ARTIKEL/BERITA DOSEN


BPS Jabar Tambah  

Daerah Pemantauan

BOGOR, (PR).-
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat berencana menambah daerah pemantauan harga untuk penghitungan inflasi. Rencananya, Cianjur menjadi kota ketujuh yang masuk dalam daftar pemantauan inflasi.

Menurut Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jawa Barat Anggoro Dwitjahyono, penambahan daerah itu agar data yang tersaji dapat lebih akurat. Meski ia tak menampik, semakin banyak daerah yang dipantau, akan semakin terwakili kondisi yang terjadi di lapangan.

Saat ini, untuk menghitung indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi, BPS baru melakukan pemantauan di enam kota di Jabar, yakni Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, dan Kota Depok.

“Pada prinsipnya, tentu kami ingin agar seluruh daerah bisa dipantau karena hal ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya pada Workshop Pengendalian Inflasi di Bogor, pekan lalu.

Hanya, ungkap Anggoro, penambahan daerah pemantauan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, hingga saat ini belum bisa dilakukan pemantauan di seluruh daerah.

Akan tetapi, Anggoro menambahkan, penambahan daerah pemantauan bisa saja terealisasi dengan cara membangun kerja sama lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurut pengamat ekonomi, Acuviarta Kartabi, BPS sebaiknya juga meninjau ulang bobot komoditas di dalam keranjang IHK. Pasalnya, kata Acuviarta, saat ini terjadi banyak perubahan pola konsumsi dan kenaikan harga di masyarakat sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap bobot tiap-tiap komoditas.

Acuviarta mencontohkan, bobot energi dan komunikasi. Sebelumnya, kenaikan harga listrik tidak memiliki peranan signifikan terhadap komponen biaya. Namun, kini memiliki peranan yang cukup besar. “Untuk memotret harga agar terpetakan, perlu penambahan daerah pemantauan. Setidaknya bisa dua-tiga daerah lagi. Namun, juga diperlukan tinjauan ulang terhadap bobot komoditas IHK,” ujarnya. (A-188)***

Penulis: Pikiran Rakyat,Senin,21 Juni 2010 ( Acuviarta Kartabi )

Back

Iklan

IPO Bank Jabar

Banten Dorong  

Kinerja Perusahaan

PERUSAHAAN yang melakukan initial public offering (IPO) akan dituntut untuk lebih profesional dan transparan. Pasalnya, dengan menjadi perusahaan publik maka kinerja perusahaan akan menjadi sorotan, karena kepemilikan saham menjadi lebih menyebar. Pengamatan kinerja perusahaan datang tidak hanya dari pemegang saham, tetapi juga analis dalam dan luar negeri, serta bursa efek.

Sama seperti salah satu tujuan yang ingin dicapai Bank Jabar Banten (BJB) yang berharap pelaksanaan IPO akan dapat mendorong pengembangan usaha dan memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Dengan go public, BJB dituntut untuk mengimplementasikan good corporate governance menjadi lebih intensif.

Selain itu, dengan melakukan IPO BJB salah satu persyaratan untuk menjadi bank jangkar telah terpenuhi, sekaligus mempersiapkan diri dalam menyonsong pemberlakuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan penerapan Base II.

Pengamat dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Kahlil Rowter menjelaskan pelaksanaan IPO adalah salah satu tahapan yang umum dilakukan perbankan jika bermaksud untuk lebih maju dari posisi saat ini. Langkah tersebut telah diambil beberapa bank besar lainnya, yang mencoba untuk memperluas kehadirannya di pasar.

IPO tujuannya bukan hanya menambah modal. Akan tetapi juga ada keuntungan lain yang diperoleh. Melalui IPO dan menjadi perusahaan publik, maka BJB akan dipicu untuk lebih baik. Tantangan kinerja pun akan lebih tinggi, termasuk akan lebih transparan karena kepemilikan yang menyebar,” ujarnya, Minggu (20/6).

Selain itu, dengan IPO faktor keuntungan yang termasuk dalam unlock value pun bisa diperoleh melalui kinerja perusahaan yang terus meningkat. “Ketika kinerja meningkat maka harga saham pun akan terus naik. Artinya, perusahaan bisa mendapatkan modal jauh lebih banyak dan pemegang saham yang ada saat ini pun akan memperoleh keuntungan lebih banyak,” ujarnya.

