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran,  pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Implikasi dari kualifikasi akademik dosen dalam sertifikasi pendidik adalah untuk mendapatkan sertifikasi pendidik atau dapat diuji sertifikasi, maka seorang dosen setidak-tidaknya harus berpendidikan S2 atau pascasarjana. Sementara itu dalam pasal Pasal 45 UUGD, Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam perspektif kesejahteraan, penghasilan dosen diprediksikan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Menurut Ki Supriyoko (2007), sekarang di masyarakat ramai diperbincangkan tentang sertifikat pendidik, seolah-olah yang harus memegang sertifikat pendidik sebagai tanda keprofesionalannya hanyalah guru saja. Hal ini tentu kurang tepat karena para dosen pun dituntut memiliki hal yang sama untuk memenuhi tuntutan keprofesionalannya. Begitu juga dengan kepemilikan berjenis kompetensi serta pemenuhan kualifikasi akademik yang tidak hanya menyangkut guru, tetapi juga dosen pendidikan tinggi.

Bagi kebanyakan dosen di Indonesia, tambahan penghasilan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan mengingat penghasilan dosen umumnya relatif rendah. Rendahnya penghasilan dosen di Indonesia semakin terasa apabila dibandingkan dengan penghasilan dosen di negara yang kinerja pendidikannya relatif memadai seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat.

Konsep sertifikasi pendidik memang positif tetapi untuk merealisasikan akan banyak mengalami kendala di lapangan. Ironisnya, kendala itu justru bersumber dari para dosen yang pada akhirnya akan merugikan nasib dosen itu sendiri. Inilah masalah serius yang kita hadapi bersama.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten Prof. Dr. Didi Turmudzi (2007) menyatakan bahwa  masalah anggaran menjadi kendala utama yang menyebabkan tersendatnya pelaksanaan sertifikasi dosen.Seperti halnya sertifikasi guru, sertifikasi dosen pun sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Sampai sekarang pun kami masih belum tahu kapan pemerintah akan mulai melaksanakan sertifikasi bagi para dosen, termasuk sertifikasi kepada dosen swasta. Selain peraturan pemerintah (PP) mengenai sertifikasi dosen belum turun dan anggaran yang belum memadai, perbedaan pendapat yang masih terjadi di semua unsur termasuk tubuh pemerintah sendiri menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan sertifikasi ini. Lebih lanjut dikatakan bahwa “Perguruan tinggi juga sangat heterogen dan tidak semuanya memiliki anggaran yang besar, sementara pemerintah pun belum siap dalam anggaran ini. Jangankan untuk dosen, untuk guru saja belum tentu tuntas semuanya. Jadi, sampai sekarang belum tahu kapan sertifikasi dosen akan dimulai. Sebab, semua hal masih harus dipersiapkan secara matang,” tuturnya.

Prof. Dr. Ahmad Tafsir, salah seorang tim asesor dari Universitas Islam Negeri Gunung Jati, dalam acara ”Seminar Kebijakan dan Implementasi Sertifikasi Profesi dan Guru PAI” di Universitas Islam Bandung, mengungkapkan bahwa  peluang kecurangan bisa terjadi karena antara asesor dan guru atau dosen yang diuji kompetensinya tidak saling bertemu. Proses sertifikasi guru dan dosen yang diprogramkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan dosen diprediksikan rawan manipulasi, terutama berkait dengan pemalsuan berbagai dokumen yang dilampirkan dalam penyusunan portofolio sebagai syarat utama mendapat sertifikat pendidik.

D. Overview Draft Peraturan Pemerintah Tentang Dosen

Pada bagian ini didiskripsikan (overview) tentang draft Peraturan Pemerintah tentang dosen. Sertifikat pendidik bagi dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: (a). memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada satuan pendidikan  tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; (b). memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan (c) lulus sertifikasi.

