Jumat, 11 Desember 2009 ( Glamedia : Accuviarta Kartabi )
 
                                Dalam Rangka Hari HAM Sedunia 
                                            Aksi PMII Nyaris Ricuh
 
DIPONEGORO,(GM)-
Aksi unjuk rasa puluhan orang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Kamis (10/12), nyaris ricuh. Massa PMII yang menggelar aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian.Kericuhan terjadi saat sebagian polisi yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang Gedung Sate membubarkan diri karena melihat massa PMII sudah bubar. Namun, ternyata massa yang sudah menyeberangi Jln. Diponegoro untuk melakukan long march ke Gedung RRI Bandung, kembali menududuki halaman Gedung Sate. Saat itu sempat terjadi dorong-dorongan dengan pihak kepolisan.Tak lama berselarang, massa PMII membubarkan diri menuju RRI Bandung. Namun, setelah menyeberang jalan, petugas kepolisan yang berjaga-jaga bertepuk tangan. Para pengunjuk rasa tidak menerima perlakuan tersebut dan merasa dilecehkan. Mereka kembali merangsek ke halaman Gedung Sate.

Dalam aksinya, Ketua PMII Jabar, Ade Irawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia (HAM). Selama ini masalah pelanggaran HAM masih banyak terjadi. Bahkan kasus pelanggaran HAM beberapa tahun silam belum selesai hingga sekarang. Seperti kasus Munir, kasus Semanggi, hingga pembantaian rakyat Indonesia pada tahun 1965/1966, belum juga selesai.

“Selain itu, bentuk pelanggaran HAM yang terjadi saat ini adalah korupsi. Ada hak rakyat yang dirampas. Kami meminta penegak hukum menangkap dan mengadili para koruptor,” katanya. (B.96)**

 
Share 
 

 

 

 

 

copyright © 2001 http://www.klik-galamedia.com

 

 

Ekonomi Global 2010, Melangkah

Optimistis

Oleh COKI AHMAD SYAHWIER

KRISIS ekonomi global memang belum selesai secara tuntas. Sejumlah indikator ekonomi dunia termasuk pertumbuhan, belum menunjukkan perubahan yang drastis. Bahkan, beberapa negara merevisi kembali target-target ekonomi yang telah dicanangkan sebelumnya. Ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi dunia masih rendah. Para investor cenderung menahan aktivitas, untuk melepas dana investasi jangka panjang. Mereka cenderung menunggu dan melihat (wait and see), terhadap pergerakan indeks ekonomi dunia ke depan. Akibatnya, denyut dinamika pasar dunia berdetak lemah di tengah kepanikan yang tak kunjung juga reda.

Inikah pertanda krisis ekonomi dunia masih terus berlanjut? Atau sebaliknya, adakah rasa optimisme membumbung setinggi harapan, atas kembali bertumbuhnya ekonomi dunia? Apabila ditengok ke belakang, sebenarnya ekonomi dunia terkonsentrasi di kawasan pasar Eropa dan sebagian kawasan Asia. Pergerakan pasar, sangat dipengaruhi faktor permintaan hasil industri, sedangkan persediaan dan distribusi barang mengalami stagnasi yang berlebihan. Sementara itu sektor keuangan dan perbankan mengalami pelemahan daya untuk menyalurkan dana investasi. Akibatnya, kapasitas ekonomi menyusut dari potensi ekonomi yang sebenarnya.

Berdasarkan analisis sejumlah institusi, sektor keuangan merupakan biang keladi terciptanya kemunduran ekonomi dunia. Sektor ini berupaya keluar dari cengkraman kesulitan likuididasi dan kemacetan kredit bermasalah. Proses konsolidasi internal melalui pendekatan moneter terkadang kurang lazim dan terlalu berhati-hati, seperti memberlakukan tingkat suku bunga 0 persen dan pembatasan penyaluran kredit.

Berkurangnya kontribusi sektor keuangan, turut memperparah lini produksi dalam soal kapitalisasi bahan baku dan energi. Padahal, proses pendinginan sektor keuangan dan perbankan yang sempat panas di Amerika Serikat dan bank-bank terkemuka di Eropa sudah berjalan dua tahun. Namun, pertumbuhan produksi industri dunia belum beranjak dari terpaan krisis. Pertumbuhan industri masih di bawah bayang-bayang pertumbuhan industri periode 2005-2006. Penurunan produksi juga merupakan dampak semburan balik pendapatan penduduk dunia yang turun drastis akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) berlebihan.