Bahkan, menurut dia, melalui IPO masyarakat Jabar Banten memiliki kesempatan menjadi pemegang saham perusahaan daerahnya sendiri, yang tentu saja juga dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat Jabar Banten terhadap prestasi perusahaan daerahnya menjadi perusahaan publik.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menilai memang sudah waktunya BJB untuk melakukan IPO. Apalagi, BJB memiliki target untuk menjadi bank nasional.

Ia mengatakan langkah IPO yang dilakukan BJB patut disambut positif, karena dengan go public, transparansi operasional kinerja perusahaan akan lebih terbuka. Sehingga, implementasi good corporate governance yang dicita-citakan bisa lebih intensif.

“Dengan go public, maka kinerja BJB akan lebih terpantau oleh pemegang saham yang tentunya akan semakin memperkuat kinerja dari BJB agar lebih baik lagi,” ujarnya.

Acu menambahkan, IPO juga akan memperkuat permodalan bank dan memperluas akses sumber pendanaan sehingga meningkatkan kemampuan bank melakukan ekspansi usaha/kredit.

Hanya, ia mengingatkan, pasca-go public BJB akan dihadapkan pada tantangan bagaimana mengelola dana hasil penjualan saham agar bisa memperkuat ekspansi bisnis perusahaan. Apalagi, delapan puluh persen dana hasil IPO akan digunakan untuk mendorong ekspansi kredit. BJB juga akan dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat basis kinerja operasional bisnis di luar Jabar dan di luar yang terkait dengan pemerintah daerah.

“Eksistensi BJB di captive market PNS saya kira sudah tidak diragukan. Namun, pasca-IPO kemampuan BJB untuk menggarap pasar di luar pemda dan pasar di luar wilayah Jabar Banten akan menjadi tantangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai pembukaan kantor cabang baru sebagai salah satu tujuan IPO merupakan pilihan yang harus diambil. Namun, Acu menambahkan, untuk pasar kredit Jabar BJB diharapkan bisa lebih serius untuk masuk ke kredit produktif. Khususnya untuk sektor UMKM.

“Sebab selama ini, UMKM cukup memberikan di Jawa Barat menjadi motor penggerak perekonomian. Tentu saja pasar UKM ini tidak hanya terkonsentrasi di Bandung dan sekitarnya. (Yulistyne Kasumaningrum/”PR”)***

Penulis: Pikiran Rakyat,Senin,21 Juni 2010 ( Acuviarta Kartabi )

Back

Kenaikan Harga Elpiji

Ditunda

Karena, “Situasinya tidak

Memungkinkan”

 

SEORANG pegawai menggoreng tempe di salah satu kios di kawasan Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. PT Pertamina menunda rencana kenaikan harga elpiji nonsubsidi karena situasi saat ini tidak memungkinkan menyusul kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 6-20 persen.* ANDRI GURNITA/”PR”

JAKARTA, (PR).-
PT Pertamina (Persero) akhirnya menunda rencana kenaikan harga elpiji nonsubsidi. Menurut Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, situasi saat ini tidak memungkinkan untuk menaikkan harga elpiji, menyusul kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 6-20 persen yang mulai berlaku 1 Juli nanti.

“Kami masih mencari waktu yang tepat. TDL kan baru saja akan naik dan orang tua juga akan membayar biaya sekolah. Jadi, kami akan melihat dulu situasinya,” ujar Karen seusai memberikan santunan kepada korban insiden elpiji 3 kg di Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta, Kamis (17/6).

Karen mengaku, sejauh ini belum bisa memastikan kapan waktu yang akan dipilih Pertamina untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi. Namun, menurut dia, jika penundaan ini terlalu lama dilakukan, perusahaan migas pelat merah ini akan terus mengalami kerugian.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Basuki Trikora Putra, mengatakan, pemerintah sudah memberikan lampu hijau kepada Pertamina untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi. Pertimbangan kerugian tahun ini yang akan menembus angka Rp 3 triliun dinilai tidak sehat bagi Pertamina.

Beberapa waktu lalu, PT Pertamina melayangkan surat usulan kepada pemerintah untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg, 50 kg, dan elpiji curah Rp 1.000 per kg, Juni ini.