Sertifikasi dilakukan melalui penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan penilaian portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen mencakup penilaian atas hasil pendidikan, pelatihan, dan berbagai kegiatan akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dosen tetap dalam jabatan yang sudah memiliki kualifikasi akademik doktor dan sudah mempunyai jabatan fungsional guru besar memperoleh sertifikat pendidik tanpa melalui penilaian pengalaman akademik dan profesional

Sertifikasi pendidik bagi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggara sertifikasi pendidik bagi dosen ditetapkan berdasarkan pada kriteria berikut:

  1. memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi sekurang-kurangnya bernilai B;
  2. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah peserta sertifikasi pendidik bagi dosen setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.  Sertifikat pendidik bagi dosen yang diperoleh dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi pendidik bagi dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif mengacu pada proses pemberian sertifikat pendidik bagi dosen yang imparsial, tidak diskriminatif, dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Transparan) mengacu pada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan sebagai suatu sistem yang meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

Tunjangan profesi diberikan kepada dosen  yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. memenuhi persyaratan akademik sebagai dosen sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  2. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik bagi dosen yang telah diberi satu nomor registrasi dosen oleh Departemen;
  3. melaksanakan tugas sebagai dosen  tetap yang diangkat  oleh Pemerintah atau masyarakat dan bertugas sebagai dosen  pada perguruan tinggi  yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah dengan beban kerja sesuai tri darma perguruan tinggi sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (sks);
  4. beban kerja sesuai dengan tri darma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk darma pendidikan dan penelitian sekurang-kurangnya sepadan dengan 9 (sembilan) satuan kredit semester (sks) yang dilaksanakan dalam perguruan tinggi yang bersangkutan;
  5. beban kerja sesuai dengan tri darma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk darma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
  6. pengabdian kepada masyarakat melalui lembaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan dengan seijin pimpinan satuan perguruan tinggi yang bersangkutan dan merupakan penerapan keahlian yang dimilikinya sebagai dosen;
  7. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain yang dimaksud pada huruf c;
  8. terdaftar pada Departemen sebagai dosen  tetap; dan
  9. berusia maksimal: 56 (lima puluh enam) tahun bagi dosen dengan jabatan Asisten Ahli; 65 (enam puluh lima) tahun bagi dosen dengan jabatan Lektor atau Lektor Kepala; dan 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan guru besar yang mendapat perpanjangan masa tugas. Guru besar yang berusia lebih dari 70 tahun dan masih aktif sebagai dosen tetap memperoleh tunjangan profesi dari satuan pendidikan tinggi dimana yang bersangkutan ditugaskan.

Berikut disajikan berbagai pengalaman sebagai bentuk hambatan dan kendala Sertifikasi Pendidik bagi Guru sebagai berikut :

  • Sebagian besar guru yang terpilih dalam kuota sertifikasi guru tahun 2006 dan 2007 menyatakan pesimistis bisa lolos dalam penilaian portofolio yang segera dilakukan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Para guru ini kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik dalam komponen portofolio seperti yang disyaratkan (Kompas 14 Agustus 2007)
  • Dari 1.778 guru di Jawa Barat hanya 1.544 orang yang menyerahkan portofolio guna mengikuti sertifikasi guru untuk kuota tahun 2006. Dari jumlah yang mengumpulkan portofolio tersebut hanya 477 orang atau sekitar 27 persen yang lulus sertifikasi (Pikiran Rakyat Kamis, 27 September 2007)
  • Menurut data Balitbang Depdiknas, secara nasional baru sekitar 8 persen guru SD yang memiliki pendidikan minimal sarjana. Itu berarti, dari sekitar 1,2 juta guru SD yang dimungkinkan diuji sertifikasi hanya 8 persen saja. Di luar SD banyak guru SMP, SMA dan SMK yang bernasib sama; demikian pula dengan guru (pendidik) TK dan PAUD, meskipun dengan variasi angka yang berbeda-beda. Itu artinya, untuk mendapatkan tunjangan profesi, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S1 harus melalui perjalanan yang cuku panjang dan berliku. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Fasli Jalal  menyatakan “Akan kita atur agar proses mendapat sertifikat profesi tidak KKN, bagaimana guru yang ada di daerah juga dapat mengambil sertifikat profesi. Siapa yang harus didahulukan mengambil sertifikat pendidik, akan kita buat aturannya,” Guru-guru berstatus sarjana dan sudah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 20 tahun akan didahulukan. (http://menulisbuku.wordpress.com )
  • Program sertifikasi guru akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarguru di sekolah. Sebab, guru ada yang sudah mendapatkan sertifikat akan memperoleh tunjangan profesi, sementara sebagian lainnya belum, padahal kewajiban para guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar adalah sama (Suara Pembaharuan Daily)