Penurunan produksi, mencerminkan kapitalisasi sektor riil berlangsung lambat dan menjemukan. Keadaan ini pertanda pengangguran besar-besaran telah terjadi, terutama pada pemanfaatan faktor-faktor produksi. Dampak sistemik tersebut membuat perekonomian dunia benar-benar berada di titik terendah. Oleh karena itu, banyak negara melakukan sejumlah kebijakan ekonomi dalam rangka melakukan counter cyclical dan program stimulus.

Namun, pada kenyataannya efektivitas kebijakan belum mampu mengangkat perekonomian global untuk bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan masih berada di kisaran 2 persen-3 persen. Tampaknya, untuk mencapai pertumbuhan sebaik tiga hingga empat tahun lalu diperlukan suatu big push policy. Kebijakan semacam ini dimaksudkan, agar pasar mampu mendinamisasi sektor industri hingga mencapai  performans yang menciptakan efek sebar terhadap tumbuhnya sektor-sektor bisnis dunia.

Sektor bisnis internasional ini, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan (engine of growth), terutama dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi yang menganggur. Selanjutnya, sektor bisnis internasional dapat menjadi batu loncatan dalam membentuk keseimbangan ekonomi dunia, yang memengaruhi seluruh kawasan perdagangan dunia. Keseimbangan ekonomi diartikan sebagai wahana perekonomian, yang mampu meleburkan semua kepentingan perekonomian setiap negara. Tanpa semua itu, sulit untuk menyeimbangkan pasar dunia. Pasar yang tidak seimbang akan berpotensi menurunkan permintaan dan penawaran produksi. Apalagi, isu-isu pemanasan global dan perubahan iklim  setiap saat, terus mengintai dan mengancam kelangsungan persediaan dan distribusi produksi.

Oleh karena itu, konsetelasi ekonomi dunia harus benar-benar terpelihara melalui seperangkat landasan berupa kesepakatan-kesepakatan hitam di atas putih. Dengan demikian, perekonomian dunia mampu menciptakan suatu mainstream yang kokoh dan kuat , khususnya dalam mengantisipasi gejolak pasar. Cara lain adalah memperkuat komitmen bersama, sebagaimana dikumandangkan oleh pertemuan pemimpin negara berpengaruh G-20 di Pittsburgh AS 24-25 September 2009. Terbersit para pemimpin kelompok negara G-20, sebenarnya menginginkan adanya kesepakatan yang kongkret yang mengandung tujuan bersama, untuk menghapus ketimpangan perdagangan dunia. 

Pemulihan

Berdasarkan sumber-sumber pemberitaan internasional, pemulihan ekonomi dunia sudah menunjukkan sinyal pergerakan yang positif. Para pemimpin kelompok G-20 yang menguasai 80 persen dari Gross Domestic Product (GDP) menatap ekonomi 2010, telah berada pada lintasan yang optimistis. Pemulihan ekonomi terlihat pada meningkatnya intensitas transaksi ekspor dan impor antarnegara, penguatan indeks harga saham, stabilitas nilai tukar negara-negara berpengaruh, dan indeks kepercayaan konsumen yang masih positif.

Pemulihan ekonomi dunia juga terlihat dari segi volume produksi, yang tumbuh signifikan terutama produksi bagi kebutuhan pangan dan industri. Ekspansi swasta pun mulai merambat naik, meskipun dalam kapasitas ruang terbatas.

Akan tetapi, para pemimpin G-20 menyadari perlunya setiap negara menjaga bersama-sama momentum pemulihan tersebut. Sejalan dengan  keinginan bersama itu, para pemimpin G-20 akan membangun suatu aliansi kebijakan ekonomi. Terutama, sinergitas kebijakan yang mendorong perekonomian global bertumbuh (global growth). Sinergitas ditopang dengan keterikatan regulasi dengan dukungan sektor keuangan, yang ketat dan berhati-hati (financial sector prudently). Meskipun G-20 memberi sinyal ekonomi global membaik, bukan berarti risiko terhadap perekonomian setiap negara akan menurun. Dibutuhkan kejelian dalam mengikuti pergerakan dan perubahan perekonomian 2010.

Kewaspadaan

Di tengah pergerakan ke arah pemulihan, setiap negara tidak boleh lengah. Banyak negara berlomba-lomba meningkatkan pengeluaran anggaran negaranya, guna menghadapi kemerosotan kualitas dan kapasitas ekonomi. Sedangkan di sektor moneter, masing-masing negara di dunia cenderung menurunkan suku bunga dan menciptakan likuiditas yang lebih besar. Kebijakan-kebijakan tersebut secara teoritis, tentu berpotensi menaikkan inflasi terutama dalam jangka menengah pada 2010.