Menekan kerugian

Menurut Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PE Pertamina Ferederick S.T. Siahaan beberapa waktu lalu, kerugian terjadi karena harga jual produk tak sebanding dengan peningkatan harga bahan baku. Dengan menaikkan harga elpiji nonsubsidi Rp 1.000 per kg, kerugian Pertamina tahun ini akan berkurang Rp 655 miliar menjadi Rp 2,55 triliun.

Menurut data Pertamina, pada 2009, dengan harga CP Aramco 515 dollar AS per metrik ton (MT), kerugian bisnis elpiji nonsubsidi mencapai Rp 2,3 triliun. Tahun ini, dengan rata-rata harga CP Aramco 725 dollar AS per MT, kerugian bisnis elpiji nonsubsidi diprediksi akan menembus angka Rp 3,2 triliun.

Tahun ini total permintaan elpiji diperkirakan mencapai 4,26 juta metrik ton. Perinciannya, permintaan elpiji bersubsidi 3 juta MT dengan harga Rp 3.464 per kilogram, sedangkan permintaan elpiji nonsubsidi 1,26 juta MT dengan harga Rp 4.912 per kg.

Ketua Umum Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKT) Jawa Barat, Banten, dan DKI, Firman Turmantara menyambut baik langkah Pertamina. Menurut dia, keputusan ini adalah yang paling tepat ketika pemerintah memutuskan TDL resmi naik dan menolak usulan listrik gratis.

Pengamat ekonomi asal Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menilai, langkah Pertamina ini lebih dari sekadar mengusung kepentingan perusahaan. Ia mengaku memberikan apresiasi yang besar terhadap Pertamina.

“Dengan tidak menaikkan harga elpiji Juni ini, artinya Pertamina memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas perekonomian,” ujar Acuviarta. (A-150/Dtc/VN)***

Penulis: Pikiran Rakyat ,18 Juni 2010 (  Acuviarta Kartabi )

Back

Tunda Kenaikan  

Harga Elpiji

Untuk Menyelamatkan Kondisi

Perekonomian Nasional

 

PEKERJA melakukan penyelesaian akhir pembuatan keramik dengan menggunakan “glacier” sebelum dilakukan pembakaran dengan tungku yang berbahan bakar gas di Studio Keramik 181 Kota Bandung, Selasa (15/6). Pemerintah meminta PT Pertamina untuk tidak menaikkan harga elpiji nonsubsidi dalam waktu dekat karena memberatkan masyarakat yang akan menghadapi kenaikan tarif dasar listrik.* DUDI SUGANDI/”PR”

BANDUNG, (PR).-
Pemerintah meminta PT Pertamina tidak menaikkan harga elpiji nonsubsidi dalam waktu dekat. Kenaikan harga komoditas energi secara berdekatan dikhawatirkan memberatkan beban masyarakat yang pada 1 Juli akan dihadapkan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 6-20 persen.

“Saya sudah bicara dengan Dirut Pertamina agar mencari waktu yang tepat. Sekarang waktunya tidak tepat,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

Namun, Hatta mengaku tidak dapat memastikan kapan kenaikan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg, 50 kg, dan elpiji curah atau bulk tersebut boleh dilakukan. Menurut Hatta, pemerintah tidak mau melakukan intervensi terhadap Pertamina selaku korporasi.

“Jangan saya mengintervensi korporasi. Pertamina itu korporasi, tetapi saya tentu akan menjaga secara keseluruhan agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat dan juga inflasi. Saya akan jaga itu,” katanya.

Terkait kenaikan TDL 1 Juli nanti, Hatta mengaku optimistis, inflasi tahun ini tidak akan meleset dari target APBN 2010, sebesar 5,3 persen. “Saya tetap optimis target makro tahun ini akan tercapai, termasuk inflasi. Sekarang kan jauh di bawah itu, baru sekitar dua koma sekian,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Mei 0,29 persen. Besaran inflasi kumulatif Januari-Mei 2010 1,44 persen, sementara inflasi year on year 4,16 persen.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengaku sepakat dengan permintaan pemerintah. Menurut dia, langkah itu penting untuk menyelamatkan kondisi perekonomian nasional.

“Walaupun TDL resmi naik 1 Juli, selama tidak ada kenaikan komoditas energi lain, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak akan mengalami tekanan signifikan. Pertumbuhan ekonomi masih bisa 5-5,5 persen dan inflasi pada angka 5 persen plus satu,” tuturnya.