E. Kajian Filofosi Sertifikasi Pendidik Bagi  Dosen Dalam Jabatan

Berbagai pengalaman dalam sertifikasi pendidik-guru dalam jabatan saat ini menampakkan beberapa hambatan dan kendala sejak tahapan konsep dan substansi sertifikasi, mekanisme hingga dampak sertifikasi dalam peningkatan mutu dan dan kesejahteraan para guru Indonesia.

Secara filosofis, sertifikasi pendidik (dosen) perlu dilakukan pengembangan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting dan strategis, mengingat Perguruan Tinggi merupakan pusat pengembangan nilai-nilai kehidupan, keilmuan dan ketrampilan yang perlu didukung tenaga yang bermutu dan akuntabel.

Secara ontologis, konsepsi sertifikasi dosen dapat dipahami dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi dosen merupakan proses pengakuan profesisebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sertifikasi dilakukan melalui penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan penilaian portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen mencakup penilaian atas hasil pendidikan, pelatihan, dan berbagai kegiatan akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Sertifikasi pendidik dosen dalam jabatan akan menilai kelayakan dan kesesuaian (fit and proper) terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.  Implikasi dari ontologis ini adalah dalam penjabaran konsep sertifikasi dosen dalam jabatan hendaknya tepat konsisten dengan Tridarma PT sebagai acuan penilaian karier dosen yang selama ini diatur melalui Jabatan  fungsional akademik.

Kualifikasi dosen yang wajib  mengikuti sertifikasi pendidik adalah : Berpendidikan Strata 2, Berjabatan fungsional akademik serendah-rendahnya asisten ahli, Masa kerja 2 tahun. Serfikasi dosen tidak perlu diikuti oleh Dosen berpendidikan Doktor dan berjabatan fungsional Profesor.

Secara epistemologi, proses sertifikasi dosen dalam jabatan perlu dijabarkan secara sistematik sejak tahapan menetapkan aspek-aspek portofolio, kriteria dan teknik pengukuran, penilaian (keputusan) dan Tindaklanjut atas keputusan sertifikasi.

Pelaksanaan sertifikasi dosen dengan acuan yuridis–formal sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Sertifikasi dilakukan berbasarkan  prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. Sesuai prinsip good governance  yaitu partisipasi, keterbukaan,  obyektif, transparansi, dan akuntabilitas. (a) Partisipatif, artinya setiap dosen diberi kesempatan untuk menghitung portofolio yang menjadi fokus sertisikasi. (b) Keterbukaan, artinya setiap dosen memiliki kesempatan untuk mengetahui konsep, prinsip dan teknik penilaian portofolio. (c) Objektif, artinya  mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. (d) Transparan, artinya mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi.(e) Akuntabel, artinya proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
  2. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. (a) Sertifikasi mengacu pada kompetensi dan standar kompetensi dosen  (kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), (b) Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada dosen, perlu dilakukan penilaian terhadap unjuk kerjanya, sebagai bukti penguasaan seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan. (c) Instrumen penilaian kompetensi tersebut dapat berupa tes dan non tes. Pengembangan instrumen penilaian kompetensi guru dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri dan atau swasta tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan standar yang sama untuk seluruh Indonesia.
  3. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan dosen : (a) Sertifikasi dosen  merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dosen (b) Dosen yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dosen (c) Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). (d) Peningkatan mutu dan kesejahteraan dosen diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Perguruan Tinggi yang diberi kewenangan melakukan sertifikasi dosen dengan kriteria sebagai berikut  :

  • Fakultas/Progdi. S-1 Berakreditasi A,
  • Menyelenggarakan Program  Pasca Sarjana dengan akreditasi Unggul dan relevan dengan latar belakang dosen yang akan diakreditasi
  • Memiliki website dan e-learning, yang  dapat diakses oleh Stake holder
  • Memiliki pengalaman melakukan sertifikasi profesi

Secara teknik sertifikasi dibawah tanggung jawab dan koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.  Kepada dosen-dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta perlu melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dalam mensosialisasikan dan mengkoordinasikan portofolio dan memberdayakan dosen yang dipandang berkualifikasi sebagai asesor.