Faktor risiko lain yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya penawaran surat utang negara (SUN). Penerbitan SUN merupakan langkah dalam menutupi defisit anggaran negara, yang terkuras oleh kebijakan stimulus fiskal. Akan tetapi, penerbitan SUN yang tidak rasional dan realistis juga berpotensi meningkatnya kewajiban negara. Keadaan ini berpeluang besar menciptakan kondisi crowding out. Faktor risiko dari segi fiskal ini akan semakin menguat, jika harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan berfluktuatif. Sebab, kenaikan harga minyak mentah dunia akan memengaruhi alokasi pengeluaran dan transfer of payment berupa subsidi.

Ancaman yang tidak kecil pengaruhnya juga datang dari dampak pemberlakuan Free Trade Area (FTA). Penerapan tarif impor 0 persen menjadi penghambat yang sangat mampu menohok industri dalam negeri. Sebab, bagi negara-negara berkembang yang pemerintahnya kurang atraktif dan proaktif melindungi industri dalam negerinya, tentu akan menerima pil pahit berupa menurunnya produksi. Banyak negara memberikan insentif besar-besaran kepada pelaku industrinya, seperti penghapusan pajak, kemudahan perizinan, mempromosikan produk unggulan, peningkatan penggunaan teknologi/inovasi, dan kemudahan dalam aksesibilitas permodalan.

Fenomena ekonomi dunia memperlihatkan betapa perubahan kerap terjadi mengikuti arah pasar yang dinamis. Setiap waktu perubahan bisa saja terjadi, karena adanya goncangan. Diperkirakan perubahan juga menyebabkan perekonomian berada pada performa stabilitasnya. Untuk itu, perekonomian setiap negara dipersyaratkan untuk mampu mengimbangi perubahan dengan kebijakan ekonomi berdaya counter cyclical.

Kebijakan ekspansi fiskal dan moneter merupakan rangkaian utama dalam rangka menstimulasi pasar bisnis internasional. Dampak sistemik yang diharapkan adalah intensitas volume produksi meningkat dan pengangguran diharapkan menurun. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dunia benar-benar berkontribusi bagi bertumbuhnya perekonomian global. Sebab, optimisme itu memang masih ada!***

Penulis, dosen teori ekonomi dan bisnis internasional, Wakil Ketua DPE Kota Bandung, Sekretaris LP3E Kadin Jabar, salah seorang Ketua Bidang ISEI Bandung Koordinator Jabar .

Penulis:

Back

© 2007 – Pikiran Rakyat Bandung  Senin 8 Maret 2010

Konsumen Masih Optimistis

MESKIPUN gejolak politik di parlemen mencapai eskalasi puncak, tetapi efeknya tidak begitu besar memengaruhi spektrum pasar domestik. Hampir tidak ada faktor dominan yang dapat melemahkan optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian saat ini. Konsumen menilai pemerintah cukup mampu mengendalikan dinamika pasar, terutama berkenaan dengan indikasi kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Sebelumnya memang terdapat kekhawatiran konsumen atas kenaikan harga beras diakhir bulan Oktober atau awal Desember 2009. Kekhawatiran terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga pokok pembelian (HPP) gabah dan beras. Akan tetapi, kenaikan harga beras rata-rata 10 persen tidak terlalu menciptakan pengaruh negatif bagi harga-harga komoditas lainnya. Jadi, derajat keyakinan konsumen terkesan masih positif.

Berdasarkan laporan survei konsumen Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2009 berada pada level optimis meskipun sedikit terkoreksi 2,3 poin dari bulan sebelumnya. Setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat IKK terkoreksi. Pertama, ekspektasi konsumen sangat cepat berubah bila terdapat rumor mengenai perekonomian masa akan datang. Kedua, faktor kebijakan pemerintah yang mengaitkan pada kemungkinan menaikkan harga komoditas berkategori utilitas, seperti listrik, gas elpiji, dan air bersih. Ketiga, faktor bencana alam. Sementara faktor-faktor lain, seperti nilai tukar rupiah, ketersediaan pasokan barang dan stabilitas fiskal, kemampuan membiayai impor, konsumen tidak terlalu terpengaruh.

Walaupun demikian, tetap saja memerlukan kewaspadaan di setiap waktu. Tidak ada satu alasan pun yang menjamin perekonomian selalu dalam kondisi stabil. Artinya, perekonomian sewaktu-waktu dapat saja berubah.

Pengalaman ini sudah dirasakan ketika perekonomian Amerika Serikat terpuruk tiga tahun yang lalu serta meningkatnya harga minyak mentah dunia yang melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faktor eksternal tersebut dapat berpotensi jadi risiko yang sewaktu-waktu terjadi. Artinya, optimisme konsumen harus disikapi dengan hati-hati.