Namun, lanjutnya, jika dalam perkembangan hingga akhir tahun ada lagi komoditas yang mengalami kenaikan, seperti elpiji, tarif tol, dll, pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan terganggu. Oleh karena itu, ia mengimbau agar pemerintah melakukan pembicaraan serius dengan perusahaan pelat merah terkait.

Imbas beruntun

“Pemerintah tidak harus melakukan intervensi, hanya mengajak Pertamina berbicara. Imbas kenaikan harga komoditas secara beruntun sangat besar. Hindari juga wacana dan rumor. Kendalikan dampak psikologis. Apalagi, beberapa saat lagi masyarakat akan dihadapkan dengan hari raya,” ujarnya.

Ditanya tentang imbas kenaikan harga TDL terhadap pengangguran, Acuviarta menilai, dampaknya tidak signifikan. Apalagi, jika pemerintah merealisasikan janjinya mengubah skema TDL industri, dengan menghapus tarif daya maksimal dan multiguna industri, bersamaan dengan pemberlakuan kenaikan TDL.

“Kalau kenaikannya beruntun, langsung diikuti komoditas lainnya, mungkin saja angka pengangguran bertambah. Akan tetapi, kalau TDL saja saya kira target pengangguran Indonesia tahun ini tidak akan meleset,” katanya.

Harapan agar Pertamina tidak merealisasikan kenaikan elpiji nonsubsidi juga sempat dilontarkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Wijaya. Dedi meminta agar pengusaha diberikan ruang untuk bernapas setelah menghadapi kenaikan TDL 1 Juli ini dan ACFTA di awal tahun.

“Jangan disekaliguskan. Kalaupun harus dinaikkan, saya kira tahun depan paling cepat. Masyarakat perlu waktu untuk beradaptasi. Bagaimana kami bisa bersaing kalau daya beli mereka merosot tajam,” katanya. (A-150/Dtc)***

Penulis: Pikiran Rakyat : Kamis, 17 Juni 2010  ( Acuviarta Kartabi )

Back

PLN Usulkan Listrik

Gratis untuk Masyarakat

Miskin Jumlahnya Mencapai  

19 Juta Pelanggan

 

ERAT (60) memasak air dengan kayu bakar di rumah bilik bambunya di RT 01 RW 01 Kp./Desa Drawati, Kec. Paseh, Kab. Bandung, Senin (19/4) lalu. Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan mengusulkan, subsidi dari pemerintah untuk PLN tidak usah diberikan lagi kepada BUMN tersebut, melainkan diberikan langsung kepada masyarakat kurang mampu.* USEP USMAN NASRULLOH/”PR”

JAKARTA, (PR).-
Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan mengusulkan, subsidi dari pemerintah untuk PLN tidak usah diberikan lagi kepada BUMN tersebut, melainkan diberikan langsung kepada masyarakat kurang mampu. Mekanismenya, mereka mendapat listrik gratis.

Hal tersebut disampaikan Dahlan dalam media briefing dengan tema “Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Bagi Industri dan Perekonomian Indonesia 2010” di Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (12/6).

“Banyak yang menolak TDL naik. Katanya, untuk membela orang miskin. Kalau memang demikian, saya usulkan langsung saja untuk kalangan miskin kita gratiskan. Akan tetapi, pengguna lain tetap kita kenakan tarif normal. Jelas kita membela masyarakat miskin dan subsidi diberikan langsung pada mereka,” kata Dahlan.

Dia menyatakan, usulan tersebut sudah melalui kajian, di mana kategori masyarakat miskin pengguna listrik bisa diambil dari pemakai 450 watt (volt ampere). Berdasarkan data, saat ini pengguna listrik kategori ini merupakan yang paling kecil, sekitar 19 juta pelanggan dari 40 juta pelanggan PLN.

“Kalau yang 450 watt ini kita gratiskan, PLN akan kehilangan pemasukan sekitar Rp 1,5 triliun. Akan tetapi, PLN dapat Rp 30 triliun dari masyarakat mampu yang tidak mendapat subsidi. Inilah solusi yang lebih jelas untuk membela masyarakat miskin,” kata Dahlan.

Dia mengungkapkan, sesungguhnya usulan tersebut pernah disampaikan kepada DPR saat rapat bersama. “Akan tetapi, rapat langsung ditutup. Mungkin mereka (anggota DPR) pikir saya cuma guyon (bercanda). Padahal, saya serius! Saya memang sadar ide ini akan sulit untuk diterima,” katanya.