Untuk menjadi asesor dalam sertifikasi dosen diusulkan memiliki kualifikasi sebagai berikut :

  1. Bergelar Doktor pada bidang studi (disiplin ilmu) yang relevan
  2. Berjabatan Fungsional Akademik Profesional

Secara Aksiologi, Sertifikasi pendidik akan memberikan nilai-nilai profesional dalam peningkatan mutu sekaligus kesejahteraan dosen. Secara profesional, dengan sertifikasi pendidik memberikan pengakuan para dosen dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini akan memotivasi para dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai pendidik (pengajar), peneliti dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Dengan sertifikasi dapat  meningkatan pemerataan pendidikan di tanah air, oleh karena dengan sertifikasi ini memungkinkan adanya ‘polling resources’ secara nasional dalam memecahkan persoalan kekurangan dosen berkualitas.  Implikasi dari pemikiran ini, dapat menyusun regulasi tentang sertifikasi dosen hendaknya dapat menjamin good governance yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja para dosen. Dengan standarisasi penilaian portofolio, setiap dosen yang lulus sertifikasi akan memiliki kemampuan (kompetensi) minimal yang wajib dipenuhinya untuk melaksanakan jabatan fungsionalnya.

Secara ekonomis, sertifikasi pendidik akan meningkatkan kesejahteraan dosen dalam bentuk penerimaan tunjangan profesi.  Dengan tambahan penghasilan ini akan memusatkan perhatian pada tugas-tugas akademik yang menjadi tanggung jawabnya.

F. Kesimpulan

Dari pemahaman dan pembahasan di atas dapat disimpulkan :

  1. Sertifikasi dosen merupakan proses pengakuan profesi sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sertifikasi dilakukan melalui penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan penilaian portofolio kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
  2. Proses sertifikasi dosen dalam jabatan perlu dijabarkan secara sistematik sejak tahapan menetapkan aspek-aspek portofolio, kriteria dan teknik pengukuran, penilaian (keputusan) dan Tindaklanjut atas keputusan sertifikasi. Sertifikasi dilakukan berdasarkan  prinsip-prinsip good governanse  yaitu partisipasi, keterbukaan,  transparansi, dan akuntabilitas.
  3. Sertifikasi pendidik akan memberikan nilai-nilai profesional dalam peningkatan mutu sekaligus kesejahteraan dosen.

Daftar Pustaka

Didi Turmudzi Prof. Dr. Dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/ 102007 /23 /0701.htm23 Okt 2007, (14 November 2007)
Ismaun, Prof. Dr. H. M.Pd, (2007), Filsafat Administrasi Pendidikan, (Serahan Perkuliahan), Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
Mudyahardjo, Redja, (2000), Pengantar Pendidikan (Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan di Indonesia), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada (2006).
Oong, Komar, Dr. H. M.Pd, 2007, Modul Filsafat Ilmu dan Pendidikan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
Supriyoko Ki dalam http://www.suarapembaruan.com/News/2006/06/16/Editor/ edit01. htm (14 November 2007)
Syaiful Sagala, Dr., MPd., dalam : “Administrasi Pendidikan Kontemporer”, Alphabeta, Bandung (2006).
UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”
UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang “Guru dan Dosen”, BP. Cipta Jaya Jakarta (2006).
PP  RI  No. 19  tahun 2005 tentang “Standar Nasional Pendidikan “, Sinar Grafika, Jakarta (2005).
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/14/ humaniora/3762226.htm
Amandemen UUD 1945, perubahan ke-1, 2, 3 dan 4 dalam satu naskah, Media Pressindo, Jakarta (2005).
http://menulisbuku.wordpress.com/2007/09/13/mampukah-sertifikasi-guru mendongkrak-mutu-pendidikan/

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/20/Kesra/kes01.htm

raan Dosen