Beberapa kondisi yang dapat mengantisipasi risiko perekonomian adalah pemerintah tidak memberikan suatu informasi yang tidak kondusif bagi pasar, seperti misalnya tarik ulur menaikkan kenaikan tarif dasar listrik.

Pemerintah sebaiknya dapat memastikan kondisi perekonomian yang stabil dengan kompensasi yang jelas bagi terciptanya kesempatan kerja. Di samping itu, pemerintah dapat memberikan suatu jaminan semakin sederhananya jalur birokrasi berkenaan dengan kemudahan untuk berinvestasi dan membuat suatu skenario yang dapat memastikan bertumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (Coki Ahmad Syahwier, ekonom ISEI Bandung)***

Penulis:  Pikiran Rakyat : Senin 8 Maret 2010

Back

   

 

 

 DUMPING PRODUK CINA

Thursday, 08 October 2009 12:51
Oleh: H. EDDY JUSUFPASAR domestik dalam negeri rupanya tak pernah luput dari perhatian invansi pemasaran produk Cina. Harus diakui, kepiawaian Cina untuk menguasai perdagangan dunia mulai dari hulu hingga hilir dan didukung oleh kebijakan ekonomi negaranya dalam melakukan perubahan ekonomi secara fundamental.Invansi perdagangan Cina di Asia termasuk Indonesia mulai menancapkan kuku-kuku yang berbasis marketing pada setiap sendi dan lini perekonomian termasuk di sektor riil dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jangan heran, produk asal Cina membanjiri pasar-pasar domestik dalam negeri, dipasarkan dengan harga lebih murah antara 17%-33% dari harga standar.

Ekspor produk Cina mulai dari alas kaki hingga produk teknologi tinggi dapat diperoleh dengan harga murah. Kuat dugaan, Cina menjual produknya dengan harga penetrasi dumping terhadap pasar-pasar alternatif di dunia, termasuk Indonesia setelah permintaan pasar utama mereka seperti Eropa dan Amerika Serikat merosot tajam akibat krisis ekonomi global.

Kondisi resesi global mendorong Cina makin agresif dalam melakukan penetrasi pasar di Indonesia dan tak lagi diposisikan sebagai alternatif yang dinilai rawan daya beli, namun menjadi peluang dalam mengeruk keuntungan bagi negeri tirai bambu itu. Contoh, produk alas kaki asal Cina jauh lebih murah hingga 33%, disebabkan kebijakan pemerintah Cina memberlakukan fasilitas tax rebate terhadap produk alas kaki yang diekspor. Bahkan, insentifnya dinaikkan dari 11% menjadi 17% guna memperkuat daya saing industri manufakturnya.

Sebagai pengekspor alas kaki dan barang dari kulit juga Indonesia mulai keteter. Meskipun demikian, pada kuartal III/2008 sepanjang Januari-November 2008, mampu mengeruk keuntungan hingga 14% dibandingkan dengan periode sama 2007 menjadi 1,7 miliar dolar AS dan Indonesia tercatat sebagai pengekspor alas kaki terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Vietnam.

Invansi pasar Cina tentunya cukup mengganggu pasar domestik, khususnya bagi UMKM karena produk mereka tak akan mampu mengimbangi dari sisi harga yang tak sebanding dengan produksinya. Hasilnya, produk UMKM terus bergeser pada titik rawan daya beli karena produk yang dihasilkan terlalu mahal dengan kualitas sama.

Tentunya hal ini menjadi keprihatinan kita semua, di mana produksi dalam negeri belum dapat menjadi raja di negeri sendiri. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah cerdas dari pemerintah untuk memberikan “proteksi” agar ekspansi pasar Cina tak terlalu menguasai pasar domestik dalam negeri. Selain itu, bea dan cukai perlu terus meningkatkan pengawasan di pintu masuk kepabeanan sesuai Permendag No. 60/2009, yang telah berlaku efektif sejak 1 Februari 2009.

Kondisi pasar serupa terjadi menjelang Lebaran dan Ramadan ketika produk Cina betul-betul menguasai pasar domestik. Untuk tekstil misalnya, dominasi Cina membanjiri pasar-pasar dalam negeri. Semua komunitas yang membidangi pertekstilan nasional seakan tak dapat berbuat banyak dengan masuknya tekstil impor Cina.