Usulan pemberian BLT, kata dia, justru akan lebih tepat sasaran. Penentuan masyarakat yang berhak menerima BLT listrik pun lebih mudah diketahui dari penggunanya saja.

“Yang 450 watt saya yakin kita semua sepakat itu kategori miskin,” kata Dahlan.

Harus diperjuangkan

Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo menilai, DPR bisa menerima usulan tersebut agar rakyat bawah bisa merasakan langsung konsep kesejahteraan yang diusulkan pemerintah.

” Toh anggarannya sekitar Rp 1,4 triliun, lebih baik dialokasikan kenaikan di sektor lain dan masyarakat bawah menikmati kesejahteraan yang riil dari beban tagihan listrik,” katanya.

Menurut dia, usulan tersebut harus benar-benar diperjuangkan oleh Dahlan agar tidak hanya menjadi wacana.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta, tidak sepakat dengan wacana menggratiskan listrik bagi masyarakat miskin. Selain data masyarakat miskin yang dinilai belum mumpuni, penggratisan listrik dikhawatirkan memicu sikap konsumtif.

Acuviarta menilai, lebih baik pemerintah tetap memberlakukan sistem tarif khusus bagi golongan pelanggan 450 VA ke bawah. (A-78/A-109/A-150)***

Penulis: Pikiran  Rakyat , Senin, 14 Juni 2010  ( Penulis :Acuviarta Kartabi )

Back

Dampak Subsidi  

Rumah Murah Diganti  

Fasilitas Likuiditas

Beli Rumah Makin Sulit

 

SALAH satu perumahan di daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Penyediaan rumah murah untuk masyarakat miskin terancam hilang jika subsidi rumah sehat sederhana (RSH) diganti dengan pengurangan bunga KPR yang ditempatkan di bank.* YUSUF FITRIADI/”PR”

BANDUNG, (PR).-
Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terancam tidak akan bisa memiliki rumah layak, dengan kebijakan fasilitas likuiditas. Kebijakan yang menggantikan kebijakan subsidi rumah sehat sederhana (RSH) tersebut, tidak lagi berorientasi pada pengadaaan rumah murah bersubsidi.

“Dari yang saya tangkap, nantinya semua dana subsidi (untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah) akan ditempatkan di bank. Lalu digunakan sebagai pengurang bunga KPR (kredit pemilikan rumah) bagi masyarakat berpenghasilan Rp 5,5 juta ke bawah. Padahal, masalah rumah masyarakat berpenghasilan rendah tak hanya bunga murah,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (Ap2ersi) Ferry Sandiyana di Bandung, Minggu (13/6).

Ferry mencontohkan, masalah harga rumah, dengan konsentrasi kebijakan baru hanya pada KPR, otomatis patokan harga rumah dengan subsidi maksimal Rp 55 juta (standar yang oleh pemerintah dianggap terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah) akan dihilangkan. Hal itu akan mendorong penyediaan rumah murah untuk masyarakat menghilang pula.

Dari sisi bisnis, membangun rumah murah tanpa adanya subsidi dan insentif lainnya, bukan pilihan yang masuk akal untuk pengembang. Dengan terus naiknya harga lahan, mahalnya harga bahan bangunan, perizinan, dan semua faktor biaya lainnya, akan sangat sulit menyediakan rumah dengan harga jual yang rendah.

“Sebagai gambaran, saat ini untuk rumah tipe 36 (kategori rumah murah) di Kabupaten Bandung, harga standarnya saja sudah mencapai Rp 80 juta hingga Rp 90 juta per unit,” katanya.

Stagnasi

Kondisi tersebut, menurut Ferry, dikhawatirkan akan menimbulkan stagnasi di segmen rumah murah. Dengan harga rumah murah yang menjadi mahal, akan semakin sedikit anggota masyarakat berpenghasilan rendah yang mampu membeli rumah layak huni. Di sisi lain, menurunnya permintaan akan membuat sisi pasokan rumah murah terus turun dan akhirnya menghilang.

“Apalagi nantinya untuk bisa membeli rumah yang ada subsidi bunganya, akan lebih bergantung pada persetujuan bank. Artinya, urusan perbankannya akan menjadi lebih ketat untuk rumah sederhana sehat (RSH). Ditambah dengan keharusan memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan SPT (surat pemberitahuan tahunan), saya kira akan banyak anggota masyarakat berpenghasilan rendah yang gagal mendapat RSH,” katanya.

Mayoritas kesulitan

Sementara pengamat ekonomi dari Unpas Bandung Acuviarta H. Kartabi memperkirakan, skema fasilitas likuiditas akan membuat semakin sedikit masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa memiliki rumah, karena dengan perlakuan KPR yang relatif sama dengan KPR komersial lainnya, diperkirakan mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah akan sulit memenuhi berbagai persyaratan yang diajukan bank.

“Apalagi dengan tambahan persyaratan NPWP dan SPT, ini akan membuat MBR lebih susah lagi mendapat KPR yang disubsidi selisih bunganya. Tax ratio (perbandingan pendapatan pajak dengan PDB) yang masih sangat rendah, menggambarkan masyarakat kita yang belum ’oke’ (peduli) dengan pajak. Apalagi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Sementara peneliti dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi (LMFE) Universitas Padjadjaran Bandung, Aldrin Herwany mengingatkan, fasilitas likuiditas tidak menjamin masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah dalam membayar cicilannya, karena pada dasarnya tetap harus mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga bank.

“Sekalipun ada pengurangan dibandingkan dengan bunga pasar 2-3 persen, tetap saja akan naik-turun mengikuti fluktuasi tingkat bunga yang ada. Yang harus diingat, masyarakat berpenghasilan rendah itu merupakan lapisan masyarakat yang paling peka terhadap pergerakan tingkat bunga,” katanya.

Meskipun demikian, menurut Aldrin, bank penyalur KPR bersubsidi akan dituntut lebih fleksibel dalam memberlakukan prinsip kehati-hatian dan persyaratan keamanan bank lainnya. Jika memberlakukan proses seleksi yang terlalu ketat, penyaluran subsidinya malah berpotensi macet.

“Artinya salah satu tujuan fasilitas likuidasi yaitu untuk pengurangan backlog (defisit rumah dibandingkan dengan jumlah keluarga) malah akan menjadi kontraproduktif,” ujarnya. (A-135)***

Penulis: Pikiran Rakyat , Senin, 14 Juni 2010  ( Penulis : Acuviarta Kartabi )

Back

Mengelola Pendapatan

Oleh ACUVIARTA KARTABI

USAHA meningkatkan pendapatan masyarakat harus terus didorong. Jika kenaikan pendapatan nominal klop dengan stabilitas inflasi, dari situ daya beli masyarakat bisa meningkat. Jika daya beli meningkat, nyaris tak terhitung sisi positifnya. Porsi konsumsi dalam pendapatan, misalnya, akan meningkat. Begitu juga tabungan serta investasi dan seterusnya. Dari sisi ekonomi ketenagakerjaan, naiknya upah tergantung pada perubahan produktivitas tenaga kerja. Strategi meningkatkan produktivitas merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Dukungan pelaku usaha, pemerintah, dan pekerja, ikut menentukan kualitas tenaga kerja, teknologi produksi, dan dukungan input lainnya.

Melihat sejenak kondisi di dalam negeri, tarik-menarik rencana kenaikan harga-harga komoditas yang diatur pemerintah, seperti tarif dasar listrik (TDL), elpiji, tarif tol, dan harga bahan bakar minyak (BBM), inginnya tidak selalu menuai kontroversi. Hal ini dapat terjadi jika keputusan tersebut dijamin tidak bersinggungan dengan kemungkinan melorotnya daya beli masyarakat. Contohnya di negara-negara maju. Perubahan harga-harga terlihat sangat minim resistensi atau penolakan. Kuncinya karena pendapatan masyarakatnya sudah tinggi. Jika pendapatan masyarakat tinggi, pelayanan/fasilitas publik yang diberikan pemerintah maksimal, ketimpangan pendapatan juga rendah, dan stabilitas inflasi lebih terkendali, dijamin tidak ada resistensi.