Kesan yang muncul, betapa mudahnya produk asing masuk ke Indonesia! Apa yang diperkirakan sebelumnya tentunya akan terjadi, produk dalam negeri akan termarginalkan oleh produk impor jika tak segera dilindungi pemerintah. Kondisi itu akan diperparah sejalan berlakunya Asean Cina Free Trade Agreement (ACFTA) tentang penerapan bea masuk 0% untuk produk manufaktur, mulai Januari 2010. Jika ditelusuri, banyak kalangan menilai, Permendag No. 56/2008 mengenai izin impor lima jenis produk termasuk tekstil, kurang efektif dalam membendung peredaran impor tekstil Cina. Pelaku usaha mendesak pemerintah agar Permendag tersebut menjadi keputusan presiden (keppres). Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan fungsionalisasi Permendag sehingga mampu melindungi pasar domestik dan menertibkan impor ilegal. Meskipun, di sisi lain, daya saing produk dalam negeri dinilai masih rendah di tataran pasar global.

Kini dominasi produk Cina di pasar Indonesia dinilai sudah melebihi ambang batas dan membahayakan bagi industri dalam negeri. Apabila pemerintah tidak segera memperbaiki strategi pemasaran produk dalam negeri, Indonesia akan selalu menjadi market mereka.

Bagaimana menyiasati derasnya produk Cina yang murah itu? Tentunya pemerintah perlu melakukan praktek proteksi (soft protection) terhadap pelaku bisnis dalam negeri. Hal ini penting dilakukan sebagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam negeri, seperti memberikan insentif pajak dan penyederhanaan perizinan.

Pada sisi lain, proteksi yang diberikan pemerintah juga harus hati-hati dan selaras dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya dalam menerapkan instrumen pengamanan perdagangan (trade remedy) yang juga telah banyak dilakukan negara-negara maju dan anggota WTO lainnya. Termasuk pemerintah Cina sendiri sudah melakukan proteksi terhadap produk-produknya di luar negeri, seperti dukungan kredit ekspor, insentif pajak, listrik, dan tanah.

Sebenarnya, apa yang telah dilakukan pemerintah Cina dengan memberikan dukungan subsidi berlebihan dan subsidi terselubung tidak menyalahi aturan WTO dan Indonesia dapat melakukan hal serupa. Nah, persoalannya kini bagaimana dengan Indonesia, apakah ada keinginan untuk melakukan hal serupa dengan tujuan sama, yakni melindungi industri dalam negeri untuk kesejahteraan rakyatnya?


Penulis: Guru Besar Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten, Dpk. Universitas Pasundan Bandung Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Kamis 08 Oktober 2009

< Prev   Next >

 

 

Slide

Popular

                         IDEOLOGI PANCASILA

                         BIODATA ANGGOTA KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)

                         SAJAK “BODOR” WABUP LESTARIKAN BAHASA SUNDA

                         KEBUDAYAAN DALAM ERA GLOBALISASI

                         IDEOLOGI POLITIK DI INDONESIA

                         488 TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS 2009

                         PELUANG USAHA DARI PEMBAYARAN LISTRIK

                         TRAGEDI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

                         9.566 GURU DI JAWA BARAT LULUS SERTIFIKASI 2008

                         SERTIFIKASI PROFESI BAGI PENGAWAS SEKOLAH

                         SISTEM EKONOMI KERAKYATAN VS NEOLIBERALISME

                         PROFESIONALISME GURU DI TAHUN 2009

                         MENEGAKKAN DISIPLIN DI SEKOLAH

                         PANCASILA DAN FILSAFAT PENDIDIKAN PANCASILA

                         STIMULUS DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL

Berita Lain

                         PELUANG PASAR INDUSTRI KREATIF

                         PRODUK BERLABEL HALAL

                         PEMASARAN SUSU LEMAH POSISI TAWAR

                         MENJAJAKAN JARGON-JARGON EKONOMI

                         NEOLIBERALISASI PERDAGANGAN

                         PASAR RITEL DAN UKM

                         ASUMSI RAPBN 2010

                         DILEMA TARIF TOL

Penghapusan SBI Satu Bulan,

Hambat Sektor Riil

BANDUNG, (PR).-
Penghapusan SBI satu bulan yang dilakukan Bank Indonesia beberapa waktu lalu dinilai akan mengganggu pertumbuhan sektor riil. Dengan demikian, keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha dikhawatirkan tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Hal itu dikemukakan pengamat ekonomi Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi (LM FE) Unpad Aldrin Herawany, di Bandung, Rabu (7/4).

Aldrin mengatakan, pada prinsipnya penghapusan tersebut dimaksudkan BI untuk mendorong peningkatan intermediasi bank. Dana yang awalnya digunakan untuk SBI diharapkan dengan penghapusan menjadi disalurkan ke sektor riil melalui penyaluran kredit.

Hanya pada praktiknya, tujuan itu tidak terealisasi dengan baik. Justru dana itu beralih kepada SBI yang lebih panjang, yakni tiga bulan dan selebihnya. Akibatnya, dana yang mengendap di SBI menjadi lebih lama karena SBI yang tersedia saat ini minimal tiga bulan.