Kondisi di Indonesia, kinerja peningkatan pendapatan masih sangat minim. Wajar jika terjadi kenaikan harga-harga, masyarakat sering meresponsnya dengan meningkatkan pinjaman (contohnya). Diperkirakan setengah PNS sejumlah daerah dikabarkan sudah menjaminkan SK pengangkatannya di bank. Bisnis kredit konsumsi telah menjadi favorit bisnis kredit perbankan. Tenaga konsumsi yang tinggi menjadi jaminan sentimen positif bagi perekonomian. Ini satu penyebab kenapa pertumbuhan ekonomi masih positif tahun lalu, meskipun banyak negara lain sebaliknya. Karena hal itu, sektor riil masih bisa tetap tumbuh dan perdagangan maju pesat. Menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan bisa dijadikan indikatornya. Intinya, peningkatan konsumsi memang pantas terus didorong. Kondisi idealnya inginnya sejalan dengan perubahan tingkat pendapatan masyarakat. Respons lain terhadap kenaikan konsumsi juga bisa meningkatkan permintaan komoditas/produk domestik. Jika itu terjadi dampaknya lebih positif lagi, eskalasi kemajuan akan jauh lebih berbobot.

Ditelusuri dari data pembentuk PDRB Jabar dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih tak tergoyahkan. Kontribusi konsumsi terhadap LPE terlihat selalu tinggi. Kontribusi ini berada di atas kontribusi komponen lainnya, investasi (PMTB), konsumsi pemerintah, dan net ekspor. Upaya meningkatkan pendapatan harus terus dirumuskan dan ditempatkan lebih strategis dalam pencapaian indikator perekonomian. Perencanaan kebijakan yang lebih berkualitas, ketajaman efektivitas program pemerintah, dan bukti serius mendorong sektor riil merupakan strategi jitu ke arah itu.

Usaha meningkatkan pendapatan memang tidak mudah. Setiap rumah tangga konsumsi diharapkan bisa mengelola perubahan pendapatannya dengan cara-cara lebih rasional. Memasuki masa-masa tertentu, seperti menjelang hari raya, kenaikan gaji PNS, dan kenaikan UMK, pertumbuhan konsumsi biasanya lebih bertenaga. Meningkatnya pendapatan nominal ditambah ekspansi kredit konsumsi menjadi bagian dari generator utama kekuatan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana rumah tangga memutuskan porsi pendapatan yang akan dikonsumsi saat ini? Berapa yang akan ditabung untuk masa depan? Semua harus dipikirkan matang-matang sebelum nasi menjadi bubur. Jangan sampai terlalu semangat mengonsumsi hari ini, kita mengabaikan banyak kebutuhan keuangan yang harusnya juga kita alokasikan dari pendapatan. Dalam jangka panjang, perilaku semacam itu berpotensi menyimpan banyak masalah. Kita semua berhadapan dengan berbagai kemungkinan perlambatan pendapatan. Di sisi lain, beban pengeluaran jangka panjang juga semakin membubung tinggi. Uang semakin kendur tenaganya ketika dihadapkan dengan kenaikan harga-harga. Bank Indonesia memprediksi kurs rupiah terhadap dolar AS akan stabil dengan posisi melemah tahun depan (2011).

Kita mengenal adanya batas anggaran antarwaktu. Konsumsi dipengaruhi kondisi sumber daya total yang tersedia yang idealnya di distribusikan untuk konsumsi hari ini dan untuk konsumsi di masa depan. Keputusan konsumsi sering dilihat dari pengaruh dua periode, periode masa muda (masih produktif) dan periode konsumsi masa tua. Suatu ketika konsumen akan memasuki masa pensiun, dimana pendapatan akan mengalami perlambatan, bahkan bisa jadi jauh berkurang.

Penelitian pernah dilakukan untuk membandingkan perilaku konsumsi dan menabung orang Jepang dan AS. Hasilnya, “orang Jepang mengonsumsi bagian yang lebih kecil dari pendapatan yang mereka terima dibandingkan dengan orang AS”. Ternyata rumah tangga di Jepang lebih sulit meminjam ketimbang rumah tangga di AS. Gregory Mankiw, ekonom Harvard University mengatakan, pola itu cocok untuk menjelaskan kalau rumah tangga yang menghadapi batas pinjaman akan mengonsumsi lebih sedikit dibandingkan rumah tangga yang kurang memiliki batas pinjaman. Mungkin ini juga bisa menjadi jawaban mengapa krisis keuangan global dengan pusat gempa ekonomi AS berawal dari tingginya kredit macet pada sektor perumahan. Perekonomian Jepang mengalami aliran modal keluar yang sangat tinggi diikuti dengan surplus perdagangan. Sementara perekonomian AS sebaliknya, aliran modal masuk dan defisit perdagangan. Akibat perilaku menabung orang Jepang yang tinggi, ada ekonom yang percaya hal tersebut menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi cepat yang dialami oleh Jepang setelah Perang Dunia ke II.

Perilaku konsumsi juga perlu mempertimbangkan pendapat (hipotesis) pendapatan permanen. Ekonom Milton Friedman mencontohkan kalau konsumen yang berpendidikan tinggi diasumsikan akan menerima pendapatan permanen yang lebih tinggi karena dukungan pendidikannya. Akan tetapi, konsumen yang menerima pendapatan dari hasil panen yang banyak karena dukungan cuaca belum tentu tahun depan mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Meskipun tampaknya rumit dan tidak sesederhana contoh itu, tetapi cukup logis jika perilaku konsumsi seharusnya bergantung atau melihat pada perubahan pendapatan permanen.

Untuk itu, dibutuhkan pengaturan dan pengendalian agar kenaikan pendapatan yang kita terima mampu dikelola optimal untuk kebutuhan mendesak saat ini serta juga mempertimbangkan kemungkinan meningkatnya pengeluaran di masa yang akan datang. Di sisi lain, kita juga harus cermat memastikan apakah pendapatan yang kita terima bersifat permanen atau sifatnya hanya transitoris.

Tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin juga harus dipikirkan karena mengindikasikan kemungkinan adanya transfer pendapatan dari kelompok penerima pendapatan permanen kepada kelompok pengangguran dan masyarakat miskin. Kemampuan negara dalam menyediakan kebutuhan pokok bagi kelompok masyarakat tersebut masih sangat terbatas. Di sini peranan pengembangan kewirausahaan dan peningkatan investasi kelompok penduduk pendapatan permanen memegang peranan penting. Kontribusi sektor-sektor usaha dalam perekonomian juga wajib ikut diperhitungkan. Inilah sebabnya kita berharap sektor riil bisa terus tumbuh.

Dari sisi perekonomian, perilaku masyarakat yang mampu mengendalikan konsumsi ketika pendapatannya meningkat diperkirakan juga akan banyak bermanfaat bagi meningkatnya investasi, ekspor, dan turunnya tingkat bunga meskipun analisis itu masih banyak diperdebatkan. Tingginya tingkat tabungan akan menambah akumulasi modal yang dikelola masyarakat, apalagi jika kondisi tersebut ditambah (diikuti) dengan kemampuan perbankan dalam meningkatkan kemampuannya pada alokasi kredit-kredit yang produktif. Mungkin suatu saat bisa terjadi akumulasi kekayaan masyarakat yang sedemikian tinggi dan kondisi tersebut bisa mendorong kenaikan kepemilikan masyarakat domestik terhadap institusi-institusi ekonomi di dalam negeri. Efeknya positif, kepemilikan perusahan domestik tidak perlu lagi bergantung pada minat investor asing, begitu juga ketergantungan PMA dan arus modal asing jangka pendek bisa dikurangi.

Jika pendapatan semakin tinggi dan konsumsi masyarakat semakin rasional, kenaikan permintaan akan diikuti tuntutan kenaikan kualitas produk barang dan jasa. Tidak usah disuruh apalagi dipaksa pengguna sepeda motor menggunakan Pertamax, mereka akan sadar sendiri. Oleh karena itu, mari kita gunakan kemungkinan kenaikan pendapatan kita saat ini untuk pilihan-pilihan konsumsi yang bijak dan proporsional. Wajib diperhatikan potensi pengeluaran saat ini ataupun di kemudian hari. Meningkatnya konsumsi adalah harapan positif, tetapi jangan sampai kehilangan spirit produktifnya. Gunakanlah setiap rupiah kenaikan pendapatan kita untuk menjamin keberlangsungan ekonomi/keuangan kita dalam jangka panjang. Bijak mengonsumsi, berani berinvestasi, tidak lupa menabung adalah kalimat kunci dari kemajuan ekonomi Indonesia di masa akan datang.***

Penulis, pengamat ekonomi/dosen FE Unpas dan peneliti ISEI Bandung Koordinator Jabar.

Penulis:

Back

© 2009 – Pikiran Rakyat ,Kamis 10 Juni 2010 Bandung

Laman Berikutnya »