“Ini tentunya akan menganggu intermediasi,” ujarnya.

Aldrin menuturkan, kondisi itu tercipta karena kemauan masing-masing bank. BI, menurut dia, tidak dapat mengubah kebiasaan itu. Hanya, ia menilai, semestinya BI lebih memihak kepada pengembangan sektor riil.

Sementara pengamat ekonomi dari ISEI Bandung, Acuvarta Kartabi mengatakan, melalui perubahan itu pemerintah ingin mengalirkan likuiditas pasar ke pembelian surat utang pemerintah, korporasi, dan pasar modal. Pemerintah berupaya mengatur uang beredar dari jangka pendek ke jangka menengah.

Kebijakan itu, menurut dia, berdampak pada kebijakan moneter karena inflasi relatif stabil sehingga likuiditas harus di sebar. “Mungkin, BI melihat SBI tidak terlalu efektif,” ujarnya.

Acu mengungkapkan, perubahan itu juga akan berdampak ke sektor riil. Namun, penggerakkan sektor riil tergantung pada kebijakan yang diambil perbankan. (A-188)***

Penulis: Acuviarta Kartabi ( Pikiran Rakyat , Rabu 7 April 2010 )

Back

Makelar Kasus dan Daya Saing

Ekonomi

Oleh ACUVIARTA KARTABI

RODA pemberantasan korupsi dalam beberapa bulan terakhir terus bergulir. Dari analisis/pemberitaan sepak terjang oknum dalam berbagai modus operandi di jaringan makelar kasus membuat mata kita terbelalak hampir tidak bisa berkedip. Meskipun sebelumnya banyak yang sudah tahu kalau masalah-masalah ini sebenarnya sudah lama menjadi perdebatan atau wacana publik, untuk sampai ke tingkat aplikasi penegakan hukum masih sangat minim.

Makelar kasus pajak yang diungkap Susno Duadji, jika tidak diusut tuntas akan berdampak pada rusaknya daya saing ekonomi. Bagaimana tidak, ketika semua objek pajak dituntut tepat waktu dan taat membayar pajak, segelintir oknum wajib pajak yang memiliki akses ke makelar kasus bisa membayar jauh di bawah kewajibannya. Dari sisi manajemen fiskal semua tahu, APBN sangat bergantung pada besarnya penerimaan pajak. Di sisi lain, tekanan defisit sewaktu-waktu bisa meningkat tiba-tiba dan seterusnya. Tidak kurang dari 70 persen penerimaan APBN bersumber dari penerimaan pajak.

Dugaan tingginya penyelewengan pajak mungkin bisa dilihat dari tax ratio (rasio penerimaan pajak dibagi gross domestic product) Indonesia. Saat ini tax ratio Indonesia masih di sekitar 13-13,5 persen. Negara-negara tetangga kita banyak yang di atas 17 persen, bahkan Malaysia dan Singapura memiliki tax ratio di atas 20 persen. Sehatnya manajemen perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Meningkatnya kesadaran wajib pajak ditambah penggunaan pajak yang juga baik akan berdampak multiplier terhadap hasil-hasil pembangunan perekonomian. Sebatas itu, aplikasi dari spirit slogan ”Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya” akan dapat dirasakan manfaatnya.

Mungkin inilah waktunya segenap warga bangsa ini kembali menguatkan komitmen untuk keluar dari belenggu bahaya laten korupsi. Kita layak bersyukur, semakin banyak elemen dan personal yang mulai sadar ingin membangun semangat persaingan yang lebih sehat. Persaingan yang sehat bisa didapat jika pemberantasan korupsi berjalan optimal.

Kembali ke Susno, apa pun kepentingannya kita tetap pantas bersyukur dan berterima kasih atas keberaniannya mengungkapkan masalah ini. Kalau tidak ada Susno, mungkin jangankan diusut, indikasinya pun tidak akan pernah tampak.  Sikap profesional Polri jelas sangat dituntut dalam mengatasi masalah ini.

Dalam kacamata ekonomi, pemberantasan korupsi akan sangat positif sebagai indikator strategi memperkuat daya saing ekonomi. Survei Bank Dunia 2007 mengungkap sejumlah faktor yang paling bermasalah dalam menjalankan usaha, di antaranya ketidakefisienan birokrasi pemerintah, kebijakan yang tidak stabil, regulasi pajak, dan korupsi. Dalam konteks itu, peranan makelar kasus sepertinya bisa tampil dalam berbagai wajah dan situasi. Belum lagi bicara makelar projek  dari kegiatan/program pemerintah pusat dan daerah.

Dalam perspektif peningkatan investasi, pemberantasan korupsi memberi arti penting. Pasal 3 UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan, asas dari penanaman modal (di antaranya) adalah kepastian hukum dan akuntabel. Sudah jelas sangat tidak kondusif bagi peningkatan daya saing investasi jika dari banyak kasus korupsi terbukti berbagai hal yang berhubungan dengan investasi di negara ini ternyata kurang ada kepastian hukum dan minim akuntabilitas. Pengadilan Inggris juga telah mengungkapkan perusahaan Innospec Ltd. memberikan upeti kepada sejumlah mantan pejabat migas di Indonesia yang nilainya diperkirakan mencapai 17 juta dolar AS. Mungkin inilah salah satu penyebab mengapa ada investor asing selalu menganggap investasi Indonesia adalah investasi yang berisiko tinggi. Kalau ada duit setoran (suap/sogok) semua bisa diatur seenaknya. Pajak tidak harus dibayar, projek sudah pasti didapat, perizinan mulus dan kalaupun tersangkut masalah hukum semua bisa dipastikan bebas dari jeratan hukum.

Terkait dengan keberadaan makelar kasus, beberapa hal disarankan agar lebih ditingkatkan. Pertama, perbaikan insentif/remunerasi akan efektif sebagai ujung tombak reformasi kinerja birokrasi jika diikuti peningkatan kualitas ancaman penegakan hukum. Pejabat publik yang telah diperbaiki/dinaikkan tingkat penghasilannya harus diberikan ancaman hukuman yang lebih tinggi jika masih melakukan tindakan penyelewengan.

Kedua, perbaikan kualitas sistem kontrol internal dan eksternal. Meskipun di setiap lembaga publik pasti memiliki instrumen kontrol, dari beberapa kasus belakangan ini menunjukkan kontrol tersebut belum berjalan optimal.

Ketiga, perbaikan dalam sistem penerimaan, penilaian, dan pembinaan SDM. Banyak masalah dalam organisasi pelayanan publik bersumber dari masalah-masalah terkait standar penilaian dan pembinaan SDM.

Terakhir, semua masalah yang terjadi terkait masih ditemukannya keburukan kinerja SDM pelayanan publik juga tergantung pada spirit/semangat perubahan yang diinginkan oleh seluruh elemen organisasi. Sering kritik berbagai elemen masyarakat yang bermaksud positif (meskipun sudah disampaikan sesuai kaidah hukum dan norma-norma etika) mengenai kinerja aparatur birokrasi malah dianggap sebaliknya. Kritik itu pahit (sama seperti obat), tetapi bisa menyehatkan bagi peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. Semoga.***

Penulis, pengamat ekonomi dan peneliti di Economic and Financial Studies for Indonesian Development (Ecofid).

Penulis:

Back

© 2009 – Pikiran Rakyat Bandung

Perpustakaan Hijau di Palaguna

Oleh Suherman

Keputusan Gubernur Jawa Barat untuk mengalihfungsikan Gedung Palaguna  menjadi  perpustakaan atau pusat informasi  patut mendapat apresiasi. Keputusan tersebut juga merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap visi pendidikan untuk membangun Jabar. ”Buku harus menjadi kampak untuk menghancurkan lautan beku di dalam diri kita”, sebagaimana diucapkan Franz Kafka (1883-1924), tampaknya sangat diyakini betul oleh Gubernur Jabar yang juga seorang kutu buku.

Pembangunan perpustakaan tersebut juga menjadi bukti, gubernur paham betul adanya korelasi sangat erat antara kemajuan suatu daerah atau negara dan tingkat kegemaran membaca masyarakatnya. Memang, salah satu indikator peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan juga salah satu butir dari Millenium Development Goals (MDGs) adalah kemajuan dalam bidang pendidikannya. Akan tetapi, apabila direnungkan lebih dalam, dapat dikatakan, hakikat pendidikan adalah membaca. Sebuah proses pendidikan yang tidak dapat menumbuhkan kegemaran membaca pada peserta didik pasti berakhir dengan kegagalan. Sistem pendidikan yang baik adalah yang menjadikan perpustakaan sebagai jantung sekolah. Sesungguhnya fungsi utama perpustakaan adalah menumbuhkan minat baca dan meningkatkan kegemaran membaca pemustaka (user).

Dari berbagai pendapat yang muncul di masyarakat, juga dalam diskusi dengan wakil rakyat (legislatif), banyak yang menilai keputusan gubernur tersebut kurang strategis mengingat lokasi Palaguna berada di daerah ”kawasan emas” yang sangat strategis untuk kegiatan bisnis. Sementara perpustakaan adalah  lembaga yang kegiatannya hanya menghabiskan anggaran. Sebenarnya kekhawatiran ini tidak perlu muncul apabila dilihat secara integral dan komprehensif. Membuat konsep untuk menyatukan ketiga jenis aspirasi yang muncul—yaitu dijadikan perpustakaan, pusat bisnis, dan ruang terbuka hijau (RTH)—bukan pekerjaan sulit. Pusat informasi atau perpustakaan bisa dikelola dengan manajemen yang berorientasi pada kegiatan sosial dan bisnis. Penulis sangat meyakini, keberadaan perpustakaan di tempat yang strategis ini bisa dikelola secara mandiri atau tidak mengandalkan pada pembiayaan daerah (APBD). Dengan sentuhan pengelolaan modern, sebenarnya pembangunan pusat informasi di Palaguna merupakan projek yang sangat layak investasi atau dapat dibiayai swasta.

Pembangunan perpustakaan atau pusat informasi di Palaguna dapat mengakomadasi semua aspirasi yang muncul. Pertama, keinginan Kota Bandung untuk memiliki RTH akan terealisasi, dan mungkin akan menjadi RTH yang produktif misalnya dengan menjadikannya sebagai  taman membaca. Pusat informasi dibangun tentu saja dengan pola arsitektur dengan memperhatikan aspek lingkungan atau sebut saja dengan ”perpustakaan hijau” sebagaimana juga kini sedang tren tentang model sekolah hijau. Kedua, pusat informasi ini  bisa menjadi sumber PAD, mengingat sekarang kita sedang berada dalam abad informasi, di mana informasi menjadi komoditas yang sangat potensial. Ketiga, masyarakat Jawa Barat akan memiliki perpustakaan dan pusat kegiatan  yang representatif. 

Nilai positif

Adanya perpustakaan atau pusat informasi di kawasan alun-alun akan memberikan banyak manfaat atau nilai positif bagi masyarakat Jawa Barat.

Pertama, menjadi pusat pustaka atau perbukuan dan pusat baca Jawa Barat. Minat masyarakat terhadap sumber informasi (buku) diindikasikan  meningkat. Ini dapat dilihat, misalnya, dengan tingkat kunjungan pada saat diadakan pameran buku. Semakin bergairahnya usaha penerbitan serta geliat kembali toko-toko buku yang tersebar di Jawa Barat dan Kota Bandung pada khususnya.  Kecenderungan tersebut tidak diimbangi dengan sarana yang memadai.

Kedua, dengan manajemen perpustakaan atau pusat informasi modern, Gedung Palaguna dapat dijadikan pusat inspirasi dan pengembangan kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Paradigma lama yang menganggap perpustakaan hanya sarana untuk mendapat informasi memang tidak akan memadai untuk mengelola perpustakaan ini. Diperlukan redefinition state of mind para pengelolanya. Sebenarnya, perpustakaan dapat dijadikan tempat bertemunya berbagai macam potensi masyarakat, dan salah satu fungsi perpustakaan adalah memfasilitasi dan memediasi sinergi potensi masyarakat.

Ketiga, apabila alun-alun dan masjid raya dijadikan kawan terpadu dengan Gedung Palaguna, hal tersebut  dapat menjadi sarana rekreasi edukatif yang sangat potensial. Fungsi alun-alun sebagai pusat keramaian yang edukatif dapat dihidupkan. Keberadaan tempat-tempat bersejarah di sekitar alun-alun sangat mendukung dijadikannya kawasan ini sebagai kawan edukasi. Kawasan ini akan menjadi ikon baru sebagai pengembangan ibu kota Jawa Barat sebagai kota pendidikan.

Keempat, lebih jauh nilai posisif dari dibangunnya perpustakaan di Palaguna akan dapat mengurangi kerawanan sosial  (premanisme, kriminalitas, dan prostitusi) di kawasan Alun-alun Bandung. Dengan dikelola secara asal-asalan seperti sekarang, kawasan alun-alun terlihat sangat kumuh dan  tidak layak dijadikan jantungnya Kota Bandung. Taman gantung sering kali terlihat  dijadikan sebagai ”tempat kost” para gelandangan. Siang hari sering terlihat jemuran pakaian dalam di sela-sela taman gantung. Pemandangan yang sangat ironis karena terjadi di halaman masjid raya, juga berada persis di depan kediaman (pendopo) wali kota.

Mudah-mudahan pembangunan perpustakaan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan ”dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Penulis yakin, masyarakat Jawa Barat akan mendukung penuh program ini. Semoga!***

Penulis, Pustakawan Berprestasi Terbaik Jawa Barat.

Penulis: PIKIRAN RAKYAT

RABU ( WAGE )  17 MARET 2010

1 RABIUL AKHIR 1431 H

SILIH MULUD 1943

Back

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.